Polemik UU KPK, Pakar Hukum nilai penerbitan Perppu adalah pilihan realistis
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 12:29 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Polemik UU KPK, Pakar Hukum nilai penerbitan Perppu adalah pilihan realistis
Presiden Jokowi. Sumber foto: https://bit.ly/2npJ0Je

Elshinta.com - Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), agar membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi belum mereda. Setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 24 September 2019 lalu.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah bertemu sejumlah tokoh pada 26 September 2019, serta menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

Kepada Elshinta, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan semua pihak harus menunggu hingga batas akhir pada 17 Oktober 2019 mendatang. Karena revisi UU KPK akan sah menjadi UU tanpa tanda tangan Presiden pada 17 Oktober 2019 mendatang.

"Itu jadi hal yang biasa, UU tanpa tanda tangan Presiden," kata Bivitri, Selasa (8/10).

Ia merasa wajar bila Presiden menimbang banyak hal untuk memutuskan menerbitkan Perppu. "Termasuk negosiasi dengan partai politik, yang mungkin akan berpengaruh dengan isi Perppunya," tambah Bivitri.

Menurutnya Perppu adalah pilihan yang paling realistis dan konstitusional. Sehingga menepiskan isu bahwa penerbitan Perppu merupakan tindakan inkonstitusi.

"Bila revisi UU KPK ini berlaku tanpa adanya Perppu atau perubahaan lainnya, maka bisa dipastikan pemberantasan korupsi di Indonesia akan menurun," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejati Sumut eksekusi Ramadhan Pohan ke Lapas Tanjung Gusta
Senin, 14 Oktober 2019 - 21:24 WIB
Elshinta.com - Mantan Calon Wali Kota Medan, Ramadhan Pohan akhirnya menjalani masa hukuma...
Usut dugaan korupsi TSS dan TRB, Bupati Madina diperiksa 4 jam
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:58 WIB
Elshinta.com - Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution diperiksa selama 4 jam ol...
MK nilai permohonan uji materi UU KPK terlalu cepat
Senin, 14 Oktober 2019 - 20:26 WIB
Elshinta.com - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi belum bisa melakukan uji materi Undang-Undang (UU) ...
KPK panggil Direktur Teknik dan Operasi PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia
Senin, 14 Oktober 2019 - 11:51 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK panggil 4 saksi kasus suap proyek SPAM di KemenPUPR
Senin, 14 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK panggil Kepala Sub Auditorat IV. A.1 BPK Sepriyadi
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:55 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Dianyah mengatakan, P...
KPK periksa dua saksi kasus suap kuota impor ikan
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:46 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK sita uang puluhan juta di rumah dinas Bupati nonaktif Lampung Utara
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:19 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
Ma`ruf Amin minta penanganan radikalisasi tak dilakukan secara represif
Minggu, 13 Oktober 2019 - 21:30 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Ma`ruf Amin meminta penanganan ra...
Kapolda katakan penikaman di Wouma terkait kerusuhan 23 September
Minggu, 13 Oktober 2019 - 16:56 WIB
Elshinta.com - Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan penikaman di sekitar Je...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)