Kata MK soal pengajuan uji materi hasil revisi UU KPK
Elshinta
Jumat, 20 September 2019 - 08:47 WIB |
Kata MK soal pengajuan uji materi hasil revisi UU KPK
Mahkamah Konstitusi. Foto: mahkamahkonstitusi.go.id

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan siap menerima pengajuan uji materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua MK, Anwar Usman usai pelantikan dirjen dan ketua pengadilan tinggi di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (19/9), mengatakan, permohonan undang-undang apa pun pasti diterima, disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

"Pokoknya MK bersifat pasif, jadi kalau ada pengujian undang-undang apa pun tentu tidak ada kata lain kecuali ya akan disidangkan. Akan diterima, akan disidangkan dan diputus," ucap dia.

Mengenai isi putusan atau hal yang diuji, Anwar Usman mengatakan, akan dilihat dalam proses uji materi.

Dijelaskannya, alat ukur dalam uji materi adalah UUD 1945 sehingga saat sebuah undang-undang akan diuji harus jelas dasar pengujiannya pasal yang dimaksud dalam UUD 1945.

"Apakah pasal itu bertentangan dengan UUD atau tidak, kita lihat dalam UUD begitu," terangnya. 

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan sejumlah elemen masyarakat berencana mengajukan uji materi hasil revisi UU KPK ke MK. Materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK. Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga antirasuah itu.

Dalam uji materi di MK, pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan dibalik dilakukannya revisi terhadap UU KPK. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK sebut sejumlah menteri pernah jadi saksi perkara korupsi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:34 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ad...
Polisi masih selidiki penyabab terbakarnya pipa minyak di Cimahi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 09:50 WIB
Elshinta.com - Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya pipa minyak di deka...
KPK masih tunggu hasil kerja Polri terkait kasus Novel
Rabu, 23 Oktober 2019 - 06:21 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menunggu hasil kerja dari tim tekn...
Korupsi pekerjaan Bandara Nisel Rp27 miliar, Kejatisu kembali tahan SHS
Selasa, 22 Oktober 2019 - 19:38 WIB
Elshinta.com - Tim Pidsus Kejati Sumatera Utara, kembali menahan SHS tersangka korupsi pengerja...
Grup WA ini yang rencanakan penggagalan pelantikan Presiden, isinya...
Selasa, 22 Oktober 2019 - 13:04 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi meng...
KPK panggil Plt Direktur Utama PTPN III Holding
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:20 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK periksa Bowo Sidik Pangarso terkait kasus suap Pupuk Indonesia
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi...
KPK periksa Direktur Keuangan Perum Perindo
Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:48 WIB
Elshinta.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Keuangan...
Terungkap! Rencana besar, 29 bom rakitan disiapkan untuk gagalkan pelantikan Presiden
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:24 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, terungkap ...
Densus 88 gerebek tempat kerja terduga teroris, ditemukan busur hingga panah
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:04 WIB
Elshinta.com - Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Gardu Induk Tasikm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)