MASKI minta BPN serahkan kebijakan eksekutor ke swasta
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 20:17 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
MASKI minta BPN serahkan kebijakan eksekutor ke swasta
MASKI minta eksekutor pelaksana pengukuran tanah BPN diserahkan ke swasta. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) meminta agar fungsi tanggung jawab eksekutor pelaksana saat pengukuran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia diserahkan swasta. Selama ini, BPN memegang semua fungsi yaitu sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Yang kedua dia sebagai supervisor dia yang menilai pekerjaan pihak-pihak yang ada di bawah dan yang ketiga tentunya sebagai eksekutor.

“Jadi bisa bayangkan ketika ketiganya mengumpul satu simpul, maka ada kemungkinan sangat terbuka kemungkinan adanya ebuse of power,” kata Ketua MASKI Bambang Gatot di sela-sela Munas yang diselenggarakan di Hotel Bogor Valey, Jalan Sholeh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (9/10).

Karena itu. MASKI mencoba untuk mendesak agar fungsi sebagai eksekutor pelaksana itu

“Silahkan bebankan kepada kami. Kami akan full support di situ,” ucap Bambang dalam rilis yang diterima redaksi elshinta.com.

Gatot juga mengakui tidak serta merta membalikkan telapak tangan karena ini ada aspek kultur di BPN,  aspek rutinitas yang sudah ada selama ini ada.

Pelan-pelan itu kewenganan tersebut dilimpahkan kepada MASKI agar nanti fungsi BPN itu sebagai supervisor dan regulator saja. “Jadi masa pemain, wasit sekaligus ketua pelaksana numpuk,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekjen MASKI, Jeffry F Koto keanggotaan Maski tersebar di seluruh Indonesia. Maski ini kan lahir dari peraturan menteri nomor 33 tahun 2016. Dan belum berjalan peraturan langsung di revisi jadi peraturan menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2017.

Setelah keluar peraturan menteri ini langsung surveyor yang ada di Indonesia langsung membuka kantor KJSKB (Kantor jasa surveyor kadaster berlesensi).

“Jadi bentuk prima, pak, bukan PT, tanggung jawab pengukuran semua ada merekat di pimpinan dan rekannya. memang tujuan pemerintah membentuk awal mula prima KJSKB adalah supaya bidang tanah yang diukur ini akan melekat secara hukum pribadi, kalau PT ‘kan badan hukum,” pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
TNI dan warga bahu membahu bangun masjid di Papua
Jumat, 28 Februari 2020 - 16:57 WIB
Prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 754/ENK/20/3 Kostrad di bawah pimpi...
 Wamendes tegaskan 433 desa segera teraliri listrik
Jumat, 28 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kementerian Desa PDTT menggelar rapat koordinasi antarlembaga untuk program kelistrikan di 433 desa ...
Bappenas-Baznas kolaborasi manfaatkan ZISWAF tuntaskan sanitasi
Jumat, 28 Februari 2020 - 13:36 WIB
Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan BAZNAS yang didukung oleh UNICEF kembali menyelenggaraka...
BPS DIY: Sensus penduduk online di DIY masih rendah dibawah 5%
Rabu, 26 Februari 2020 - 18:34 WIB
Capaian Sensus Penduduk (SP) Online di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih cukup rendah. ...
Percepat pembangunan di Batu Bara, Bupati Zahir ucapkan terima kasih pada Jokowi
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:23 WIB
Bupati Batu Bara Ir H Zahir M.AP menegaskan atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Batu Bara men...
Menhub sebut jalur kereta cepat Jakarta-Bandung akan sampai Surabaya
Minggu, 23 Februari 2020 - 19:49 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dalam jangka panjang, jalur kereta cepat Jakarta-Ba...
 Tingkatkan kepedulian, Poldasu bedah rumah warga Labuhan Deli
Jumat, 21 Februari 2020 - 18:37 WIB
Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin menyerahkan kunci bedah rumah kepada masyarakat Labuhan Deli ya...
Wamen Budi Arie katakan program transmigrasi  mewujudkan Indonesia sentris
Kamis, 20 Februari 2020 - 09:07 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiad...
Narkoba ancam ketahanan warga negara
Kamis, 20 Februari 2020 - 07:08 WIB
Ancaman narkoba sudah menjadi teroris yang mengancam ketahanan warga negara.
Gedung baru Setda Sukoharjo ditempati 16 OPD per Maret 2020
Senin, 17 Februari 2020 - 19:15 WIB
Sebanyak 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sukoharjo segera menempati kantor baru di Ge...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)