KPK tak dapat lanjutkan proses penyidikan mantan Bupati Bangkalan
Elshinta
Kamis, 17 Oktober 2019 - 06:28 WIB |
KPK tak dapat lanjutkan proses penyidikan mantan Bupati Bangkalan
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah). Sumber foto: https://bit.ly/2ML4mtj

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan menyebutkan bahwa sesuai undang-undang yang berlaku, proses penyidikan terhadap mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin (FA) tidak dapat diteruskan.

"Terkait tersangka FA, karena didapatkan informasi tersangka meninggal dunia saat penyidikan sedang berjalan atau sekitar bulan September 2019," ucap Basaria dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (16/10).

Dikutip Antara, Basaria menjelaskan, KPK akan mengacu pada Pasal 77 KUHP yang mengatur bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia.

"Meskipun Pasal 77 KUHP tersebut mengatur di tahapan penuntutan, namun karena tahapan lebih lanjut dari penyidikan adalah penuntutan, sedangkan kewenangan penuntutan hapus karena terdakwa meninggal, maka secara logis proses penyidikan untuk tersangka FA tersebut tidak dapat diteruskan hingga tahapan lebih lanjut," tutur Basaria.

Selain itu, kata dia, ketentuan Pasal 33 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan karena kasus ini adalah perkara suap sehingga tidak membuktikan ada atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara.

"Sehingga dalam penyidikan ini, KPK akan fokus menangani perkara yang melibatkan empat tersangka lainnya," ungkap Basaria. (Fan/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kajati Sumbar dorong penegak hukum berikan pelayanan terbaik
Rabu, 22 Januari 2020 - 19:16 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di Sumatera Barat (Sumbar) diminta untuk menegakkan hukum dengan m...
Kejagung sita 1.400 sertifikat tanah milik tersangka kasus Jiwasraya
Rabu, 22 Januari 2020 - 18:55 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita sebanyak 1.400 sertifikat tanah yang dimiliki oleh lima ter...
Ombudsman khawatir sikap Yasonna ganggu proses hukum Harun Masiku
Rabu, 22 Januari 2020 - 12:31 WIB
Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala mengkhawatirkan sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly baka...
 Komisi l DPR RI desak pemerintah tuntaskan soal Asabri
Selasa, 21 Januari 2020 - 18:36 WIB
Kasus PT. Jiwasraya menjadi `mukadimah` terkuaknya korupsi di beberapa perusahan ansuransi di tanah ...
PPATK terima permintaan selidiki kasus Asabri 
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:58 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengaku telah...
Polri pastikan Harun Masiku tidak ada di rumah istrinya di Gowa
Selasa, 21 Januari 2020 - 15:17 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan Harun Masik...
Polda Metro dalami laporan Ilham Bintang soal pembobolan rekening
Selasa, 21 Januari 2020 - 12:14 WIB
Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus pembajakan nomor ponsel dan pembobolan rekening bank wartaw...
Polisi tegaskan debt collector lakukan penarikan paksa bisa dipidanakan
Selasa, 21 Januari 2020 - 09:22 WIB
Polisi mengingatkan para pelaku penagih utang atau debt collector dari pihak leasing terhadap nasaba...
Mantan Kadinkes Tangsel disebut terima setoran
Senin, 20 Januari 2020 - 22:08 WIB
Mantan ketua panitia pengadaan di Dinas Kesehatan Tangsel, Neng Ulfah membenarkan jika Eks Kepala Di...
Buruh merasa dirugikan Omnibus Law, Mahfud: Pemerintah membuka diri 
Senin, 20 Januari 2020 - 21:24 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah dan DPR membuk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV