Tersangka tindak pidana pajak adukan Kakanwil DJP Jakut ke Komnas HAM
Elshinta
Jumat, 06 September 2019 - 06:37 WIB |
Tersangka tindak pidana pajak adukan Kakanwil DJP Jakut ke Komnas HAM
Suwandy didampingi Kuasa Hukum Cuaca Teger usai memberikan laporan ke Komnas HAM. Sumber foto: https://s.id/6vLYi

Elshinta.com - Surat tak dibalas Kanwil Pajak Jakarta Utara, Suwandy melaporkan penetapan status tindak pidana perpajakan terhadap dirinya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Suwandy menjelaskan kalau Kanwil Pajak Jakarta Utara dalam menetapkan statusnya tersebut tanpa disertai penjelasan dasar hukum. "Sebagai aparatur pemerintah ketika ditanya dasar hukum seharusnya memberikan jawaban bukan diam saja," kata Suwandy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9).

Suwandy membeberkan sebelumnya pada Agustus 2019 dirinya berkirim surat kepada Kakanwil DJP Jakarta Utara untuk meminta penjelasan mengenai dasar hukum terbitnya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Surat Perintah Penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Penyidikan Pajak. 

"Namun, sudah hampir sebulan Kanwil DJP Jakarta Utara tidak memberi penjelasan,” kata Suwandy.

Sementara itu, Cuaca Teger selaku kuasa hukum Suwandy berharap pengaduan ke Komnas HAM bisa diikuti dengan renspon positif dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara. “Melalui pengaduan ke Komnas HAM ini diharapkan Kanwil DJP Jakarta Utara untuk terus terang menyebutkan apa dasar hukum yang dipakainya dalam menerbitkan surat-surat itu," jelasnya, dikutip Antara.

Cuaca Teger mengatakan belum pernah melihat Dijten Pajak benar dalam menerbitkan surat-surat tersebut. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK anggap Harun Masiku tak suka ditangkap
Senin, 27 Januari 2020 - 21:36 WIB
Semua orang saat mengalami proses hukum penangkapan pasti tidak suka di tangkap.\r\n\r\n
KPK: Harun Masiku tunggu waktu, pasti ketangkap 
Senin, 27 Januari 2020 - 21:24 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku pasti bisa menangkap tersangka kasus k...
Empat pelaku pencurian uang kas BPKAD Provsu Rp1,6 miliar disidangkan
Senin, 27 Januari 2020 - 13:29 WIB
Empat pelaku pencurian uang kas sebesar Rp1,6 miliar milik BPKAD Pemprovsu, segera menjalani sidang ...
Pelaku begal warteg terancam sembilan tahun penjara
Senin, 27 Januari 2020 - 08:02 WIB
Empat begal warteg yang beraksi di Warteg Mamoka Bahari, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pada Selasa ...
Simpang siur keberadaan Harun Masiku, Kemenkumham bentuk tim gabungan
Jumat, 24 Januari 2020 - 18:11 WIB
Kementerian Hukum dan HAM membentuk tim gabungan yang akan menelusuri dan mengungkap fakta-fakta soa...
Moeldoko harap seluruh pihak tak bangun persepsi terkait Jiwasraya
Jumat, 24 Januari 2020 - 17:44 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta seluruh pihak tidak membangun persepsi halusinasi dengan m...
LPSK nilai vonis anak pembunuh begal sudah tepat
Jumat, 24 Januari 2020 - 15:36 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan ...
Divonis satu tahun, Orang tua Ze terima putusan hakim
Jumat, 24 Januari 2020 - 12:28 WIB
Sudarto ayah Ze, 18 tahun pelajar yang divonis 1 tahun hukuman pembinaan di LKSA Darul Atom, Wajak K...
Imigrasi lakukan pendalaman keberadaan Harun Masiku 
Jumat, 24 Januari 2020 - 09:48 WIB
Keberadaan Harun Masiku (HM), tersangka penyuap eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Se...
 Saksi: Wawan tak berwenang rotasi pejabat 
Jumat, 24 Januari 2020 - 06:08 WIB
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang, Banten, Iskandar menyebut bos PT Bali Pacific Pragama Tuba...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV