ICW sebut ada 10 konsekuensi bila Perppu KPK tidak terbit
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 16:56 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
ICW sebut ada 10 konsekuensi bila Perppu KPK tidak terbit
Presiden Jokowi. Sumber foto: https://bit.ly/31WTm2f

Elshinta.com - Hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 10 poin konsekuensi yang kemungkinan akan terjadi jika Perppu pembatalan revisi UU KPK batal diterbitkan.

Menurut Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana bahwa Perppu tersebut menjadi poin yang sangat krusial dan sudah tuntutan publik.

Pertama adalah penindakan kasus korupsi akan melambat. Kurnia mengatakan setiap langkah KPK yang harus menunggu izin dari Dewan Pengawas dikhawatirkan menghambat kerja KPK.

Kedua, KPK tidak lagi menjadi lembaga yang independen karena Pasal 3 UU KPK menyebutkan lembaga antirasuah itu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. “Ini bertolak belakang dengan putusan MK yang menjelaskan KPK merupakan rumpun dari lembaga independen,” kata Kurnia kepada Elshinta, Selasa (8/10).

Lalu yang ketiga, Kurnia menganggap Jokowi ingkar jani dengan Nawacita yang dijanjikan pada 2014 lalu. "Karena dalam Nawacita, Jokowi menjanjikan menolak negara lemah dengan mereformasi sistem hukum yang berbasis nilai-nilai anti korupsi," tambahnya.

"Presiden juga mengkhianati amanat reformasi yang memang sedari awal ingin memaksimalkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan memandatkan pembentukan KPK yang kuat," ujar Kurnia menyebutkan poin keempat.

Poin yang kelima adalah citra Indonesia di mata internasional akan menurun, karena, lanjut Kurnia, beberapa waktu lalu koalisi dari United Convention Against Corruption (UNCAC), lebih dari 96 lembaga internasional sudah menyoroti persoalan ini.

Selanjutnya, poin keenam adalah iklim investasi akan terhambat karena tidak adanya kepastian hukum, lantaran investor akan menanamkan modalnya di sebuah negara yang memiliki struktur hukum yang baik.

"Selain itu yang ketujuh, akan banyaknya pemilih Pak Jokowi yang kecewa jika Presiden tidak mengeluarkan Perppu. Karena kalau kita lihat, lebih dari 80 juta orang menitipkan harapan di pundak Joko Widodo," tuturnya.

Poin kedelapan adalah indeks persepsi korupsi Indonesia yang saat ini Indonesia berada ranking di posisi 80 dari 180 negara dengan skor 38. ICW khawatir jika UU KPK diubah, peringkat indeks korupsi RI akan menurun.

Yang kesembilan adalah pembangunan di Indonesia akan terhambat dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dikatakan Kurnia, yang terakhir adalah citra Jokowi yang selalu akan dianggap menjadi pemimpin yang melemahkan KPK.

ICW berharap Perppu akan dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. "Isi Perppunya adalah mengembalikan UU KPK seperti sedia kala," tandas Kurnia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Jokowi - Ma`ruf Amin dilantik, relawan gelar syukuran, parade budaya dan nobar
Senin, 14 Oktober 2019 - 22:30 WIB
Elshinta.com - Panitia syukuran Inagurasi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 bakal meny...
50 anggota DPRD Langkat terpilih resmi dilantik
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:09 WIB
Elshinta.com - Sebanyak 50 orang anggota DPRD Langkat, Sumatera Utara hari ini dilantik. P...
Zulkifli Hasan bertemu Presiden bahas koalisi dan amandemen UUD 1945, ini kata PAN
Senin, 14 Oktober 2019 - 19:56 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widod...
Didatangi ribuan warga, Ketua DPC PKB Jember: Tak ada kaitan dengan Pilkada
Senin, 14 Oktober 2019 - 19:45 WIB
Elshinta.com - DPR RI Komisi l Mohammad Syaiful Bahri Anshori menjelaskan hadirnya sekitar...
60 spanduk imbauan antisipasi paham radikalisme dan terorisme disebar di Bekasi
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:46 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Bekasi, Jawa Barat menyebar spanduk berisi imbauan dan penolak...
Jusuf Kalla minta penanganan stunting tetap berjalan
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:35 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta penanganan anak kerdil atau stunting tet...
Untuk kedamaian NKRI, Polri-TNI dan ASN di Sulbar doa bersama
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:16 WIB
Elshinta.com - Ratusan personel Polri dan TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawes...
Bertemu Zulkifli Hasan, Jokowi bahas soal Amandemen UUD 1945
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:46 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum PAN sekaligus Wakil Ketua MP...
Bamsoet temui Sandiaga Uno sampaikan undangan pelantikan Jokowi-Ma`ruf
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:24 WIB
Elshinta.com - Para pimpinan MPR menemui mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, di kedi...
Izin peledakan batu PT MSS dibawah Polda Jabar
Senin, 14 Oktober 2019 - 17:07 WIB
Elshinta.com - Peledakan batu yang dilakukan PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS) di Kampung ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)