Smart desak Pemerintah dan DPR revisi UU KPK
Elshinta
Kamis, 12 September 2019 - 06:05 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Dewi Rusiana
Smart desak Pemerintah dan DPR revisi UU KPK
Smart desak Pemerintah dan DPR revisi UU KPK. Foto: istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari ini menjadi sorotan publik. Bukan karena semakin banyak kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap koruptor, melainkan adanya perdebatan panjang terkait revisi undang-undang KPK yang akan dihahas oleh DPR-RI.

Melihat persoalan rencana revisi undang-undang KPK itu, Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (Smart) angkat bicara. Dalam keterangan persnya Smart menyebut pemerintah dan DPR RI memang sudah saatnya melakukan revisi. Smart menilai revisi merupakan solusi dalam penindakan korupsi.
 
"Kajian dan diskusi kami sudah layak dan sangat pas untuk merevisi undang-undang KPK itu. Langkah solutif untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi selama ini," ujar Kordinator Smart, Yayan Efendi, di Cikini Jakarta Pusat, Rabu (11/9) seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.
 
Yayan mengatakan, seluruh pihak harus memberikan dukungan. Pemerintah diminta untuk tegas termasuk menyampaikan kepada seluruh instrumen supaya mendukung rencana revisi tersebut, termasuk KPK supaya fokus dalam bekerja dan tidak terpengaruh terhadap rencana revisi undang-undang.
 
"Meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK," tegas Yayan.
 
Untuk diketahui, hal yang sangat menjadi sorotan dalam UU KPK yakni No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 Ayat 1 Huruf A yaitu "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: A) Melakukan penyadapan dan nerekam pembicaraan".
 
Namun terkait penyadapan ada juga aturan perundang-undangan yaitu undang-undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dan undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
 
Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi mengatakan bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan ilegal, hal ini juga bertentangan dalam Pasal 56 UU No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi bahwa penyadapan dapat dikenai hukuman ancaman Pidana 15 Tahun Penjara.
 
Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (SMART) merupakan wadah diskusi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta seperti, UIN Syarif Hidayatullah, PTIQ, UMY, UNAS, Trisakti, UIA Azharah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Widya.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketua KPK tidak berikan target penangkapan Harun Masiku
Rabu, 29 Januari 2020 - 15:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengemukakan tidak ada tenggat waktu bagi pena...
Polres Kupang limpahkan berkas pembunuhan mantan anggota TNI
Rabu, 29 Januari 2020 - 12:08 WIB
Kepolisian Resor (Polres) Kupang, Nusa Tenggara Timur, segera melimpahkan berkas perkara kasus pembu...
KPK periksa Cak Imin sebagai saksi terkait hadiah proyek PUPR
Rabu, 29 Januari 2020 - 11:44 WIB
KPK memeriksa anggota DPR-RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A Muhaimin Iskandar atau Cak Imi...
KPAI: Enam kasus sepanjang 2020, ada korban prostitusi online 
Selasa, 28 Januari 2020 - 20:10 WIB
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan enam kasus sepanjang tahun 2020.\r\n\r\n
Sidang Meikarta, Waras Wasisto akui setor uang ke Iwa
Selasa, 28 Januari 2020 - 18:16 WIB
Sejumlah saksi dihadirkan saat sidang dengan terdakwa Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar) n...
Saksi: Selain Rano Karno,  Suti `Atun` tercatat di proyek Pemprov Banten
Selasa, 28 Januari 2020 - 13:07 WIB
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengungkapkan bahwa dirinya perna...
KPK anggap Harun Masiku tak suka ditangkap
Senin, 27 Januari 2020 - 21:36 WIB
Semua orang saat mengalami proses hukum penangkapan pasti tidak suka di tangkap.\r\n\r\n
KPK: Harun Masiku tunggu waktu, pasti ketangkap 
Senin, 27 Januari 2020 - 21:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku pasti bisa menangkap tersangka kasus k...
Empat pelaku pencurian uang kas BPKAD Provsu Rp1,6 miliar disidangkan
Senin, 27 Januari 2020 - 13:29 WIB
Empat pelaku pencurian uang kas sebesar Rp1,6 miliar milik BPKAD Pemprovsu, segera menjalani sidang ...
Pelaku begal warteg terancam sembilan tahun penjara
Senin, 27 Januari 2020 - 08:02 WIB
Empat begal warteg yang beraksi di Warteg Mamoka Bahari, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Selasa ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV