KPK sedang pelajari putusan kasasi MA terkait mantan kepala BPPN Syafruddin Tumenggung
Elshinta
Kamis, 10 Oktober 2019 - 13:24 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Sigit Kurniawan
KPK sedang pelajari putusan kasasi MA terkait mantan kepala BPPN Syafruddin Tumenggung
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10). Foto: Dody Handoko/Elshinta.com

Elshinta.com - Penuntut Umum KPK sedang mempelajari putusan lengkap Kasasi Mahkamah Agung (MA) Syafruddin yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Tumenggung dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKLBLBI).

Demikian dikatakan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10).

"Putusan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) itu sedang dipelajari oleh Penuntut Umum. Memang ada fakta baru ya yang muncul beberapa waktu lalu ketika ada salah satu hakim yang diberi sanksi. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan dilakukannya Peninjauan kembali (PK) atau tidak tentu kami perlu bahas terlebih dahulu," ujarnya.

Dikatakannya, langkah hukum yang dilakukan KPK, termasuk jika memutuskan PK harus memiliki dasar dan alasan yang kuat. "Kami sedang membahas, secara spesifik itu perlu didalami lebih dalam levih clear ya. Alasan-alasan PK kan harus dilihat, atau alasan-alasan upaya yang lain juga harus dilihat," ucapnya.

Menurutnya, Pimpinan KPK berkomitmen menuntaskan kasus korupsi  BLBI  termasuk menindaklanjuti putusan Kasasi Syafruddin. Selain menyangkut Kasasi Syafruddin, KPK juga sedang menyidik dugaan korupsi SKL BLBI  dengan tersangka pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Saat ini, KPK telah memasukan nama Sjamsul dan Itjih dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk memburu pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)