Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Elshinta
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diwarnai penolakan berdasarkan kekhawatiran pelemahan pemberantasan korupsi daripada dukungan terhadap perbaikan peran dan kelembagaan KPK.

DPP Projo memandang KPK adalah institusi independen yang sangat  dibutuhkan. “Pemberantasan korupsi harus dilihat sebagai cara atau alat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers di Bumbu Desa Cikini, Rabu (18/9).

Budi Arie mengatakan kebocoran uang negara akibat korupsi dan  penyimpangan dalam penggunaannya akan diiminimalisasi, bahkan dihilangkan. Tujuan akhir dari upaya tersebut adalah memajukan kehidupan bangsa dan negara tercinta ini.

Revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR setelah dibahas secara matang bersama Pemerintah nyatanya tidak mengurangi kewenangan KPK. “Perbaikan aturan tersebut justru memperkuat peran pencegahan, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi antikorupsi yang telah dilakukan oleh KPK selama ini,” ujarnya.

Budi Arie menjelaskan jaminan perlindungan HAM dan kepastian hukum lebih tegas muncul dari Undang-Undang KPK hasil revisi. Kemudian pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi penguatan terhadap kelembagaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas KPK.

“DPP Projo bersama komponen bangsa yang lain siap mengawasi proses pembentukan dan rekrutmen para anggota Dewan Pengawas KPK,” kata Budi Arie.

Selanjutnya, perubahan status karyawan KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) juga bukan upaya melemahkan kualitas personil dan kinerja. Status ASN akan memastikan pengaturan dan capaian karyawan KPK sesuai dengan aturan perundangan. 

DPP Projo meyakini revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk komitmen Negara dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo bersama DPR terus berupaya memperkuat gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi Undang-Undang KPK.

“Jika dirasa ada kekurangan, tidak tertutup kemungkinan dilakukan revisi terhadap undang-undang tersebut di kemudian hari,” kata Budi Arie.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pelaku begal warteg terancam sembilan tahun penjara
Senin, 27 Januari 2020 - 08:02 WIB
Empat begal warteg yang beraksi di Warteg Mamoka Bahari, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Selasa ...
Simpang siur keberadaan Harun Masiku, Kemenkumham bentuk tim gabungan
Jumat, 24 Januari 2020 - 18:11 WIB
Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan yang akan menelusuri dan mengungkap fakta-fakta soa...
Moeldoko harap seluruh pihak tak bangun persepsi terkait Jiwasraya
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tidak membangun persepsi halusinasi dengan m...
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan ...
Divonis satu tahun, Orang tua Ze terima putusan hakim
Jumat, 24 Januari 2020 - 12:28 WIB
Sudarto ayah Ze, 18 tahun pelajar yang divonis 1 tahun hukuman pembinaan di LKSA Darul Atom, Wajak K...
Imigrasi lakukan pendalaman keberadaan Harun Masiku 
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:48 WIB
Keberadaan Harun Masiku (HM), tersangka penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Se...
 Saksi: Wawan tak berwenang rotasi pejabat 
Jumat, 24 Januari 2020 - 06:08 WIB
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tuba...
Koalisi lapor ke KPK dugaan merintangi penyidikan oleh Yasonna Laoly 
Kamis, 23 Januari 2020 - 20:43 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan `o...
Pelajar bunuh pelaku begal divonis 1 tahun hukuman pembinaan
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:08 WIB
 Za (18), pelajar salah satu sekolah menengah atas di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa T...
Kinerja Kejaksaan Agung dongkrak kepercayaan masyarakat
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:48 WIB
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV