Kiri Kanan
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Elshinta
Minggu, 15 September 2019 - 14:28 WIB |
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, di Palu, Minggu (15/9). Sumber foto: https://bit.ly/2kKTJg4

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melemahkan peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu tersebut.

"UU Pilkada melemahkan peran dan kelembagaan Bawaslu beserta jajarannya," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Palu, Minggu (15/9).

Ratna Dewi Pettalolo menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum terkait UU Nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga UU Nomor 10 tahun 2016 perlu direvisi atau melahirkan peraturan pengganti undang-undang, karena terdapat beberapa problem terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Di tahun 2020 Bawaslu akan melaksanakan tugas mengawasi pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di 270 titik. Namun, kita akan mengacu pada dua regulasi atau sandaran hukum yang berbeda," kata Dewi.

Bawaslu menguraikan beberapa perbedaan mendasar konsep penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas. Misalnya dalam UU Nomor 7 tahun 2017 penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Lalu, pelanggaran diselesaikan lewat jalur adjusdikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat.

Sementara dalam UU Nomor 10 tahun 2016, durasi waktu penanganan pelanggaran administrasi hanya lima hari. Lalu, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non-adjusdikasi. Karena itu pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Masalah lain, yakni dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pengawas di tingkat kabupaten dan kota disebut panwas, bukan bawaslu seperti dalam UU Pemilu. Kemudian, larangan penggunaan fasilitas pemerintah/pemda dalam pemilihan gubernur tidak diikuti dengan sanksi pidana. Selanjutnya, kriteria atau tolak ukur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) belum tegas dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengaku eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali mengalami pelemahan. "Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih memposisikan kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota sebatas panitia yang bersifat adhoc, padahal dalam UU Pemilu kelembagaan pengawas kabupaten/kota telah menjadi bawaslu yang lebih permanen," kata Ruslan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pilkades Serentak, Bupati Batubara: Saya bangga masyarakat antusias
Kamis, 14 November 2019 - 19:24 WIB
Elshinta.com - Bupati Batubara, H. Zahir menyatakan rasa bangga kepada masyarakat Batubara...
Denny Indrayana disambut hangat petinggi DPD Gerindra Kalsel
Rabu, 13 November 2019 - 18:05 WIB
Elshinta.com - Setelah Selasa (12/11) kemarin mengembalikan formulir pendaftaran Calon Gub...
Pejabat Pemkab Kediri ambil formulir pendaftaran calon bupati
Selasa, 12 November 2019 - 21:07 WIB
Elshinta.com  - Pejabat di Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Mujahid dan pasanganya Eko ...
Deden Rukman optimistis jawab tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung
Selasa, 12 November 2019 - 18:29 WIB
Elshinta.com - Mantan Wakil Bupati Bandung, Deden Rukman Rumaji mengaku optimistis da...
Presiden: Pilkada tetap melalui pemilihan langsung
Selasa, 12 November 2019 - 16:40 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (Pi...
Pilkades Serentak 115 desa, seribu personel gabungan di Kudus diterjunkan
Senin, 11 November 2019 - 21:08 WIB
Elshinta.com - Seribu lebih personel gabungan yang terdiri dari Polri dan TNI diterjunkan ...
Bawaslu Jatim catat tiga ribu temuan pelanggaran Pemilu
Senin, 11 November 2019 - 19:04 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur mencatat sedikitnya ada ...
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap ...
KPU laporkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden
Senin, 11 November 2019 - 15:09 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan laporan ke...
Jelang Pilkada, KPU sampaikan usulan cegah panitia meninggal
Senin, 11 November 2019 - 14:38 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat bertemu Presiden Joko Widodo menyampaikan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)