Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 20:15 WIB | Penulis : Fajar Nugraha | Editor : Sigit Kurniawan
Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sumber foto: https://bit.ly/2m02LpC

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena dikhawatirkan penerapannya dapat disalahgunakan.

"Khusus Pasal 418 takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal narkoba, antara pemakai dan kurir," kata Yasonna dalam Rapat Kerja Komisi III DPR membahas RKUHP, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia menjelaskan, apabila Pasal tersebut tetap ada maka ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu.

Dia meminta pasal tersebut tidak dibahas dalam Raker tersebut dan didrop dalam RKUHP. "Pasal 418 jika berkenan atas nama pemerintah saya memohon untuk didrop," ujarnya, dikutip Antara.

Diketahui, dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori 3.

Kemudian, Pasal 418 ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK sebut sejumlah menteri pernah jadi saksi perkara korupsi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:34 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ad...
Polisi masih selidiki penyabab terbakarnya pipa minyak di Cimahi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 09:50 WIB
Elshinta.com - Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya pipa minyak di deka...
KPK masih tunggu hasil kerja Polri terkait kasus Novel
Rabu, 23 Oktober 2019 - 06:21 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menunggu hasil kerja dari tim tekn...
Korupsi pekerjaan Bandara Nisel Rp27 miliar, Kejatisu kembali tahan SHS
Selasa, 22 Oktober 2019 - 19:38 WIB
Elshinta.com - Tim Pidsus Kejati Sumatera Utara, kembali menahan SHS tersangka korupsi pengerja...
Grup WA ini yang rencanakan penggagalan pelantikan Presiden, isinya...
Selasa, 22 Oktober 2019 - 13:04 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi meng...
KPK panggil Plt Direktur Utama PTPN III Holding
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:20 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK periksa Bowo Sidik Pangarso terkait kasus suap Pupuk Indonesia
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi...
KPK periksa Direktur Keuangan Perum Perindo
Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:48 WIB
Elshinta.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Keuangan...
Terungkap! Rencana besar, 29 bom rakitan disiapkan untuk gagalkan pelantikan Presiden
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:24 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, terungkap ...
Densus 88 gerebek tempat kerja terduga teroris, ditemukan busur hingga panah
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:04 WIB
Elshinta.com - Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Gardu Induk Tasikm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)