Amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 13:49 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat
Foto: Dody Handoko/Elshinta.com

Elshinta.com - Amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat. MPR masih ingin menyerap aspirasi masyarakat. Demikian dikatakan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

"Kami menyerap aspirasi, keinginan sekelompok masyarakat yang ingin amandemen UUD 1945 dan menghadirkan kembali GBHN. Kami juga menyerap aspirasi masyarakat lain yang tidak ingin adanya amandemen, karena yang ini sudah bagus," katanya.

Ia menjelaskan, pada tahun pertama masa jabatan MPR 2019-2024, pihaknya masih akan menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945. Sementara pada tahun kedua, MPR akan menyimpulkan apa yang perlu diamandemen.

"Barangkali yang paling baik setahun, tahun ini kita ingin membuka diri, mendengar seluruh masukan masyarakat, semua lapisan. Nanti baru tahun kedua kita mencari titik temu mana-mana yang memang dibutuhkan oleh negara ini," ungkapnya.

Rencananya pada tahun ketiga masa jabatan 2019-2024, MPR akan memutuskan apakah amandemen UUD 1945 diperlukan atau tidak. "Tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," ucapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wagub DKI berharap MPLS tumbuhkan semangat baru di tengah pandemi
Senin, 13 Juli 2020 - 20:38 WIB
Sesuai Kalender Pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Tahu...
Puluhan ekor hewan kurban di Jakpus diperiksa petugas KPKP
Senin, 13 Juli 2020 - 18:37 WIB
Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan ...
Erick Thohir beri apresiasi dua petugas KRL penemu uang Rp500 juta
Senin, 13 Juli 2020 - 16:36 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan sikap jujur petugas KRL dapat menginspirasikan pegawai BUMN l...
Menko PMK jelaskan istilah `new normal`
Senin, 13 Juli 2020 - 15:36 WIB
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan penggunaan istil...
DPR pertanyakan Ditjen Imigrasi terkait paspor Djoko Tjandra
Senin, 13 Juli 2020 - 14:46 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan mengapa pihak Direktorat Jenderal Imi...
Bus bantuan efektif urai padatnya penumpang KRL Stasiun Bogor hari ini
Senin, 13 Juli 2020 - 09:10 WIB
Bus bantuan sebanyak 150 unit yang disediakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI...
Penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta tertinggi
Minggu, 12 Juli 2020 - 20:11 WIB
Provinsi DKI Jakarta mengalami penambahan kasus tertinggi selama menangani kasus positif COVID-19, y...
KPK nilai Perpres Kartu Prakerja sudah muat rekomendasinya
Minggu, 12 Juli 2020 - 16:12 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai Kartu Prakerja sudah...
Katedral selenggarakan misa langsung pertama setelah tiga bulan PSBB
Minggu, 12 Juli 2020 - 12:41 WIB
Gereja Katedral Jakarta kembali menggelar misa langsung pertama dengan dihadiri umat Kristen setelah...
11 Juli 2012, Rakyat Jakarta memilih 
Sabtu, 11 Juli 2020 - 08:12 WIB
Pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran pertama digelar Rabu, 11 Juli 2012. P...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV