Belum keluarkan Perppu, Presiden masih timbang `kegentingan yang memaksa`
Elshinta
Selasa, 08 Oktober 2019 - 11:46 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Dewi Rusiana
Belum keluarkan Perppu, Presiden masih timbang `kegentingan yang memaksa`
Gedung KPK. Sumber foto: https://bit.ly/339DtWs

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum memutuskan untuk menerbitkan Perppu KPK hingga saat ini. Presiden Jokowi masih menimbang masukan sejumlah tokoh masyarakat dan elit-elit politik partai pengusungnya.

Sementara menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ifdhal Kasim, menjelaskan bahwa yang harus dilengkapi adalah persyaratan formil harus dilengkapi terlebih dahulu. Saat ini pihak Sekretaris Negara masih menunggu konfirmasi dari DPR terkait beberapa poin yang didapati typo.

"Ini masih proses di DPR, karena masih perlu konfirmasi lagi anggota DPR-nya untuk menandatangani mana yang mereka sepakati tentang pasal tersebut," kata Ifdhal kepada Elshinta, Selasa (8/10).

Untuk dikeluarkannya Perppu terkait hal tersebut, Ifdhal mengatakan bahwa Presiden akan menimbang setelah UU tersebut telah resmi berlaku. Karena keputusan Perppu akan dikeluarkan atau tidaknya dilihat dari aspek materillnya.

"Aspek materillnya adalah kondisi yang diperlukan diterbitkannya Perppu ini, kondisi tersebut disebut dengan kegentingan yang memaksa," jelasnya.

Selanjutnya, penerbitan Perppu tersebut juga merujuk dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2009 dan 2010 yang menyebutkan arti dari kegentingan yang memaksa tersebut.

Kegentingan yang memaksa tersebut di antaranya adalah adanya kekosongan hukum. Lalu, ada hukum tetapi tidak dapat menjawab persoalan yang muncul.

"Tentunya itu akan menjadi pertimbangan Presiden di samping masukan-masukan dari berbagai tokoh lainnya, termasuk pimpinan-pimpinan partai dan pimpinan-pimpinan DPR," pungkas Ifdhal. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Anggota DPR nilai tepat, kebijakan Arab Saudi hentikan umroh sementara
Jumat, 28 Februari 2020 - 14:47 WIB
Anggota Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri, Syaiful Bahri Anshori, mengapresiasi sikap...
WNI terdampak kebijakan penghentian umrah akan dipulangkan dari Turki
Jumat, 28 Februari 2020 - 11:59 WIB
Ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan penghentian penerimaan jemaah umrah ol...
Pemeriksaan klinis, 188 WNI kru World Dream tidak terindikasi COVID-19
Jumat, 28 Februari 2020 - 09:20 WIB
Pemeriksaan klinis terhadap 188 warga negara Indonesia (WNI) kru Kapal World Dream yang dilakukan ol...
Kesiapan Pulau Sebaru untuk Observasi WNI sudah capai 85 persen
Jumat, 28 Februari 2020 - 08:25 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manu...
Evakuasi WNI di Diamond Princes, Pemerintah sedang negosiasi slot penerbangan ke Jepang
Jumat, 28 Februari 2020 - 08:10 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto menyampaikan, bahwa saat ini baru dilakukan negosi...
Sebulan, RSUD Salatiga sudah tangani lebih dari 10 pasien demam berdarah
Jumat, 28 Februari 2020 - 07:53 WIB
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salatiga, Jawa Tengah, mulai awal bulan Februari 2020 hingga sekarang...
Prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini
Jumat, 28 Februari 2020 - 07:40 WIB
Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang b...
Hujan sedang-lebat berpotensi guyur Banten
Jumat, 28 Februari 2020 - 07:26 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Pemerintah siapkan langkah lindungi kepentingan jemaah umrah
Jumat, 28 Februari 2020 - 06:57 WIB
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara masuknya jemaah umrah ma...
Menlu Retno jelaskan soal penghentian umrah hingga WNI di kapal pesiar dan Korsel
Jumat, 28 Februari 2020 - 06:34 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menyatakan telah meminta kepada duta besar (dubes) Ind...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)