Tanpa tanda tangan Presiden, Masinton: UU KPK tetap sah berlaku 30 hari setelah diparipurnakan
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 13:44 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Tanpa tanda tangan Presiden, Masinton: UU KPK tetap sah berlaku 30 hari setelah diparipurnakan
Masinton Pasaribu. Sumber foto: https://bit.ly/30SpnHC

Elshinta.com - Tekanan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK terus menguat. Desakan ini muncul karena UU KPK hasil revisi akan mulai berlaku 17 Oktober 2019 mendatang meski tanpa tanda tangan Presiden.

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa ada beberapa opsi selain Perppu untuk menyikapi revisi UU KPK ini. Menurutnya Perppu itu bukanlah opsi yang seharusnya ditempuh, karena sudah dibahas dalam sidang paripurna DPR RI.

Ia mengklaim semua fraksi yang ada di DPR RI, masih sepakat mendukung revisi UU KPK ini. Dirinya belum mendapat keterangan resmi dari fraksi yang mendukung diterbitkannya Perppu.

"Ini kan keputusan pembuat UU DPR bersama Pemerintah, sehingga tidak boleh ada kekuatan lain di luar jalur-jalur konstitusi tersebut," kata Masinton kepada Elshinta, Selasa (8/10).

Menurutnya, pembahasan revisi UU KPK ini sudah dibahas secara panjang, dan baru disahkan 17 September 2019 lalu. Bahkan belum diundangkan, jadi bagi Masinton tidak boleh adanya desakan kepada Presiden untuk menerbitan Perppu.

Masinton menjelaskan, meskipun tidak adanya tanda tangan Presiden, UU KPK bisa berlaku 30 hari sejak disahkan di sidang paripurna DPR RI. "UU ketika dicatatkan dalam berita negara, dia (UU) mengikat seluruh warga negara Indonesia, jadi sah dalam pemberlakuan, karena tetap UU," jelasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejati Sumut eksekusi Ramadhan Pohan ke Lapas Tanjung Gusta
Senin, 14 Oktober 2019 - 21:24 WIB
Elshinta.com - Mantan Calon Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan akhirnya menjalani masa hukuma...
Usut dugaan korupsi TSS dan TRB, Bupati Madina diperiksa 4 jam
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:58 WIB
Elshinta.com - Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution diperiksa selama 4 jam ol...
MK nilai permohonan uji materi UU KPK terlalu cepat
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:26 WIB
Elshinta.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi belum bisa melakukan uji materi Undang-Undang (UU) ...
KPK panggil Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Senin, 14 Oktober 2019 - 11:51 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK panggil 4 saksi kasus suap proyek SPAM di KemenPUPR
Senin, 14 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK panggil Kepala Sub Auditorat IV. A.1 BPK Sepriyadi
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:55 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Dianyah mengatakan, P...
KPK periksa dua saksi kasus suap kuota impor ikan
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:46 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK sita uang puluhan juta di rumah dinas Bupati nonaktif Lampung Utara
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:19 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Ma`ruf Amin minta penanganan radikalisasi tak dilakukan secara represif
Minggu, 13 Oktober 2019 - 21:30 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma`ruf Amin meminta penanganan ra...
Kapolda katakan penikaman di Wouma terkait kerusuhan 23 September
Minggu, 13 Oktober 2019 - 16:56 WIB
Elshinta.com - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan penikaman di sekitar Je...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)