KCN: Pelabuhan Marunda tetap dikembalikan ke negara
Elshinta
Jumat, 13 September 2019 - 16:02 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
KCN: Pelabuhan Marunda tetap dikembalikan ke negara
Pelabuhan Marunda. Foto: https://bit.ly/2W5MWu2/Elshinta.

Elshinta.com - Proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara hingga saat ini masih berpolemik antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Bahkan, sekarang sedang menunggu proses hukum tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (KCN), Juniver Girsang menilai gugatan yang diajukan KBN terhadap KCN bersama Kementerian Perhubungan sangat janggal, termasuk putusan yang diambil hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan tingkat Pengadilan Tinggi.
 
“Saya sebagai praktisi hukum membaca gugatan sangat prihatin, tapi saya harus menghormati putusan walaupun agak janggal. Pertimbangan hukumnya kalau dicermati dikatakan bahwa penandatanganan dengan Kemenhub belum ada izin dari KBN. Itu yang paling inti sebenarnya,” kata Juniver di Jakarta, Jumat (13/9).
 
Ia mengatakan salah satu kejanggalan gugatan ini diajukan oleh BUMN kepada Menteri Perhubungan yang mempersoalkan masalah konsesi, sehingga timbul pertanyaan kenapa konsesi dibatalkan. Padahal, ketentuan hukumnya menyatakan perairan atau pelabuhan itu yang bertanggungjawab Menteri Perhubungan. 
 
“Ini negara yang berkompeten, bertanggungjawab mengelola, mengurus itu adalah Menhub. Yang berhak melakukan konsesi itu ya Menhub, KBN tidak berhak. Digugat, eh dikabulkan menyatakan perjanjian itu batal. Dasarnya secara logika hukum tidak masuk di akal saya. Dikatakan tanpa seizin dari KBN, memang perairan seluruh laut jawa itu milik KBN? Kagak,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.
 
Selain itu, Juniver menegaskan yang benar adalah KBN pemegang saham di KCN. Untung dari deviden sesuai komposisi saham. Selanjutnya coba saja di cek, sejak pelabuhan KCN beroperasi ada nggak KBN dirugikan? Justru pelabuhan KCN sebagai penunjang bisnis di kawasan berikat.
 
“Pelabuhan itu milik siapa? Ya aset KCN. KCN itu siapa? KTU (PT Karya Tekhnik Utama) dengan KBN. Jadi bukan KBN. Yang bertanggungjawab siapa? Ya direksi. Direksi siapa? Yang ada di KCN bersama komisiaris, kan konstruksi hukumnya begitu. Tanpa seizin KBN? Saya bilang salah pemahaman itu,” jelas dia.
 
Atas dasar pertimbangan itu, kata Juniver, KCN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung karena tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Sebab, perlu ada penjelasan atas konstruksi hukum yang benar dalam proyek tersebut.
 
Oleh karena itu, Juniver berharap Mahkamah Agung bisa secara jernih melihat proses ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian, sebagai praktisi tentu harapannya yang menangani perkara ini hakim yang mengetahui aturan tentang kepelabuhanan dan mengetahui perjanjian konsesi. 
 
“Pengalaman dalam penanganan perkara itu pemahaman masalah. Masalahnya tidak dipahami tentu akan membuat pertimbangan juga tidak proporsional. Jangan sampai mengakibatkan investor berinvestasi yang diharapkan Pak Jokowi terhambat, sehingga tidak berani lagi berinvestasi di Indonesia,” katanya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Erick Thohir ingin BUMN jadi pemain global
Rabu, 23 Oktober 2019 - 21:38 WIB
Elshinta.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kabinet Indonesia Maju, Erick Thohi...
Rupiah menguat usai pengumuman kabinet baru
Rabu, 23 Oktober 2019 - 18:18 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (23...
Naik 4,7 persen, laba bersih BNI Rp12 triliun pada Kuartal III-2019
Rabu, 23 Oktober 2019 - 17:59 WIB
Elshinta.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) mencatat pertumbuhan kredit s...
Pengamat ekonomi sambut baik susunan menteri kabinet baru
Rabu, 23 Oktober 2019 - 16:24 WIB
Elshinta.com - Pengamat valuta asing dari Reza Aswin Institute, Reza Aswin mengatakan susunan menter...
Guru Besar Unpad heran KCIC tak tahu ada pipa BBM
Rabu, 23 Oktober 2019 - 14:25 WIB
Elshinta.com - Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Profesor Ina Primiana menyay...
Kemendag akan laporkan perkembangan RCEP
Rabu, 23 Oktober 2019 - 13:07 WIB
Elshinta.com - Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Committee/TNC) tengah be...
Kemendag ajak pelaku usaha lindungi konsumen dengan patuhi kewajiban purnajual
Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:10 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen d...
IHSG menguat ke 6.225 pada akhir perdagangan hari ini
Selasa, 22 Oktober 2019 - 17:27 WIB
Elshinta.com - Sempat melorot menjelang siang hari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya...
Rupiah masih menguat jelang pengumuman kabinet baru 
Selasa, 22 Oktober 2019 - 17:15 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa s...
Investor: Menteri BUMN yang baru harus merangkul swasta untuk tingkatkan investasi
Selasa, 22 Oktober 2019 - 15:18 WIB
Elshinta.com - Pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma`ruf Amin telah sukses dilak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Mochamad Solichin