Aliansi OKP Sumbar dukung revisi UU KPK
Elshinta
Rabu, 11 September 2019 - 21:11 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Aliansi OKP Sumbar dukung revisi UU KPK
Foto: Musthafa Ritonga/Radio Elshinta

Elshinta.com - Aliansi Organisasi Kepemudaan (OKP) Sumatera Barat (Sumbar) mendukung untuk merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh anggota DPR RI. 

Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumbar, Wendi Juli Putra mengatakan, revisi UU KPK tidak serta merta dilihat dari sisi negatifnya, akan tetapi sebagai suatu upaya ikhtiar untuk memperbaiki kinerja KPK.

Aliansi OKP Sumbar yang mendukung revisi UU KPK, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Garda NKRI dan HMI Sumbar. 

Wendi Juli Putra mengatakan, Aliansi OKP Sumbar mendukung revisi undang-undang KPK setelah mencermati pemberantasan korupsi selama ini. 

"Hingga saat ini masih dirasakan bahwa perilaku korupsi masih menjangkiti hampir seluruh birokrasi pemerintahan. Bahkan, masih sulit untuk dihilangkan," kata Wendi Rabu (11/9), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthafa Ritonga.

Maka dari itu kata Wendi, Aliansi OKP Sumatera Barat dalam hal ini mendukung revisi undang-undang KPK dengan catatan, revisi UU KPK yang akan dilakukan harus benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat akan hadirnya lembaga penegak hukum yang bisa membasmi korupsi di Indonesia sampai akar-akarnya. 

Kemudian, revisi UU KPK memberikan kekuatan lebih baik bagi KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Sudah saatnya lembaga antirasuah itu mendapatkan pengawasan guna memperbaiki kinerja KPK ke arah yang lebih baik.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan perkembangannya semakin meningkat, baik dari jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun segi kualitas tindak pidana yang dilakukan. 

"Dengan adanya revisi, KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai counterpartner kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan," katanya.

Mereka mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung revisi undang-undang terwujudnya lembaga KPK ke arah yg lebih baik, profesional, berintegritas, independen.

Senada dengan Wendi, Ketua Umum Garda NKRI Sumbar, Febriyandi Putra mendukung revisi UU KPK dilakukan dengan harapan bisa memberikan kontrol terhadap kinerja KPK.

"Kami Garda NKRI Sumbar sudah menyatakan dukungan kepada anggota DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU KPK ini agar ke depan kita berharap KPK bisa menjadi institusi yang tetap dipercaya," sebut Febriyandi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MUI apresiasi Mendag revisi Permen halal daging impor
Selasa, 17 September 2019 - 09:26 WIB
Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan (...
DPR-Pemerintah sepakat Dewan Pengawas KPK dipilih Presiden
Selasa, 17 September 2019 - 09:05 WIB
Elshinta.com - Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah menyepakati bahwa Dewan Pengawas Komisi P...
Menkumham jelaskan soal Dewan Pengawas KPK, siapa mereka?
Selasa, 17 September 2019 - 08:53 WIB
Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut konsep Dewan Pengawas (Dew...
Penanganan karhutla, siap-siap terima reward and punishment dari Kapolri
Selasa, 17 September 2019 - 08:10 WIB
Elshinta.com - Saat melakukan pemantauan dari udara dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional ...
Presiden ungkap kunci penanganan karhutla, apa itu?
Selasa, 17 September 2019 - 07:46 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kunci penanganan kebakaran hutan dan l...
Presiden ingatkan jangan sampai karhutla ganggu penerbangan
Selasa, 17 September 2019 - 07:34 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Prov...
Aktifkan perangkat negara, Presiden: Pencegahan karhutla mutlak harus dilakukan
Selasa, 17 September 2019 - 07:10 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo mengingatkan seluruh perangkat negara, baik di pusat...
Siaga Darurat Karhutla, Pemprov Riau sebar Posko Rumah Singgah
Selasa, 17 September 2019 - 06:49 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Provinsi Riau mendirikan `Posko Rumah Singgah Warga Terdampak Asap`, dal...
DPR tetapkan batas usia nikah 19 tahun, ini tanggapan Kepala BKKBN
Selasa, 17 September 2019 - 06:28 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo men...
Hari Perhubungan Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 1971
Selasa, 17 September 2019 - 06:16 WIB
Elshinta.com - Hari Perhubungan Nasional, atau biasa disingkat Harhubnas adalah hari yang dipering...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)