ICW sebut ada 10 konsekuensi bila Perppu KPK tidak terbit
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 16:56 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
ICW sebut ada 10 konsekuensi bila Perppu KPK tidak terbit
Presiden Jokowi. Sumber foto: https://bit.ly/31WTm2f

Elshinta.com - Hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 10 poin konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi jika Perppu pembatalan revisi UU KPK batal diterbitkan.

Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana bahwa Perppu tersebut menjadi poin yang sangat krusial dan sudah tuntutan publik.

Pertama adalah penindakan kasus korupsi akan melambat. Kurnia mengatakan setiap langkah KPK yang harus menunggu izin dari Dewan Pengawas dikhawatirkan menghambat kerja KPK.

Kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independen karena Pasal 3 UU KPK menyebutkan lembaga antirasuah itu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. “Ini bertolak belakang dengan putusan MK yang menjelaskan KPK merupakan rumpun dari lembaga independen,” kata Kurnia kepada Elshinta, Selasa (8/10).

Lalu yang ketiga, Kurnia menganggap Jokowi ingkar jani dengan Nawacita yang dijanjikan pada 2014 lalu. "Karena dalam Nawacita, Jokowi menjanjikan menolak negara lemah dengan mereformasi sistem hukum yang berbasis nilai-nilai anti korupsi," tambahnya.

"Presiden juga mengkhianati amanat reformasi yang memang sedari awal ingin memaksimalkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan memandatkan pembentukan KPK yang kuat," ujar Kurnia menyebutkan poin keempat.

Poin yang kelima adalah citra Indonesia di mata internasional akan menurun, karena, lanjut Kurnia, beberapa waktu lalu koalisi dari United Convention Against Corruption (UNCAC), lebih dari 96 lembaga internasional sudah menyoroti persoalan ini.

Selanjutnya, poin keenam adalah iklim investasi akan terhambat karena tidak adanya kepastian hukum, lantaran investor akan menanamkan modalnya di sebuah negara yang memiliki struktur hukum yang baik.

"Selain itu yang ketujuh, akan banyaknya pemilih Pak Jokowi yang kecewa jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu. Karena kalau kita lihat, lebih dari 80 juta orang menitipkan harapan di pundak Joko Widodo," tuturnya.

Poin kedelapan adalah indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini Indonesia berada ranking di posisi 80 dari 180 negara dengan skor 38. ICW khawatir jika UU KPK diubah, peringkat indeks korupsi RI akan menurun.

Yang kesembilan adalah pembangunan di Indonesia akan terhambat dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dikatakan Kurnia, yang terakhir adalah citra Jokowi yang selalu akan dianggap menjadi pemimpin yang melemahkan KPK.

ICW berharap Perppu akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. "Isi Perppunya adalah mengembalikan UU KPK seperti sedia kala," tandas Kurnia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Anggota DPR nilai tepat, kebijakan Arab Saudi hentikan umroh sementara
Jumat, 28 Februari 2020 - 14:47 WIB
Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri, Syaiful Bahri Anshori, mengapresiasi sikap...
WNI terdampak kebijakan penghentian umrah akan dipulangkan dari Turki
Jumat, 28 Februari 2020 - 11:59 WIB
Ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan penghentian penerimaan jemaah umrah ol...
Pemeriksaan klinis, 188 WNI kru World Dream tidak terindikasi COVID-19
Jumat, 28 Februari 2020 - 09:20 WIB
Pemeriksaan klinis terhadap 188 warga negara Indonesia (WNI) kru Kapal World Dream yang dilakukan ol...
Kesiapan Pulau Sebaru untuk Observasi WNI sudah capai 85 persen
Jumat, 28 Februari 2020 - 08:25 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manu...
Evakuasi WNI di Diamond Princes, Pemerintah sedang negosiasi slot penerbangan ke Jepang
Jumat, 28 Februari 2020 - 08:10 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto menyampaikan, bahwa saat ini baru dilakukan negosi...
Sebulan, RSUD Salatiga sudah tangani lebih dari 10 pasien demam berdarah
Jumat, 28 Februari 2020 - 07:53 WIB
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salatiga, Jawa Tengah, mulai awal bulan Februari 2020 hingga sekarang...
Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini
Jumat, 28 Februari 2020 - 07:40 WIB
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang b...
Hujan sedang-lebat berpotensi guyur Banten
Jumat, 28 Februari 2020 - 07:26 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Pemerintah siapkan langkah lindungi kepentingan jemaah umrah
Jumat, 28 Februari 2020 - 06:57 WIB
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara masuknya jemaah umrah ma...
Menlu Retno jelaskan soal penghentian umrah hingga WNI di kapal pesiar dan Korsel
Jumat, 28 Februari 2020 - 06:34 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menyatakan telah meminta kepada duta besar (dubes) Ind...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)