Banner imlek 2020 Banner imlek 2020
Laode: Pimpinan KPK tidak boleh diikat kontrak politik
Elshinta
Rabu, 11 September 2019 - 10:29 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Dewi Rusiana
Laode: Pimpinan KPK tidak boleh diikat kontrak politik
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. Sumber foto: https://bit.ly/2lJaico

Elshinta.com - Aparat penegak hukum termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh diikat dengan kontrak politik. Komitmen penegak hukum yakni pada penegakan hukum bukan pada kepentingan politik tertentu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keteragannya, Rabu (11/9).

"Menjadi aparat penegak hukum itu tidak boleh diikat dengan komitmen politik karena kita tidak mewakili konstituen politik tertentu. KPK itu adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah menegakkan hukum yang tidak boleh terikat pada komitmen politik tertentu," paparnya.

Ia khawatir kontrak politik tersebut akan membuat pimpinan KPK yang terpilih nanti lebih loyal kepada pemimpin politik ketimbang penegakan hukum. Padahal, pimpinan KPK sebagai aparat penegak hukum seharusnya loyal pada penegakan hukum yang menjadi tugasnya.

"Jadi menurut saya kalau di DPR menetapkan komitmen politik untuk tanda tangan di atas materai kepada setiap pimpinan KPK jangan-jangan dia akan loyal kepada pemimpin politiknya, bukan loyal kepada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama dari aparat penegak hukum itu bekerja," ungkapnya.

Dikatakannya, sejak pimpinan KPK jilid I hingga IV tidak ada kontrak politik saat menjalani fit and proper test di DPR.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut sepuluh capim KPK yang menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) akan mengisi surat pernyataan berisi komitmen yang dibubuhi meterai.

Surat pernyataan tersebut bertujuan untuk mengikat konsistensi pernyataan dan sikap capim agar tidak berbeda antara saat menjalani uji kelayakan dan saat bertugas nanti. Salah satu poin dalam surat pernyataan tersebut yakni persetujuan atau tidak capim KPK terhadap Revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK yang kini menjadi RUU inisiatif DPR.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Simpang siur keberadaan Harun Masiku, Kemenkumham bentuk tim gabungan
Jumat, 24 Januari 2020 - 18:11 WIB
Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan yang akan menelusuri dan mengungkap fakta-fakta soa...
Moeldoko harap seluruh pihak tak bangun persepsi terkait Jiwasraya
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tidak membangun persepsi halusinasi dengan m...
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan ...
Divonis satu tahun, Orang tua Ze terima putusan hakim
Jumat, 24 Januari 2020 - 12:28 WIB
Sudarto ayah Ze, 18 tahun pelajar yang divonis 1 tahun hukuman pembinaan di LKSA Darul Atom, Wajak K...
Imigrasi lakukan pendalaman keberadaan Harun Masiku 
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:48 WIB
Keberadaan Harun Masiku (HM), tersangka penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Se...
 Saksi: Wawan tak berwenang rotasi pejabat 
Jumat, 24 Januari 2020 - 06:08 WIB
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tuba...
Koalisi lapor ke KPK dugaan merintangi penyidikan oleh Yasonna Laoly 
Kamis, 23 Januari 2020 - 20:43 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan `o...
Pelajar bunuh pelaku begal divonis 1 tahun hukuman pembinaan
Kamis, 23 Januari 2020 - 16:08 WIB
 Za (18), pelajar salah satu sekolah menengah atas di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa T...
Kinerja Kejaksaan Agung dongkrak kepercayaan masyarakat
Kamis, 23 Januari 2020 - 13:48 WIB
Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam menilai, kinerja Kejaksaan Agung dibawah ...
PN Medan hukum mati lima kurir sabu-sabu 56 kg
Kamis, 23 Januari 2020 - 08:58 WIB
Lima terdakwa kurir narkotika diyakini terbukti membawa seberat 56 kg narkoba jenis sabu-sabu masing...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV