KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 13:45 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK: Draf RUU Pemasyarakatan samakan korupsi dengan kejahatan biasa
 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif mengatakan, draf RUU Pemasyarakatan terkesan menolerir korupsi bahkan menyamakan pelaku korupsi dengan kejahatan biasa seperti pencuri sendal. Padahal, korupsi bersama narkoba dan terorisme disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Saya pikir menyayangkan selama ini kalau kita menganggap korupsi itu serious crime bahkan ada ordinary crime. Tapi perlakuan pada koruptor sama dengan pencuri sendal? Seharusnya enggak cocok," katanya dalam keterangan, Jumat (20/9).

Diketahui dalam satu poin revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang telah disepakati pemerintah dan DPR yakni meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dengan dihapuskannya PP tersebut, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi tidak perlu atas rekomendasi penegak hukum seperti KPK dan tidak perlu menyandang status Justice Collaborator.

Menurutnya, masyarakat dapat menilai perubahan cepat sejumlah regulasi tersebut. Secara pribadi, ia melihat hal ini sebagai upaya sistematis melumpuhkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Menurut saya sistematis. Sekali lagi kami ini masyarakat penegakan hukum kami tidak bisa buat UU, kami hanya menjalankan, tapi kami kurang tahu. Masyarakat menghendaki hal yang sama atau tidak. Masyarakat bisa tanya ke pemerintah dan DPR," kata Laode.

Ditambahkannya, "Kalau kita lihat dalam dua minggu ini terjadi hal yang luar biasa yang berhubungan antikorupsi. Pertama, perubahan UU KPK, KUHP kalau dulu hukuman minimum 4 tahun sekarang jadi 2 tahun. Sekarang ada RUU Pemasyarakatan yang mengatakan surat dari KPK untuk terpidana tidak dibutuhkan untuk remisi". 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK sebut sejumlah menteri pernah jadi saksi perkara korupsi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:34 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ad...
Polisi masih selidiki penyabab terbakarnya pipa minyak di Cimahi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 09:50 WIB
Elshinta.com - Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya pipa minyak di deka...
KPK masih tunggu hasil kerja Polri terkait kasus Novel
Rabu, 23 Oktober 2019 - 06:21 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menunggu hasil kerja dari tim tekn...
Korupsi pekerjaan Bandara Nisel Rp27 miliar, Kejatisu kembali tahan SHS
Selasa, 22 Oktober 2019 - 19:38 WIB
Elshinta.com - Tim Pidsus Kejati Sumatera Utara, kembali menahan SHS tersangka korupsi pengerja...
Grup WA ini yang rencanakan penggagalan pelantikan Presiden, isinya...
Selasa, 22 Oktober 2019 - 13:04 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi meng...
KPK panggil Plt Direktur Utama PTPN III Holding
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:20 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK periksa Bowo Sidik Pangarso terkait kasus suap Pupuk Indonesia
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi...
KPK periksa Direktur Keuangan Perum Perindo
Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:48 WIB
Elshinta.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Keuangan...
Terungkap! Rencana besar, 29 bom rakitan disiapkan untuk gagalkan pelantikan Presiden
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:24 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, terungkap ...
Densus 88 gerebek tempat kerja terduga teroris, ditemukan busur hingga panah
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:04 WIB
Elshinta.com - Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Gardu Induk Tasikm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)