Kiri Kanan
Tanpa tanda tangan Presiden, Masinton: UU KPK tetap sah berlaku 30 hari setelah diparipurnakan
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 13:44 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Tanpa tanda tangan Presiden, Masinton: UU KPK tetap sah berlaku 30 hari setelah diparipurnakan
Masinton Pasaribu. Sumber foto: https://bit.ly/30SpnHC

Elshinta.com - Tekanan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK terus menguat. Desakan ini muncul karena UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku 17 Oktober 2019 mendatang meski tanpa tanda tangan Presiden.

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa ada beberapa opsi selain Perppu untuk menyikapi revisi UU KPK ini. Menurutnya Perppu itu bukanlah opsi yang seharusnya ditempuh, karena sudah dibahas dalam sidang paripurna DPR RI.

Ia mengklaim semua fraksi yang ada di DPR RI, masih sepakat mendukung revisi UU KPK ini. Dirinya belum mendapat keterangan resmi dari fraksi yang mendukung diterbitkannya Perppu.

"Ini kan keputusan pembuat UU DPR bersama Pemerintah, sehingga tidak boleh ada kekuatan lain di luar jalur-jalur konstitusi tersebut," kata Masinton kepada Elshinta, Selasa (8/10).

Menurutnya, pembahasan revisi UU KPK ini sudah dibahas secara panjang, dan baru disahkan 17 September 2019 lalu. Bahkan belum diundangkan, jadi bagi Masinton tidak boleh adanya desakan kepada Presiden untuk menerbitan Perppu.

Masinton menjelaskan, meskipun tidak adanya tanda tangan Presiden, UU KPK bisa berlaku 30 hari sejak disahkan di sidang paripurna DPR RI. "UU ketika dicatatkan dalam berita negara, dia (UU) mengikat seluruh warga negara Indonesia, jadi sah dalam pemberlakuan, karena tetap UU," jelasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Peringatan Hari Korupsi, Kejatisu tahan pimpinan Divisi Treasury Bank Sumut
Senin, 09 Desember 2019 - 19:44 WIB
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2019, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utar...
Menteri BUMN sebut perbuatan direksi Garuda termasuk sistemik
Senin, 09 Desember 2019 - 13:15 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perbuatan direksi Garuda dalam skandal penyelundupan Harley David...
Edhy Prabowo sebut korupsi musuh utama KKP
Senin, 09 Desember 2019 - 12:17 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh utam...
Agus Rahardjo: 2019 tahun terberat bagi KPK
Senin, 09 Desember 2019 - 07:02 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebut bahwa 2019 merupakan tahun terberat ...
Novel harap Kabareskrim Polri baru berani ungkap kasusnya
Senin, 09 Desember 2019 - 06:18 WIB
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengharapkan Irjen Listyo Sigit P...
Ketua MPR minta Erick pidanakan mantan Dirut Garuda
Minggu, 08 Desember 2019 - 06:32 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Th...
Semua pihak harus hormati putusan MA dalam kasus BMG
Sabtu, 07 Desember 2019 - 19:07 WIB
Putusan yang membebaskan mantan Direktur Keuangan Pertamina, Frederick ST. Siahaan dalam kasus dugaa...
KPK dapat turun tangan usut penyelundupan Garuda Indonesia
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:45 WIB
Pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji menilai KPK melalui Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pe...
Ketua MPR minta Erick pidanakan mantan dirut Garuda
Jumat, 06 Desember 2019 - 06:32 WIB
Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Menteri BUMN Erick Th...
Kemenhub sebut ada ketidaksesuaian manifest pesawat Garuda
Kamis, 05 Desember 2019 - 20:53 WIB
Kementerian Perhubungan mengungkapkan bahwa Otoritas Bandar Udara melaporkan ada ketidaksesuaian ant...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)