YLKI: Pemerintah seharusnya wajibkan penggunaan BBM berkualitas  
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 13:25 WIB |
YLKI: Pemerintah seharusnya wajibkan penggunaan BBM berkualitas  
SPBU Pertamina. Foto: https://bit.ly/33jW6a7/elshinta.com.

Elshinta.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Pemerintah untuk mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas, termasuk untuk mesin diesel.

“Apalagi untuk kota Jakarta, hukumnya wajib!” kata Tulus di Jakarta, Selasa (8/10).

Pernyataan tersebut terkait erat dengan persoalan solar subsidi akhir-akhir ini, terutama terkait dengan kebijakan pembatasan pembelian solar subsidi, yang akhirnya dicabut tak lama kemudian.

Pembatasan solar subsidi memang tidak memecahkan persoalan, bahkan di lapangan hanya menyulitkan dan membuat potensi crowded menjadi sangat besar.

"Oleh karena itu, jika konteksnya terkait polusi, sudah saatnya Pemerintah mewajibkan penggunaan BBM berkualitas tinggi, termasuk solar," katanya melalui keterangan seperti diterima Antara.

Selain itu, lanjutnya, akan lebih adil kalau dilakukan penyesuaian harga solar karena hal itu lebih menjamin ketersediaan, dibandingkan melakukan pembatasan.

Untuk itu pula, sudah saatnya Pemerintah mulai menghitung harga BBM nasional, termasuk solar, terkait harga minyak mentah dunia.

Menurut dia, lebih baik barang ada walau harga naik, daripada harga tetap tetapi barang tidak ada.

“Seharusnya harga BBM memang disesuaikan dengan harga keekonomian, kecuali untuk kelompok khusus, misalnya nelayan,” lanjutnya.

Menurut Tulus, dari sudut pandang konsumen, pembatasan penggunaan solar memang memiliki banyak kerugian diantaranya mengganggu distribusi pasokan logistik, yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan kenaikan harga-harga.

“Konsumen yang menanggung rugi karena harus menanggung inefisiensi akibat kenaikan harga tersebut,” katanya.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan juga mengatakan bahwa peralihan penggunaan solar subsidi ke non subsidi, bisa menjadi solusi.

Terkait hal itu, dia meminta Pemerintah kembali menggalakkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan solar non subsidi.

Peran Pemerintah, tambahnya, sangat penting, karena banyak pengguna mobil pribadi seperti Pajero, Fortuner, dan bahkan Innova diesel, yang masih menggunakan solar subsidi.

Menurut dia, saat ini banyak konsumen berpendapat bahwa mesin diesel lebih kuat dan bandel dibandingkan mesin non diesel, dalam artian bagi mereka tidak ada masalah ketika memakai BBM murah seperti solar subsidi.

Padahal dengan menggunakan solar non subsidi, lanjutnya, biaya perawatan jauh lebih murah, usia mesin lebih awet, dan membuat mesin juga lebih lembut dan bertenaga.

“Dengan menggunakan Pertamina Dex dan Dexlite yang kadar sulfurnya lebih rendah, maka akan membuat mesin lebih awet dan meringankan biaya maintanance. Tidak menimbulkan polusi asap hitam, suara mesin lebih lembut dibandingkan memakai solar subsidi,” kata dia.

Menurut Mamit, karut-marut solar subsidi memang seperti tak ada hentinya, termasuk yang terakhir, ketika Pemerintah kembali mencabut aturan mengenai pembatasan penggunaan solar subsidi.

Padahal, tambahnya, pencabutan pembatasan penggunaan solar subsidi tersebut akan merugikan Pemerintah. Hal itu, lanjutanya menyebabkan penggunaan solar subsidi menjadi tidak terkontrol. Karena secara otomatis, setiap orang bisa menggunakan solar subsidi tersebut.

“Bisa jebol dan otomatis beban APBN pasti meningkat,” kata Mamit. (Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
IHSG diperkirakan menguat sepanjang hari ini, ikuti bursa saham global
Kamis, 06 Agustus 2020 - 10:59 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (6/8) pagi naik mengikuti p...
Pekerja bergaji di bawah Rp5 juta akan dapat bansos
Kamis, 06 Agustus 2020 - 09:28 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta a...
Menkeu: Indonesia belum alami resesi
Kamis, 06 Agustus 2020 - 08:28 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia belum mengalami resesi karena...
Menkeu harapkan momentum pemulihan ekonomi terjadi di triwulan III-IV
Kamis, 06 Agustus 2020 - 08:16 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengharapkan momentum pemulihan ekonomi dapat terja...
Sektor logistik terkontraksi 30,84 persen pada triwulan II 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 - 07:30 WIB
Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), pada periode tersebut sektor logistik (lapangan u...
Kemensos cairkan BST gelombang II mulai dari Kota Bandung 
Rabu, 05 Agustus 2020 - 21:12 WIB
Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) gelombang II diawali dari Kota Bandu...
Sri Mulyani: Stimulus perlindungan sosial terealisasi Rp85,3 triliun 
Rabu, 05 Agustus 2020 - 20:35 WIB
 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan stimulus untuk perlindungan sosial yang memilik...
Mulai 17 Agustus 2020, UMKM bisa daftar dan validasi NPWP di 4 Bank BUMN
Rabu, 05 Agustus 2020 - 19:36 WIB
Mulai 17 Agustus 2020, empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu Bank Rakyat Indonesia, ...
Rupiah spot ditutup menguat 0,51% ke Rp14.550 per dolar AS pada akhir perdagangan hari ini 
Rabu, 05 Agustus 2020 - 18:12 WIB
Rupiah spot ditutup pada level Rp 14.550 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Rabu ...
IHSG melonjak 1,03% ke 5.127,05 pada akhir perdagangan hari ini  
Rabu, 05 Agustus 2020 - 17:58 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif pada hari ini di tengah rilis angka pertumbuh...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV