Laode: Pimpinan KPK tidak boleh diikat kontrak politik
Elshinta
Rabu, 11 September 2019 - 10:29 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Dewi Rusiana
Laode: Pimpinan KPK tidak boleh diikat kontrak politik
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif. Sumber foto: https://bit.ly/2lJaico

Elshinta.com - Aparat penegak hukum termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh diikat dengan kontrak politik. Komitmen penegak hukum yakni pada penegakan hukum bukan pada kepentingan politik tertentu.

Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam keteragannya, Rabu (11/9).

"Menjadi aparat penegak hukum itu tidak boleh diikat dengan komitmen politik karena kita tidak mewakili konstituen politik tertentu. KPK itu adalah lembaga penegak hukum yang tugasnya adalah menegakkan hukum yang tidak boleh terikat pada komitmen politik tertentu," paparnya.

Ia khawatir kontrak politik tersebut akan membuat pimpinan KPK yang terpilih nanti lebih loyal kepada pemimpin politik ketimbang penegakan hukum. Padahal, pimpinan KPK sebagai aparat penegak hukum seharusnya loyal pada penegakan hukum yang menjadi tugasnya.

"Jadi menurut saya kalau di DPR menetapkan komitmen politik untuk tanda tangan di atas materai kepada setiap pimpinan KPK jangan-jangan dia akan loyal kepada pemimpin politiknya, bukan loyal kepada penegakan hukum yang menjadi tujuan utama dari aparat penegak hukum itu bekerja," ungkapnya.

Dikatakannya, sejak pimpinan KPK jilid I hingga IV tidak ada kontrak politik saat menjalani fit and proper test di DPR.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyebut sepuluh capim KPK yang menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan (fit and proper test) akan mengisi surat pernyataan berisi komitmen yang dibubuhi meterai.

Surat pernyataan tersebut bertujuan untuk mengikat konsistensi pernyataan dan sikap capim agar tidak berbeda antara saat menjalani uji kelayakan dan saat bertugas nanti. Salah satu poin dalam surat pernyataan tersebut yakni persetujuan atau tidak capim KPK terhadap Revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK yang kini menjadi RUU inisiatif DPR.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kapolri awasi gakkum karhutla, ini yang dilakukan
Selasa, 17 September 2019 - 08:32 WIB
Elshinta.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan telah membentuk tim penilai untuk mengaw...
DPR setujui revisi RUU KPK menjadi UU
Selasa, 17 September 2019 - 06:17 WIB
Elshinta.com - Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui perubahan kedua Undang-Undang Nomor...
Tersangka penyelewengan dana nasabah BKK ditahan
Senin, 16 September 2019 - 16:55 WIB
Elshinta.com - Kejaksaan Negeri Sukoharjo akhirnya menahan Puryanti, tersangka penggelapan dan peny...
KPK yakin Presiden Jokowi akan tetap jaga KPK berdiri tegak
Senin, 16 September 2019 - 14:55 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK yaki...
KPK masih tunggu draf revisi RUU KPK dari Menkum HAM
Senin, 16 September 2019 - 13:18 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengatakan, KPK masih menun...
KPK panggil lagi Ketua Fraksi Golkar DPR
Senin, 16 September 2019 - 11:44 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, Penyidik...
PDIP minta semua pihak lihat revisi UU KPK dengan jernih
Senin, 16 September 2019 - 11:22 WIB
Elshinta.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap merasa bahwa pemberantasan dan p...
Yusril: Penyerahan mandat KPK bisa buat Presiden terjebak
Senin, 16 September 2019 - 08:08 WIB
Elshinta.com - Penyerahan mandat atau tanggung jawab pengelolaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK...
3 pimpinan mundur, FLHI sampaikan tiga hal
Minggu, 15 September 2019 - 20:02 WIB
Elshinta.com - Terkait dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyerahkan mandat pen...
Ahli hukum sebut revisi UU KPK hal yang wajar
Minggu, 15 September 2019 - 14:04 WIB
Elshinta.com - Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Effendy Saragih mengatakan usulan revis...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)