Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Elshinta
Minggu, 15 September 2019 - 14:28 WIB |
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Komisioner Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo salah satu narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum undang-undang nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020, di Palu, Minggu (15/9). Sumber foto: https://bit.ly/2kKTJg4

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota melemahkan peran dan fungsi lembaga pengawas pemilu tersebut.

"UU Pilkada melemahkan peran dan kelembagaan Bawaslu beserta jajarannya," kata Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, di Palu, Minggu (15/9).

Ratna Dewi Pettalolo menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) problematika hukum terkait UU Nomor 10 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ada beberapa kritik yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga UU Nomor 10 tahun 2016 perlu direvisi atau melahirkan peraturan pengganti undang-undang, karena terdapat beberapa problem terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Di tahun 2020 Bawaslu akan melaksanakan tugas mengawasi pilkada tingkat provinsi, kabupaten dan kota di 270 titik. Namun, kita akan mengacu pada dua regulasi atau sandaran hukum yang berbeda," kata Dewi.

Bawaslu menguraikan beberapa perbedaan mendasar konsep penanganan dugaan pelanggaran oleh pengawas. Misalnya dalam UU Nomor 7 tahun 2017 penanganan dugaan pelanggaran administrasi berdurasi waktu 14 hari kerja. Lalu, pelanggaran diselesaikan lewat jalur adjusdikasi, maka putusan yang dilahirkan bersifat final dan mengikat.

Sementara dalam UU Nomor 10 tahun 2016, durasi waktu penanganan pelanggaran administrasi hanya lima hari. Lalu, pelanggaran administrasi dan potensi pidana bersifat non-adjusdikasi. Karena itu pengawas hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.

Masalah lain, yakni dalam UU Nomor 10 tahun 2016 pengawas di tingkat kabupaten dan kota disebut panwas, bukan bawaslu seperti dalam UU Pemilu. Kemudian, larangan penggunaan fasilitas pemerintah/pemda dalam pemilihan gubernur tidak diikuti dengan sanksi pidana. Selanjutnya, kriteria atau tolak ukur pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) belum tegas dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

Terkait hal itu, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen mengaku eksistensi dan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali mengalami pelemahan. "Pada UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada masih memposisikan kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota sebatas panitia yang bersifat adhoc, padahal dalam UU Pemilu kelembagaan pengawas kabupaten/kota telah menjadi bawaslu yang lebih permanen," kata Ruslan, dikutip Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU NTT: Sudah tiga paket perseorangan serahkan dukungan
Jumat, 21 Februari 2020 - 12:42 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat, sudah ada tiga paket bakal ...
Bacabup Jember Hendy Siswanto berangkat dasar keprihatinan potensi
Kamis, 20 Februari 2020 - 20:16 WIB
Perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Jawa Timur priode 2020-2024 telah bermunculan Ba...
Pers berkontribusi besar dalam tingkatkan angka partisipasi Pemilu di Majalengka
Rabu, 19 Februari 2020 - 20:48 WIB
Jajaran komisioner KPU Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan kerja ke kantor Persatuan Wartawan I...
Wawan Sobari: PDIP rekom Sanusi dan Didik berdasarkan hasil survey
Rabu, 19 Februari 2020 - 19:59 WIB
Munculnya nama Sanusi (Bupati Malang) dan Didik Gatot Subroto (Ketua DPRD Kabupaten Malang) pada sur...
Paslon Gubernur Fakhrizal-Genius serahkan dukungan ke KPU Sumbar
Rabu, 19 Februari 2020 - 15:48 WIB
Pasangan perseorangan Fakhrizal-Genius Umar hari ini menyerahkan berkas dukungan ke KPU Sumbar sebag...
Verifikasi KPU, 6 calon anggota PPK terindikasi berafiliasi dengan parpol
Senin, 17 Februari 2020 - 18:24 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengklarifikasi enam orang calon Paniti...
Kader Gerindra usul Nasrul Abit-Indra Catri di Pilgub Sumbar
Senin, 17 Februari 2020 - 16:29 WIB
Kader Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan Nasrul Abit-Indra Catri diusung pada pemili...
AHY dukung Yansen maju di Pilkada Kaltara
Minggu, 16 Februari 2020 - 10:41 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kota Tarakan Provi...
Kumuh dan lembab, Kantor KPU Kota Depok tak layak huni
Senin, 10 Februari 2020 - 17:34 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengaku sedih melihat kondisi Kantor KPU Kota D...
PDI Perjuangan targetkan 60 persen kemenangan di Pilkada Serentak 2020
Sabtu, 08 Februari 2020 - 16:26 WIB
PDI Perjuangan secara nasional menargetkan kemenangan 60 persen pada pelaksanaan Pilkada Serentak ta...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)