Ini alasan mundurnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham
Elshinta
Sabtu, 28 September 2019 - 07:14 WIB |
Ini alasan mundurnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2mrk3g4

Elshinta.com - Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kepada Presiden Joko Widodo karena akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

"Saya dapat konfirmasi memang betul menyerahkan surat pengunduran diri karena akan dilantik jadi anggota DPR, tidak boleh rangkap jabatan," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati di Jakarta, Jumat (27/9).

Dalam surat tertanggal 27 September 2019 dengan nomor M.HH.UM.01.01-168 yang bersifat segera itu, Yasonna memohon izin kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya terhitungan mulai 1 Oktober 2019 mendatang.

"Hal ini berkaitan dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara I serta tidak diperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," ujar Yasonna saat dikonfirmasi Antara.

Diketahui, Pasal tersebut menyatakan "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai Menkumham pada kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta atas dukungan selama saya menjabat. Saya memohon maaf apabila selama menjabat sebagai menteri terdapat banyak kekurangan dan kelemahan," pungkasnya. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Survei CPCS: Pemilih milenial unggulkan Ganjar dan Ridwan Kamil
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap merajai posisi sebagai capres yang diunggulkan, na...
Hindari manuver politisi jelang Pilpres 2024, JoMan pastikan tunggu instruksi Jokowi
Senin, 14 Juni 2021 - 22:05 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi menyoal relawan pendukungnya mulai dibidik bakal capres 2024 mendatang di...
Puan Maharani: Kebijakan pembelajaran tatap muka harus hati-hati
Senin, 14 Juni 2021 - 21:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandem...
Jelang Pilpres 2024, Budi Arie: Projo ikut arahan Jokowi 
Senin, 14 Juni 2021 - 18:25 WIB
Ormas Projo siap melaksakan perintah Presiden Jokowi agar pendukungnya terus memantau dan mengamati ...
Relawan perempuan bergerak dukung Gus AMI jadi Presiden 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 16:45 WIB
Ratusan perempuan yang tergabung dalam `Relawan Perempuan Gus AMI` menyatakan diri untuk mendukung A...
Golkar Sultra mulai bangun konsolidasi persiapan Pemilu 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 09:51 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara mulai membangun konsolidasi s...
 Projo tolak pajak pendidikan dan sembako rakyat
Minggu, 13 Juni 2021 - 20:55 WIB
DPP Projo menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sem...
Pokok pikiran anggota dewan diharapkan jadi prioritas pembangunan
Minggu, 13 Juni 2021 - 17:46 WIB
DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa s...
Peran Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan stunting 
Minggu, 13 Juni 2021 - 15:34 WIB
Kabupaten dan Kota Kediri, Jawa Timur menjadi sorotan perhatian dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tim...
Ketua MPR minta pemerintah batalkan rencana PPN sembako dan pendidikan
Minggu, 13 Juni 2021 - 14:42 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah membatalkan rencana mengenakan pajak PPN terhadap s...
Live Streaming Radio Network