Ada Perpres No. 63/2019, komunikasi wajib gunakan Bahasa Indonesia
Elshinta
Kamis, 10 Oktober 2019 - 09:05 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Ada Perpres No. 63/2019, komunikasi wajib gunakan Bahasa Indonesia
Dok - Pegawai. Sumber foto: https://bit.ly/3247CGu

Elshinta.com - Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 September 2019, disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional dalam seluruh jenjang pendidikan. 

Selain Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua untuk mendukung pembelajaran. 

Selain itu, Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. 

“Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, pendidikan agama, dan mata pelajaran terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada lembaga pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus,” bunyi Pasal 24 ayat (2) Perpres ini. 

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan, paling sedikit digunakan dalam: a. komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik; b. standar pelayanan publik; c. maklumat pelayanan; dan d. sistem infomasi pelayanan. 

Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, menurut Perpres ini, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. 

“Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris, yang digunakan sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia untuk menyamakan pemahaman nota kesepahaman atau perjanjian dengan pihak asing,” bunyi Pasal 26 ayat (3) Perpres ini. 

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, yang digunakan ialah bahasa yang disepakati dalam nota kesepahaman atau perjanjian. 

Menurut Perpres ini, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau masyarakat, baik dengan dukungan maupun tanpa dukungan pihak asing. 

Dalam forum yang bersifat internasional sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, warga negara asing dapat menggunakan Bahasa Asing dan penyelenggara wajib menyediakan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. 

Komunikasi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta 

Perpres ini menegaskan, bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, merupakan komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta, yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, dan dapat menggunakan media elektronik. 

“Komunikasi resmi dengan lembaga internasional atau lembaga negara asing di lingkungan kerja pemerintah dan swasta dapat menggunakan penerjemah untuk membantu kelancaran komunikasi,” bunyi Pasal 29 Perpres ini. 

Perpres ini juga menyebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.  Lembaga sebagaimana dimaksud terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah. Adapun laporan sebagaimana dimaksud berupa: a. laporan pengelolaan kegiatan; b. laporan pelaksanaan tugas kedinasan; c. laporan kegiatan masyarakat; d. laporan pengaduan masyarakat; dan/atau e. laporan lain. 

Bahasa Indonesia, menurut Perpres ini, juga wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia, berupa: a. disertasi; b. tesis; c. skripsi; d. laporan tugas akhir; e. laporan penelitian; f. makalah; g. buku teks; h. buku referensi; i. prosiding; j. risalah forum ilmiah; k. jurnal ilmiah; dan/atau 1. karya ilmiah lain. 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 September 2019. Demikian seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jokowi - Ma`ruf Amin dilantik, relawan gelar syukuran, parade budaya dan nobar
Senin, 14 Oktober 2019 - 22:30 WIB
Elshinta.com - Panitia syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 bakal meny...
50 anggota DPRD Langkat terpilih resmi dilantik
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:09 WIB
Elshinta.com - Sebanyak 50 orang anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara hari ini dilantik. P...
Zulkifli Hasan bertemu Presiden bahas koalisi dan amandemen UUD 1945, ini kata PAN
Senin, 14 Oktober 2019 - 19:56 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widod...
Didatangi ribuan warga, Ketua DPC PKB Jember: Tak ada kaitan dengan Pilkada
Senin, 14 Oktober 2019 - 19:45 WIB
Elshinta.com - DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori menjelaskan hadirnya sekitar...
60 spanduk imbauan antisipasi paham radikalisme dan terorisme disebar di Bekasi
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:46 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Bekasi, Jawa Barat menyebar spanduk berisi imbauan dan penolak...
Jusuf Kalla minta penanganan stunting tetap berjalan
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penanganan anak kerdil atau stunting tet...
Untuk kedamaian NKRI, Polri-TNI dan ASN di Sulbar doa bersama
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:16 WIB
Elshinta.com - Ratusan personel Polri dan TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawes...
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi bahas soal Amandemen UUD 1945
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MP...
Bamsoet temui Sandiaga Uno sampaikan undangan pelantikan Jokowi-Ma`ruf
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:24 WIB
Elshinta.com - Para pimpinan MPR menemui mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, di kedi...
Izin peledakan batu PT MSS dibawah Polda Jabar
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:07 WIB
Elshinta.com - Peledakan batu yang dilakukan PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) di Kampung ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)