Ini alasan mundurnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham
Elshinta
Sabtu, 28 September 2019 - 07:14 WIB |
Ini alasan mundurnya Yasonna Laoly sebagai Menkumham
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2mrk3g4

Elshinta.com - Yasonna H Laoly mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) kepada Presiden Joko Widodo karena akan dilantik sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

"Saya dapat konfirmasi memang betul menyerahkan surat pengunduran diri karena akan dilantik jadi anggota DPR, tidak boleh rangkap jabatan," kata Staf Khusus Presiden Adita Irawati di Jakarta, Jumat (27/9).

Dalam surat tertanggal 27 September 2019 dengan nomor M.HH.UM.01.01-168 yang bersifat segera itu, Yasonna memohon izin kepada Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya terhitungan mulai 1 Oktober 2019 mendatang.

"Hal ini berkaitan dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPR RI daerah pemilihan Sumatera Utara I serta tidak diperbolehkan rangkap jabatan sesuai dengan pasal 23 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," ujar Yasonna saat dikonfirmasi Antara.

Diketahui, Pasal tersebut menyatakan "Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan".

"Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan dari Bapak Presiden yang telah menunjuk saya sebagai Menkumham pada kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla serta atas dukungan selama saya menjabat. Saya memohon maaf apabila selama menjabat sebagai menteri terdapat banyak kekurangan dan kelemahan," pungkasnya. (Fan)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mahfud MD dorong sistem perekrutan politik diperbaiki cegah korupsi
Sabtu, 04 Juli 2020 - 06:38 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem ...
Wapres: Pemerintah terus lakukan akselerasi atasi COVID-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:46 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan Pemerintah terus mempercepat langkah-langkah penanganan pand...
 KPU dan Pemda Pandeglang bahas PPK dan PPS reaktif Covid-19
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:36 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Banten menggelar audiensi dengan Pemerintah Kabupa...
Bawaslu Surabaya siap pantau ketat Sosmed ASN hingga TNI/Polri
Jumat, 03 Juli 2020 - 19:25 WIB
Bawaslu Kota Surabaya memastikan bakal memantau ketat sosial media milik ASN di Kota Pahlawan. Hal i...
`Kudeta` pertama, peristiwa 3 Juli 1946
Jumat, 03 Juli 2020 - 08:37 WIB
Sikap kelompok Persatuan Perjuangan yang menjadi oposisi sangat menentang politik diplomasi yang dij...
Megawati dorong kepala daerah produksi makanan pendamping beras
Kamis, 02 Juli 2020 - 21:25 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendorong kepala daerah dari partai tersebut untuk...
Ketua MPR: Ketahanan nasional bangsa harus diperkuat
Kamis, 02 Juli 2020 - 20:26 WIB
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menegaskan ketahanan nasional bangsa ...
 Pemkot Magelang kucurkan bantuan Rp568 juta untuk parpol
Kamis, 02 Juli 2020 - 19:27 WIB
Pemerintah Kota Magelang mengucurkan bantuan keuangan partai politik kepada 8 partai politik (parpol...
 Temui Kapolresta, DPC PDIP Kota Malang desak Kapolri usut pembakar bendara partai
Rabu, 01 Juli 2020 - 20:28 WIB
Sebanyak 50 orang pengurus dari DPC, PAC dan Fraksi DPRD Kota Malang dari PDI Perjuangan mendatang...
Dukung reshuffle, politikus Hasnaeni: Pilih menteri yang siap kerja
Selasa, 30 Juni 2020 - 17:11 WIB
`Apa yang di-statement-kan Bapak Jokowi tentang negara Republik Indonesia, kita memang dalam keadaan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV