Kiri Kanan
Pilkades serentak, Pemkab Banyuwangi beri dispensasi waktu
Elshinta
Rabu, 09 Oktober 2019 - 10:25 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Dewi Rusiana
Pilkades serentak, Pemkab Banyuwangi beri dispensasi waktu
Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko. Sumber Foto: https://bit.ly/31ZEKzi

Elshinta.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, memberikan dispensasi waktu kepada para karyawan untuk bisa memberikan hak suara pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Rabu (9/10) hari ini.

Dalam artian, mereka masuk kantor beberapa jam dan selanjutnya bisa mengajukan izin untuk mengikuti Pilkades.

Pilkades serentak di Banyuwangi dilaksanakan di 1.015 TPS yang tersebar di 130 desa yang ada di 24 Kecamatan. Sedangkan 1 kecamatan yakni Banyuwangi Kota tidak melaksanakan Pilkades karena seluruh wilayahnya adalah kelurahan.

Kepada Kontributor Elshinta, Suhaili, Rabu siang, Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko mengatakan, pemerintah daerah tidak meliburkan para karyawan, namun hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengikuti pemilihan kepala desa di masing-masing daerahnya yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut.

Secara resmi, pemkab memberikan kelonggaran waktu agar mereka memberikan hak pilihnya karena hal itu sudah ada aturan yang harus di penuhi. Menurut Yusuf, apabila mereka tidak melaksanakan hak suaranya sebagai warga negara, justru akan jadi masalah di kemudian hari. 

Wabup Yusuf mengaku, jika ada karyawan pemkab yang sengaja mengajukan izin untuk tidak masuk kerja di hari pelaksanaan Pilkades, pihaknya tidak perlu memberikan sanksi.

Untuk pengamanan kegiatan ini, diturunkan 3.493 personel yang terdiri 864 personel kepolisian, 200 personel TNI AD, 100 personel TNI AL dan 10 personel Subdenpom ditambah 2.030 personel linmas.

Selain itu, Polres Banyuwangi juga mendapat bantuan atau BKO dari satuan Brimob Polda Jawa Timur sebanyak 1 SSK atau setara 100 personel. Juga 10 personel regu penjinak bom (Jibom), 34 personel Polres Bondowoso, 52 personel Polres Situbondo, dan 93 personel dari Polres Jember.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pilkades Serentak 115 desa, seribu personel gabungan di Kudus diterjunkan
Senin, 11 November 2019 - 21:08 WIB
Elshinta.com - Seribu lebih personel gabungan yang terdiri dari Polri dan TNI diterjunkan ...
Bawaslu Jatim catat tiga ribu temuan pelanggaran Pemilu
Senin, 11 November 2019 - 19:04 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur mencatat sedikitnya ada ...
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap ...
KPU laporkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden
Senin, 11 November 2019 - 15:09 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan laporan ke...
Jelang Pilkada, KPU sampaikan usulan cegah panitia meninggal
Senin, 11 November 2019 - 14:38 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat bertemu Presiden Joko Widodo menyampaikan ...
Wapres Ma`ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji
Jumat, 08 November 2019 - 17:28 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin menilai polemik terkait perubahan sistem pemilih...
Hak politik Pilkada dihilangkan, mahasiswa Bima datangi KPU Kota Malang
Selasa, 05 November 2019 - 19:27 WIB
Elshinta.com - Sekitar 100 orang mahasiswa asal Kabupaten Bima yang tergabung dalam Alians...
KPU usul mantan napi yang dilarang ikut Pilkada, DPR: Ada yang multitafsir
Selasa, 05 November 2019 - 14:52 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih berupaya agar mantan narapidana korupsi...
KPU ngotot ingin napi korupsi dilarang nyalon, DPR belum sepakat
Selasa, 05 November 2019 - 07:16 WIB
Elshinta.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mencapa...
KPU larang terpidana korupsi ikut Pilkada
Senin, 04 November 2019 - 16:26 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyebutkan dua alasan kenapa pih...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)