Terkesan terburu-buru, PSI tolak pengesahan RKUHP
Elshinta
Jumat, 13 September 2019 - 21:34 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Terkesan terburu-buru, PSI tolak pengesahan RKUHP
Juru Bicara PSI, Dini Purwono. Foto: Istimewa/Elshinta.com.

Elshinta.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak keras rencana pengesahan RKUHP yang kesannya tergesa-gesa ingin  segera dirampungkan DPR RI. PSI memberikan catatan penting tentang ketentuan Pemidanaan atas korporasi. 

Juru Bicara PSI, Dini Purwono menyatakan, “Benar adanya, kita butuh mengatur mengenai pidana korporasi, tapi dengan melihat sistem penegakan hukum di Indonesia, sebaiknya pidana korporasi diatur melalui UU yang bersifat khusus atau lex specialist. Jangan atur di KUHP yang bersifat umum.”
 
Dini menambahkan, “Aturan tentang korporasi itu jauh lebih rumit dan selalu berubah sesuai perkembangan ekonomi dunia. Apalagi Presiden Jokowi sedang berupaya menarik investor untuk meningkatkan ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia. RKUHP ini bisa kontraproduktif.”
 
Untuk itulah ujar Dini, PSI menyarankan agar UU khusus yang mengatur pidana korporasi mesti dibarengi dengan peraturan pelaksana yang rinci, jelas serta terukur yang telah mengakomodir masukan dari dunia usaha dan juga profesi penunjangnya. Tidak cukup jika hanya diatur dengan KUHP, bahkan berpotensi menjadi pasal karet yang akhirnya memberikan ketidakpastian dalam berinvestasi. 
 
"Tentu ini bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan investasi utama di Asia," tandasnya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK sebut sejumlah menteri pernah jadi saksi perkara korupsi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 12:34 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan ad...
Polisi masih selidiki penyabab terbakarnya pipa minyak di Cimahi
Rabu, 23 Oktober 2019 - 09:50 WIB
Elshinta.com - Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab terbakarnya pipa minyak di deka...
KPK masih tunggu hasil kerja Polri terkait kasus Novel
Rabu, 23 Oktober 2019 - 06:21 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menunggu hasil kerja dari tim tekn...
Korupsi pekerjaan Bandara Nisel Rp27 miliar, Kejatisu kembali tahan SHS
Selasa, 22 Oktober 2019 - 19:38 WIB
Elshinta.com - Tim Pidsus Kejati Sumatera Utara, kembali menahan SHS tersangka korupsi pengerja...
Grup WA ini yang rencanakan penggagalan pelantikan Presiden, isinya...
Selasa, 22 Oktober 2019 - 13:04 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi meng...
KPK panggil Plt Direktur Utama PTPN III Holding
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:20 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, ...
KPK periksa Bowo Sidik Pangarso terkait kasus suap Pupuk Indonesia
Selasa, 22 Oktober 2019 - 11:13 WIB
Elshinta.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi...
KPK periksa Direktur Keuangan Perum Perindo
Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:48 WIB
Elshinta.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Keuangan...
Terungkap! Rencana besar, 29 bom rakitan disiapkan untuk gagalkan pelantikan Presiden
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:24 WIB
Elshinta.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, terungkap ...
Densus 88 gerebek tempat kerja terduga teroris, ditemukan busur hingga panah
Selasa, 22 Oktober 2019 - 08:04 WIB
Elshinta.com - Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan pemeriksaan di Gardu Induk Tasikm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Mochamad Solichin