Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 21:12 WIB |
Menkumham: Menghina kebijakan presiden tidak dipidana
Sumber foto: https://bit.ly/2m5Mj7e

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan bahwa mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden (wapres) tidak akan mendapat hukuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah ya, tapi bukan berarti seorang presiden bisa bebas dicaci-maki harkat martabatnya," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9).

Yasonna menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Ketua Tim Perumus Rancangan KUHP Muladi dan tim.

Dalam pasal 218 RKUHP ayat (1) Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV sedangkan ayat (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal pasal yang berkaitan dengan penghinaan antara lain Pasal 241, 247 atau 354. "Pasal ini merupakan delik aduan dan terdapat pengecualian jika dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," tambah Yasonna.

Agar penghinaan tersebut diproses aparat penegak hukum, maka harus ada pengaduan tertulis oleh presiden atau wapres. "Istilah yang digunakan bukan penghinaan tetapi penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wapres, yang pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri presiden atau wakil presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah," jelas Yasonna.

Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela tersebut menurut Yasonna dilihat dari aspek moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM. "Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," tegas Yasonna.

Sedangkan penyerangan harkat dan martabat terhadap wakil negara sahabat disamakan dengan pengaturan penyerangan harkat dan martabat bagi presiden dan wapres. "Dan terakhir ketentuan ini merupakan delik materiil yang dapat dipidana apabila mengakibatkan terjadi huru-hara atau kerusuhan di tengah masyarakat. Jangan dikatakan bahwa membungkam kebebasan pers membungkam ini ya," ungkap Yasonna, demikian Antara. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tiga kader Nasdem isi Kabinet Indonesia Maju
Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:45 WIB
Elshinta.com - Partai Nasdem mengapreasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah memilih ka...
IPW: Tito Karnavian jadi Mendagri prestise luar biasa bagi kepolisian
Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:06 WIB
Elshinta.com - Ind Police Watch (IPW) menilai pengangkatan mantan Kapolri Jenderal Tito Ka...
Teka-teki posisi Prabowo dalam kabinet terpecahkan
Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:54 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma`ruf Amin telah mengumumkan d...
Presiden lantik menteri Kabinet Indonesia Maju
Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:34 WIB
Elshinta.com - Usai mengenalkan nama-nama menterinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik menteri...
Kasum: Jadikan anggota Korpri TNI sebagai abdi negara profesional
Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:19 WIB
Elshinta.com - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Joni Supriyanto selaku Pembina Dewan Pe...
Presiden: Kabinet Indonesia Maju fokus pengembangan SDM, lapangan kerja, pemberdayaan UMKM
Rabu, 23 Oktober 2019 - 10:59 WIB
Elshinta.com - Dalam lima tahun ke depan, Kabinet Indonesia Maju akan fokus pada pengemban...
Presiden Jokowi akan buka Mubes X Pemuda Pancasila
Rabu, 23 Oktober 2019 - 10:41 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo akan membuka penyelenggaraan Musyawarah Besar ke-10 (M...
Jabat Mendikbud, Nadiem Makarim jadi menteri termuda
Rabu, 23 Oktober 2019 - 10:31 WIB
Elshinta.com - Daftar nama menteri dan pejabat setingkat menteri sudah diumumkan oleh Presiden Joko ...
`Tantangan` bagi Edhy Prabowo, harus lampaui Susi Pudjiastuti
Rabu, 23 Oktober 2019 - 10:11 WIB
Elshinta.com - Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati meny...
Pesan Presiden Jokowi pada para menterinya, `hati-hati dicopot di tengah jalan`
Rabu, 23 Oktober 2019 - 09:27 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin mengumumkan nama-nama...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)