Terkesan terburu-buru, PSI tolak pengesahan RKUHP
Elshinta
Jumat, 13 September 2019 - 21:34 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Terkesan terburu-buru, PSI tolak pengesahan RKUHP
Juru Bicara PSI, Dini Purwono. Foto: Istimewa/Elshinta.com.

Elshinta.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras rencana pengesahan RKUHP yang kesannya tergesa-gesa ingin  segera dirampungkan DPR RI. PSI memberikan catatan penting tentang ketentuan Pemidanaan atas korporasi. 

Juru Bicara PSI, Dini Purwono menyatakan, “Benar adanya, kita butuh mengatur mengenai pidana korporasi, tapi dengan melihat sistem penegakan hukum di Indonesia, sebaiknya pidana korporasi diatur melalui UU yang bersifat khusus atau lex specialist. Jangan atur di KUHP yang bersifat umum.”
 
Dini menambahkan, “Aturan tentang korporasi itu jauh lebih rumit dan selalu berubah sesuai perkembangan ekonomi dunia. Apalagi Presiden Jokowi sedang berupaya menarik investor untuk meningkatkan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia. RKUHP ini bisa kontraproduktif.”
 
Untuk itulah ujar Dini, PSI menyarankan agar UU khusus yang mengatur pidana korporasi mesti dibarengi dengan peraturan pelaksana yang rinci, jelas serta terukur yang telah mengakomodir masukan dari dunia usaha dan juga profesi penunjangnya. Tidak cukup jika hanya diatur dengan KUHP, bahkan berpotensi menjadi pasal karet yang akhirnya memberikan ketidakpastian dalam berinvestasi. 
 
"Tentu ini bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi utama di Asia," tandasnya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tuduhan dipaksakan, kuasa hukum minta Eldin dibebaskan dari tuntutan 
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:49 WIB
Sidang perkara kasus suap Walikota Medan non aktif terdakwa Tengku Dzulmi Eldin kembali digelar.
Banyak modus, ini sederet aksi nakal pemudik yang berhasil digagalkan petugas
Rabu, 27 Mei 2020 - 08:23 WIB
Petugas Pospam Penyekatan menemukan para pemudik nakal yang memaksakan mudik dengan berbagai modus, ...
Pelepasan balon udara liar akan dituntut secara hukum
Selasa, 26 Mei 2020 - 17:25 WIB
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengimbau kepada seluruh masyarakat ya...
Lapas Narkotika Cipinang bebaskan napi dapat remisi hari raya dan program asimilasi COVID-19
Minggu, 24 Mei 2020 - 15:38 WIB
Sebanyak 12 narapidana di Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta, dinyatakan bebas pada hari ini setelah ...
Kanwil Kemenkumham Sumsel beri remisi 7.530 narapidana
Minggu, 24 Mei 2020 - 14:28 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan memberikan rem...
Rutan Kelas 1 Bandung ganti kunjungan keluarga dengan video call
Sabtu, 23 Mei 2020 - 08:13 WIB
Rumah tahanan (rutan) Kelas 1 Bandung memberikan remisi khusus kepada 451 warga binaan menjelang Har...
Rutan Kelas I Tangerang tiadakan jam kunjungan saat lebaran
Jumat, 22 Mei 2020 - 20:57 WIB
Rumah Tahanan Kelas 1 Tangerang, Banten meniadakan jam kunjungan saat lebaran.
Kemendikbud tunggu hasil pemeriksaan polisi soal kasus pemberian THR
Jumat, 22 Mei 2020 - 12:58 WIB
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan akan menunggu hasil pemeriksaan polis...
KPK benarkan OTT di Kemendikbud
Jumat, 22 Mei 2020 - 07:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan melakukan operasi tangkap tangan (OTT...
Polri perpanjang Operasi Ketupat 2020
Rabu, 20 Mei 2020 - 12:29 WIB
Polri memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2020. Operasi kemanusiaan yang semula dilaksanakan s...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV