Indonesia tanggapi politisasi isu Papua di Dewan HAM, begini jawabannya
Elshinta
Kamis, 19 September 2019 - 10:56 WIB |
Indonesia tanggapi politisasi isu Papua di Dewan HAM, begini jawabannya
Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib. Foto: PTRI Jenewa - https://bit.ly/2mnZQrc

Elshinta.com - Delegasi Indonesia menggunakan hak jawabnya (Right of Reply) untuk menanggapi pernyataan Vanuatu yang mempolitisasi isu Papua dan Papua Barat, dalam perdebatan umum agenda 4 Sidang Dewan HAM PBB ke-42 pada 17 September 2019.

Hak tersebut diambil menanggapi pernyataan Vanuatu yang mengatasnamakan Vanuatu dan Kepulauan Solomon. 

Dalam keterangan tertulis dari PTRI Jenewa, seperti yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (19/9), Delegasi Indonesia mengawali tanggapan atas politisasi isu HAM oleh Vanuatu tersebut dengan menyampaikan sambutan baik penegasan para Pemimpin Kepulauan Pasifik terhadap pengakuan atas kedaulatan Indonesia atas Papua sebagaimana tercantum dalam Komunike Konferensi Tingkat Tinggi Pacific Island Forum (PIF) pada Agustus 2019.

Ditegaskan pula, bahwa rasisme dan diskriminasi tidak memiliki ruang di negara demokratis Indonesia yang majemuk. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia akan terus menjamin kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat di muka umum secara damai.

Dinyatakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menangani kasus dugaan rasisme dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, termasuk melalui penegakan hukum dan pendekatan rekonsiliatif.

Pemerintah Indonesia juga menyesalkan tindakan rasisme tersebut dan akan terus mengatasi dengan berbagai upaya, yang antara lain adalah melalui pendidikan dan diseminasi publik yang efektif.

Pemerintah Indonesia juga telah dan akan terus mengambil langkah-langkah agar hak dan kebebasan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk di Papua terlindungi.

Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi agar kebebasan berekpresi secara damai dapat terus dilakukan. Hal ini tercermin dari adanya keputusan mencabut pembatasan internet sementara terhitung 4 September 2019.

Penerapan pembatasan internet dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan yang menyeimbangkan atas kebebasan berekspresi dan kepentingan umum.

Terkait rencana kunjungan Komisioner Tinggi (KT) HAM, PTRI Jenewa menyampaikan kembali bahwa pada saat kunjungan KT HAM sebelumnya Zeid Ra'ad Al Hussein ke Indonesia pada Februari 2018, Pemerintah Indonesia telah secara terbuka mengundang KT HAM Zeid untuk mengunjungi Papua untuk melihat secara langsung pembangunan di berbagai bidang yang telah dilakukan di Papua dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi.

Sehubungan dengan ketatnya jadwal KT HAM Zeid, pihaknya mendelegasikan rencana kunjungan tersebut ke Kantor Regional KT HAM di Bangkok.

Pada saat itu, dipahami bersama juga antara KT HAM Michelle Bachelet dengan Pemerintah Indonesia bahwa kunjungan akan tetap dilakukan oleh perwakilan KT HAM di Bangkok.

Pemerintah Indonesia dan perwakilan KT HAM di Bangkok tengah mengkoordinasikan lebih lanjut pelaksanaan kunjungan sesuai dengan waktu dan pengaturan yang disepakati bersama. (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pasukan Garuda Konga XXXIX-A RDB dan UN Staf Kongo gelar Operasi Wibawa
Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:28 WIB
Elshinta.com - Tim Long Range Mission (LRM) yang tergabung dalam Satgas TNI Konga XXXIX-A ...
KJRI Jeddah fasilitasi penandatanganan dua kontrak dagang antar pengusaha
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:50 WIB
Elshinta.com - Setelah melalui proses negosiasi yang panjang serta asistensi KJRI Jeddah, ...
Indonesia kembali terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB
Jumat, 18 Oktober 2019 - 13:36 WIB
Elshinta.com - Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Pe...
Dua anggota ISIS asal Belgia kabur dari tahanan
Kamis, 17 Oktober 2019 - 13:04 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Keamanan Belgia (OCAD), Paul Van Tigchelt mengungkapkan dua an...
Menteri Ekonomi 16 negara peserta KEKR hadir di Bangkok
Rabu, 16 Oktober 2019 - 14:27 WIB
Elshinta.com - Para Menteri Ekonomi dari 16 negara peserta Kemitraan Ekonomi Komprehensif ...
KJRI Jeddah gandeng 21 pengusaha Saudi bahas investasi di Indramayu
Senin, 14 Oktober 2019 - 21:07 WIB
Elshinta.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah menggandeng 21 pengusaha besa...
Bakamla RI hadiri HLM for the 15th HACGAM di Colombo
Senin, 14 Oktober 2019 - 10:38 WIB
Elshinta.com - Perwakilan Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) dan Polair yang tergab...
Pembunuh sutradara `The Incredible Hulk` ditangkap
Sabtu, 12 Oktober 2019 - 09:56 WIB
Elshinta.com - Awal pekan ini, polisi menangkap Edwin Jerry Hiatt karena diduga terlibat d...
Pemukim Yahudi bakar lahan zaitun yang siap panen di selatan Nablus
Rabu, 09 Oktober 2019 - 12:39 WIB
Elshinta.com - Pemukim Yahudi membakar puluhan pohon zaitun milik warga selatan Nablus, di...
Tiongkok kecam pembatasan visa AS
Rabu, 09 Oktober 2019 - 08:55 WIB
Elshinta.com - Kedutaan Besar Tiongkok di Washington pada Selasa (8/10) mengecam pemberlakuan p...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)