Kiri Kanan
Benarkah pemerintah-parpol punya pasukan siber untuk manipulasi opini publik?
Elshinta
Jumat, 04 Oktober 2019 - 15:12 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Dewi Rusiana
Benarkah pemerintah-parpol punya pasukan siber untuk manipulasi opini publik?
Ahli Telematika Roy Suryo. Sumber foto: https://bit.ly/355MVMp

Elshinta.com - Ahli Telematika Roy Suryo mengungkapkan bahwa pasukan siber di media sosial (buzzer) yang dimiliki oleh pemerintah maupun partai politik (parpol) bukan hal yang baru di Indonesia.

"Ya, saya secara objektif harus menyatakan demikian, memang ada, tidak hanya di kelompok pro pemerintah, tapi juga yang tidak pro pemerintah ada, meskipun kekuatannya tidak sama," ungkap Roy kepada Radio Elshinta, Jumat (4/10).

Hal tersebut dikatakan Roy terkait adanya penelitian dari para ilmuan Universitas Oxford, Inggris dengan nama `The Global Dissinformation Order 2019, Global Inventory of Organize Social Media Manipulation`, yang menyebut bahwa pemerintah dan parpol di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah atau parpol.

"Kalau kita baca hasil penelitian itu secara jelas bahwa apa yang dilakukan ini benar-benar nyata, jadi ada kelompok-kelompok bahwa memang terpecah-pecah. Jadi artinya ada pegiat-pegiat IT secara nyata mereka bahkan dibentuk organisasinya dan bahkan diberi nama. Ketika kemudian Pilpres inilah menjadi sangat-sangat terpolarisasi pendukung a dan b," tuturnya. 

Roy menjelaskan, fenomena tersebut sebenarnya bukan hal yang baru, sebab pada tahun 2017 mulai ada tanda-tanda perpecahan akibat adanya buzzer pada para pegiat IT meski dampaknya tak se-`vulgar` saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

"Sekarang ketika muncul (buzzer) --yang tadi saya katakan parahnya di tahun 2017 itu seperti pada penelitian di Oxford-- kemudian ketika muncul kelompok dan ada keberpihakan aparat, ini yang kemudian menjadi --saya katakan secara objektif-- tidak fair karena ketika itu pro pemerintah dia bebas melakukan segala aktivitasnya dan merajalela, tapi yang tidak pro pemerintah, katakanlah yang oposisi, itu mulai ditekan, ini memang tidak hanya terjadi di Indonesia," kata dia.

Meski demikian, Roy mengaku tak mengetahui apakah penggunaan aparat tersebut merupakan bagian dari penggiringan opini publik akibat buzzer, atau justru para aparat sendiri yang sudah tergiring opininya. "Agak sulit dibedakan, kalau yang saya alami ini masalahnya pada bentuk penindakan," kata Roy Suryo.

"Ketika kami bikin berdasarkan ada usulan tidak ada undang-undang tentang IT, nah kita merancang UU ITE, dan sayangnya kemudian UU ITE ini lah yang malah menjadi bumerang, yang malah digunakan untuk politik dan lawan politik, jadi inilah yang terjadi," tutup dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Nasrul Abit daftar ke Gerindra sebagai calon gubernur Sumbar
Jumat, 15 November 2019 - 20:11 WIB
Elshinta.com - Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan, lima nama...
NU Kediri gelar audiensi, titip pesan tangkal radikalisme
Minggu, 10 November 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com - Setelah melakukan audiensi dengan sejumlah kadernya yang maju dalam bursa P...
Ridwan Kamil diundang langsung Surya Paloh hadiri Kongres NasDem
Minggu, 10 November 2019 - 14:26 WIB
Elshinta.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengaku diundang langsung oleh Ketua Umum...
Pilkada Serentak 2020, Kader PPP Sumut diajak rangkul kembali para ulama
Sabtu, 09 November 2019 - 20:56 WIB
Elshinta.com - Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara diajak untu...
NasDem bantah reaktif tanggapi candaan Presiden
Sabtu, 09 November 2019 - 16:49 WIB
Elshinta.com - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh membantah dirinya reaktif menangga...
Tak ada mahar politik dalam pengajuan calon kepala daerah dari PPP
Sabtu, 09 November 2019 - 13:15 WIB
Elshinta.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa...
Bawaslu Jabar tegaskan petahana tak gunakan APBD sebagai modal politik
Jumat, 08 November 2019 - 09:07 WIB
Elshinta.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, Abdullah Dahlan meneg...
Politik identitas masih akan berlanjut di Pilkada 2020
Kamis, 07 November 2019 - 20:06 WIB
Elshinta.com - Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam meyakini politik id...
Pengamat: NasDem tak akan terbuka nyatakan keluar dari kekuasaan
Selasa, 05 November 2019 - 11:57 WIB
Elshinta.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengat...
3 November 1945: Tonggak demokrasi dalam sebuah maklumat 
Minggu, 03 November 2019 - 08:11 WIB
Elshinta.com - 3 November 1945 bisa disebut sebagai tonggak demokrasi di Indonesia. I...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)