MASKI minta BPN serahkan kebijakan eksekutor ke swasta
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 20:17 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
MASKI minta BPN serahkan kebijakan eksekutor ke swasta
MASKI minta eksekutor pelaksana pengukuran tanah BPN diserahkan ke swasta. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) meminta agar fungsi tanggung jawab eksekutor pelaksana saat pengukuran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia diserahkan swasta. Selama ini, BPN memegang semua fungsi yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Yang kedua dia sebagai supervisor dia yang menilai pekerjaan pihak-pihak yang ada di bawah dan yang ketiga tentunya sebagai eksekutor.

“Jadi bisa bayangkan ketika ketiganya mengumpul satu simpul, maka ada kemungkinan sangat terbuka kemungkinan adanya ebuse of power,” kata Ketua MASKI Bambang Gatot di sela-sela Munas yang diselenggarakan di Hotel Bogor Valey, Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (9/10).

Karena itu. MASKI mencoba untuk mendesak agar fungsi sebagai eksekutor pelaksana itu

“Silahkan bebankan kepada kami. Kami akan full support di situ,” ucap Bambang dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com.

Gatot juga mengakui tidak serta merta membalikkan telapak tangan karena ini ada aspek kultur di BPN,  aspek rutinitas yang sudah ada selama ini ada.

Pelan-pelan itu kewenganan tersebut dilimpahkan kepada MASKI agar nanti fungsi BPN itu sebagai supervisor dan regulator saja. “Jadi masa pemain, wasit sekaligus ketua pelaksana numpuk,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen MASKI, Jeffry F Koto keanggotaan Maski tersebar di seluruh Indonesia. Maski ini kan lahir dari peraturan menteri nomor 33 tahun 2016. Dan belum berjalan peraturan langsung di revisi jadi peraturan menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2017.

Setelah keluar peraturan menteri ini langsung surveyor yang ada di Indonesia langsung membuka kantor KJSKB (Kantor jasa surveyor kadaster berlesensi).

“Jadi bentuk prima, pak, bukan PT, tanggung jawab pengukuran semua ada merekat di pimpinan dan rekannya. memang tujuan pemerintah membentuk awal mula prima KJSKB adalah supaya bidang tanah yang diukur ini akan melekat secara hukum pribadi, kalau PT ‘kan badan hukum,” pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PINA solusi untuk pembangunan infrastruktur daerah
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:37 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) ...
Infrastruktur TMMD diharapkan bisa gali potensi wisata Situ Cisaat
Sabtu, 12 Oktober 2019 - 21:17 WIB
Elshinta.com - Infrastruktur yang dibangun oleh jajaran Kodim 0619 Purwakarta melalui prog...
Pemerintah kucurkan Rp2,02 triliun kembangkan KEK Mandalika
Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:10 WIB
Elshinta.com - Pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp2,02 triliun pada 2020 untuk...
Manfaat program TMMD dirasakan masyarakat Purwakarta
Kamis, 10 Oktober 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Masyarakat petani, guru, pedagang dan pengrajin boneka yang bermukim di sekitar ...
AP II sebut butuh setahun tentukan desain Terminal 4 Soetta
Kamis, 10 Oktober 2019 - 12:58 WIB
Elshinta.com - PT Angkasa Pura II membutuhkan waktu setahun untuk menentukan desain, dalam...
MASKI minta BPN serahkan kebijakan eksekutor ke swasta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 20:17 WIB
Elshinta.com - Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) meminta agar fungsi tanggung j...
Pemerintah wajibkan penggunaan baja tulangan beton SNI
Rabu, 09 Oktober 2019 - 06:33 WIB
Elshinta.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pembina jasa konst...
TMMD wujudkan tempat tinggal layak bagi warga Desa Cisaat
Senin, 07 Oktober 2019 - 20:53 WIB
Elshinta.com - Mak Icih (76), warga Desa Cisaat, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ber...
Kunjungi lokasi bencana, Wapres pertanyakan perkembangan huntap Kota Palu
Senin, 07 Oktober 2019 - 16:06 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meninjau lokasi pembangunan hunian tetap (huntap...
Minggu ini, LRT Jabodebek akan diuji coba trayek Cibubur sampai Cawang
Senin, 07 Oktober 2019 - 15:23 WIB
Elshinta.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan uji coba LRT Jabo...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)