Polemik UU KPK, Pakar Hukum nilai penerbitan Perppu adalah pilihan realistis
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 12:29 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Sigit Kurniawan
Polemik UU KPK, Pakar Hukum nilai penerbitan Perppu adalah pilihan realistis
Presiden Jokowi. Sumber foto: https://bit.ly/2npJ0Je

Elshinta.com - Desakan publik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), agar membatalkan Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi belum mereda. Setelah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada 24 September 2019 lalu.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah bertemu sejumlah tokoh pada 26 September 2019, serta menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu.

Kepada Elshinta, Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan semua pihak harus menunggu hingga batas akhir pada 17 Oktober 2019 mendatang. Karena revisi UU KPK akan sah menjadi UU tanpa tanda tangan Presiden pada 17 Oktober 2019 mendatang.

"Itu jadi hal yang biasa, UU tanpa tanda tangan Presiden," kata Bivitri, Selasa (8/10).

Ia merasa wajar bila Presiden menimbang banyak hal untuk memutuskan menerbitkan Perppu. "Termasuk negosiasi dengan partai politik, yang mungkin akan berpengaruh dengan isi Perppunya," tambah Bivitri.

Menurutnya Perppu adalah pilihan yang paling realistis dan konstitusional. Sehingga menepiskan isu bahwa penerbitan Perppu merupakan tindakan inkonstitusi.

"Bila revisi UU KPK ini berlaku tanpa adanya Perppu atau perubahaan lainnya, maka bisa dipastikan pemberantasan korupsi di Indonesia akan menurun," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV