Terkait penyadapan, Masinton: Selama ini pola kerja KPK seperti berantas narkoba
Elshinta
Kamis, 17 Oktober 2019 - 12:53 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Terkait penyadapan, Masinton: Selama ini pola kerja KPK seperti berantas narkoba
Masinton Pasaribu. Sumber foto: https://bit.ly/2MQiots

Elshinta.com - Meskipun tanpa ditandatangani Presiden, Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi secara resmi berlaku mulai Kamis (17/10) hari ini. Salah satu yang menjadi pro dan kontra dalam UU KPK hasil revisi kali ini tentang mekanisme penyadapan KPK.

Menurut anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, selama ini upaya pemberantasan korupsi dengan penyadapan sama dengan upaya memberantas narkoba. Dimana ia mengatakan, keduanya merupakan hal yang berbeda.

"Korupsi itu sistem, hal yang dapat dicegah, tapi tidak dilakukan pencegahan," kata Masinton kepada Elshinta, Kamis (17/10).

Dijelaskan Masinton, hal seperti itu yang membuat seakan korupsi tidak ada habisnya di Indonesia. "Kalau pola kerja KPK dalam memberantas korupsi seperti memberantas narkoba, nah ini yang ada kerjanya akan nangkapin orang terus," tuturnya.

Masinton mengatakan, sebelum melakukan penyadapan harus dilakukan upaya pencegahan dengan memperbaiki sistem yang ada. "Kalau sistemnya dilanggar, baru dilakukan penyadapan," jelasnya.

Lanjutnya, penindakan seperti itu juga terkait dengan upaya-upaya untuk membenahi suatu institusi yang terlibat korupsi serta memberikan efek jera dan memastikan sistem yang ada berjalan dengan baik.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kajati Sumbar dorong penegak hukum berikan pelayanan terbaik
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:16 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk menegakkan hukum dengan m...
Kejagung sita 1.400 sertifikat tanah milik tersangka kasus Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:55 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah yang dimiliki oleh lima ter...
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly baka...
 Komisi l DPR RI desak pemerintah tuntaskan soal Asabri
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:36 WIB
Kasus PT. Jiwasraya menjadi `mukadimah` terkuaknya korupsi di beberapa perusahan ansuransi di tanah ...
PPATK terima permintaan selidiki kasus Asabri 
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:58 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah...
Polri pastikan Harun Masiku tidak ada di rumah istrinya di Gowa
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan Harun Masik...
Polda Metro dalami laporan Ilham Bintang soal pembobolan rekening
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:14 WIB
Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembajakan nomor ponsel dan pembobolan rekening bank wartaw...
Polisi tegaskan debt collector lakukan penarikan paksa bisa dipidanakan
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:22 WIB
Polisi mengingatkan para pelaku penagih utang atau debt collector dari pihak leasing terhadap nasaba...
Mantan Kadinkes Tangsel disebut terima setoran
Senin, 20 Januari 2020 - 22:08 WIB
Mantan ketua panitia pengadaan di Dinas Kesehatan Tangsel, Neng Ulfah membenarkan jika Eks Kepala Di...
Buruh merasa dirugikan Omnibus Law, Mahfud: Pemerintah membuka diri 
Senin, 20 Januari 2020 - 21:24 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah dan DPR membuk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV