Polemik UU KPK, Pakar Hukum nilai penerbitan Perppu adalah pilihan realistis
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 12:29 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Polemik UU KPK, Pakar Hukum nilai penerbitan Perppu adalah pilihan realistis
Presiden Jokowi. Sumber foto: https://bit.ly/2npJ0Je

Elshinta.com - Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), agar membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi belum mereda. Setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 24 September 2019 lalu.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah bertemu sejumlah tokoh pada 26 September 2019, serta menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

Kepada Elshinta, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan semua pihak harus menunggu hingga batas akhir pada 17 Oktober 2019 mendatang. Karena revisi UU KPK akan sah menjadi UU tanpa tanda tangan Presiden pada 17 Oktober 2019 mendatang.

"Itu jadi hal yang biasa, UU tanpa tanda tangan Presiden," kata Bivitri, Selasa (8/10).

Ia merasa wajar bila Presiden menimbang banyak hal untuk memutuskan menerbitkan Perppu. "Termasuk negosiasi dengan partai politik, yang mungkin akan berpengaruh dengan isi Perppunya," tambah Bivitri.

Menurutnya Perppu adalah pilihan yang paling realistis dan konstitusional. Sehingga menepiskan isu bahwa penerbitan Perppu merupakan tindakan inkonstitusi.

"Bila revisi UU KPK ini berlaku tanpa adanya Perppu atau perubahaan lainnya, maka bisa dipastikan pemberantasan korupsi di Indonesia akan menurun," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polisi temukan 110 butir happy five milik RH penyuplai narkoba ke artis Vitalia Sesha
Jumat, 28 Februari 2020 - 12:49 WIB
Kepolisian Jakarta Barat menemukan bukti baru terkait narkoba yang melibatkan artis Vitalia Sesha (V...
KPK periksa Ketua KPU
Jumat, 28 Februari 2020 - 11:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Jumat ...
Saksi: Imam tak pernah langsung minta tambahan operasional menteri
Kamis, 27 Februari 2020 - 22:41 WIB
Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi di Kementrian Pemuda dan...
KPK kembali lakukan geledah di Surabaya cari Nurhadi
Kamis, 27 Februari 2020 - 17:38 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis kembali melakukan penggeledahan di Surabaya untuk mencari ...
Karutan Kelas 1 Tangerang intensifkan komunikasi dengan APH wujudkan `zero overstaying`
Kamis, 27 Februari 2020 - 16:26 WIB
Dalam mewujudkan zero overstaying tahanan yang terjadi di dalam Rutan ataupun Lapas, dalam hal ini ...
Kasus penusukan Wiranto akan disidangkan di PN Jakbar
Kamis, 27 Februari 2020 - 07:26 WIB
Kasus penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ti...
Mahfud jamin tak ada tindakan represif saat buruh demo 
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin tidak ada tindakan represif...
Luncurkan aplikasi No Pungli No Money, Kabandiklat: Optimis Kejati Sumbar raih WBBM 
Rabu, 26 Februari 2020 - 17:55 WIB
Aplikasi No Pungli,  No Money diluncurkan oleh Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (S...
Ketua KPK: Satgas terus bekerja keras cari Nurhadi
Rabu, 26 Februari 2020 - 15:15 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan satuan tugas (satgas) yang telah di...
Bareskrim Polri musnahkan hampir setengah ton narkoba sindikat internasional
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:07 WIB
Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan hampir setengah ton barang bukti narkoba jenis sa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)