Banner imlek 2020 Banner imlek 2020
Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 21:12 WIB |
Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Sumber foto: https://bit.ly/2m5Mj7e

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden (wapres) tidak akan mendapat hukuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah ya, tapi bukan berarti seorang presiden bisa bebas dicaci-maki harkat martabatnya," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).

Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim.

Dalam pasal 218 RKUHP ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV sedangkan ayat (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247 atau 354. "Pasal ini merupakan delik aduan dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tambah Yasonna.

Agar penghinaan tersebut diproses aparat penegak hukum, maka harus ada pengaduan tertulis oleh presiden atau wapres. "Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah," jelas Yasonna.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela tersebut menurut Yasonna dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM. "Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," tegas Yasonna.

Sedangkan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres. "Dan terakhir ketentuan ini merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ini ya," ungkap Yasonna, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Soal fatwa rokok elektrik, PBNU akan gelar musyawarah ulama
Sabtu, 25 Januari 2020 - 21:55 WIB
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan memutuskan fatwa terhadap vape atau rokok elektrik dalam ...
Mahfud MD tolak tawaran bantuan AS di perairan Natuna
Sabtu, 25 Januari 2020 - 21:41 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan mendapat tawaran AS untuk...
Mahfud MD sebut jurnalis AS sudah dibebaskan
Sabtu, 25 Januari 2020 - 21:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD menyebut jurnalis Mongabay ...
Soal Jiwasraya, Surya Paloh: Kalau panja tidak efektif, bentuk Pansus
Sabtu, 25 Januari 2020 - 20:57 WIB
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh meminta agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) bila Paniti...
Menkopolhukam segera sambangi Malaysia bahas Abu Sayyaf
Sabtu, 25 Januari 2020 - 20:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD akan menyambangi Malaysia untuk memb...
Selebaran gelap diduga terkait Pilkada 2020 ditertibkan
Sabtu, 25 Januari 2020 - 20:17 WIB
Selebaran dan pamflet diduga terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ditertibkan oleh Satpol ...
Mentan serahkan bantuan senilai Rp150 miliar di Sulsel
Sabtu, 25 Januari 2020 - 19:49 WIB
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyerahkan bantuan untuk peningkatan produksi pertanian di Pr...
RSPI pastikan satu pasien suspect negatif corona virus
Sabtu, 25 Januari 2020 - 19:38 WIB
Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianto Saroso Jakarta menyatakan satu pasien yang sebelumnya d...
Lindungi industri dalam negeri, Kemendag tetapkan BMDTP evaporator
Sabtu, 25 Januari 2020 - 19:29 WIB
Kementerian Perdagangan memutuskan untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor ...
Tiga kali gempa guguran terjadi di Gunung Merapi
Sabtu, 25 Januari 2020 - 19:14 WIB
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV