Smart desak Pemerintah dan DPR revisi UU KPK
Elshinta
Kamis, 12 September 2019 - 06:05 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Smart desak Pemerintah dan DPR revisi UU KPK
Smart desak Pemerintah dan DPR revisi UU KPK. Foto: istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Bukan karena semakin banyak kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap koruptor, melainkan adanya perdebatan panjang terkait revisi undang-undang KPK yang akan dihahas oleh DPR-RI.

Melihat persoalan rencana revisi undang-undang KPK itu, Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (Smart) angkat bicara. Dalam keterangan persnya Smart menyebut pemerintah dan DPR RI memang sudah saatnya melakukan revisi. Smart menilai revisi merupakan solusi dalam penindakan korupsi.
 
"Kajian dan diskusi kami sudah layak dan sangat pas untuk merevisi undang-undang KPK itu. Langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini," ujar Kordinator Smart, Yayan Efendi, di Cikini Jakarta Pusat, Rabu (11/9) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.
 
Yayan mengatakan, seluruh pihak harus memberikan dukungan. Pemerintah diminta untuk tegas termasuk menyampaikan kepada seluruh instrumen supaya mendukung rencana revisi tersebut, termasuk KPK supaya fokus dalam bekerja dan tidak terpengaruh terhadap rencana revisi undang-undang.
 
"Meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK," tegas Yayan.
 
Untuk diketahui, hal yang sangat menjadi sorotan dalam UU KPK yakni No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat 1 Huruf A yaitu "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: A) Melakukan penyadapan dan nerekam pembicaraan".
 
Namun terkait penyadapan ada juga aturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
 
Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatakan bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan ilegal, hal ini juga bertentangan dalam Pasal 56 UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi bahwa penyadapan dapat dikenai hukuman ancaman Pidana 15 Tahun Penjara.
 
Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (SMART) merupakan wadah diskusi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta seperti, UIN Syarif Hidayatullah, PTIQ, UMY, UNAS, Trisakti, UIA Azharah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Widya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kapolri awasi gakkum karhutla, ini yang dilakukan
Selasa, 17 September 2019 - 08:32 WIB
Elshinta.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah membentuk tim penilai untuk mengaw...
DPR setujui revisi RUU KPK menjadi UU
Selasa, 17 September 2019 - 06:17 WIB
Elshinta.com - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui perubahan kedua Undang-Undang Nomor...
Tersangka penyelewengan dana nasabah BKK ditahan
Senin, 16 September 2019 - 16:55 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Negeri Sukoharjo akhirnya menahan Puryanti, tersangka penggelapan dan peny...
KPK yakin Presiden Jokowi akan tetap jaga KPK berdiri tegak
Senin, 16 September 2019 - 14:55 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK yaki...
KPK masih tunggu draf revisi RUU KPK dari Menkum HAM
Senin, 16 September 2019 - 13:18 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, KPK masih menun...
KPK panggil lagi Ketua Fraksi Golkar DPR
Senin, 16 September 2019 - 11:44 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, Penyidik...
PDIP minta semua pihak lihat revisi UU KPK dengan jernih
Senin, 16 September 2019 - 11:22 WIB
Elshinta.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap merasa bahwa pemberantasan dan p...
Yusril: Penyerahan mandat KPK bisa buat Presiden terjebak
Senin, 16 September 2019 - 08:08 WIB
Elshinta.com - Penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK...
3 pimpinan mundur, FLHI sampaikan tiga hal
Minggu, 15 September 2019 - 20:02 WIB
Elshinta.com - Terkait dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat pen...
Ahli hukum sebut revisi UU KPK hal yang wajar
Minggu, 15 September 2019 - 14:04 WIB
Elshinta.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revis...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)