Siap-siap, 1-2 bulan ke depan perizinan investasi akan dipangkas
Elshinta
Kamis, 05 September 2019 - 09:55 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Siap-siap, 1-2 bulan ke depan perizinan investasi akan dipangkas
Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9) sore. Sumber foto: https://bit.ly/2lZqeaG

Elshinta.com - Pemerintah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya resesi dalam satu tahun ke depan, dengan mendorong Foreign Direct Investment disamping investasi dari dalam negeri sendiri.

“Kenapa itu penting? Karena situasi neraca pembayaran kita terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya kan situasinya negatif ya dan kalau itu negatif maka yang paling penting agar bisa didorong adalah Foreign Direct Investment supaya kalau Foreign Direct Investment valasnya akan ada,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). 

Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, Darmin mengatakan, selanjutnya valas juga akan masuk sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif itu bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke Foreign Direct Investment yang lebih stabil.

"Persoalannya adalah bagaimana supaya investasi ini bukan hanya foreign bukan hanya penanaman modal asing termasuk penanaman modal negeri sendiri, bagaimana supaya investasi itu bisa meningkat lebih cepat dari apa yang kita punyai sekarang," kata dia, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Menurut Darmin, pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini, 1-2 bulan ini, memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.

“Ya tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu, tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” terang Darmin.

Untuk itu, lanjutnya, persoalan-persoalan yang menyangkut perizinan yang didesentralisasikan tadinya dengan undang-undang otonomi daerah itu juga semua akan direview.

Mengenai berapa jumlah perizinan yang akan dipangkas, Darmin mengemukakan, bahwa ini tidak terbatas hanya pada aturan izin berdasarkan peraturan menteri atau Perpres. Yang undang-undang pun akan di review betul.

“Sehingga nanti kalau itu harus omnibus law itu Menseskab juga melakukan identifikasi dan membuat list semuanya yang nanti kita coba lihat bersama-sama dengan menko-menko yang lain apakah itu cuma tingkatannya PP atau Perpres atau bahkan cuma peraturan menteri. Kalau itu lebih gampang, tapi kalau ada yang perlu perubahan undang-undang itu juga kita akan tempuh. Tentu harus melalui omnibus law kalau menyangkut undang-undang,” kata Darmin seraya menambahkan, kalau yang di bawah undang-undang dalam satu bulan ini juga harus selesai.

Soal bentuknya nanti bagaimana, menurut Menko Perekonomian, terserah saja. “Tergantung soal bentuknya nanti gimana. Mau namanya paket atau bukan itu nanti sajalah itu, tidak usah terlalu dipersoalkan. Substansinya yang penting. Itu kan paket atau bukan itu kan cuma bajunya saja,” jelasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pengamat ekonomi sambut baik susunan menteri kabinet baru
Rabu, 23 Oktober 2019 - 16:24 WIB
Elshinta.com - Pengamat valuta asing dari Reza Aswin Institute, Reza Aswin mengatakan susunan menter...
Guru Besar Unpad heran KCIC tak tahu ada pipa BBM
Rabu, 23 Oktober 2019 - 14:25 WIB
Elshinta.com - Guru besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Profesor Ina Primiana menyay...
Kemendag akan laporkan perkembangan RCEP
Rabu, 23 Oktober 2019 - 13:07 WIB
Elshinta.com - Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Committee/TNC) tengah be...
Kemendag ajak pelaku usaha lindungi konsumen dengan patuhi kewajiban purnajual
Rabu, 23 Oktober 2019 - 11:10 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen d...
IHSG menguat ke 6.225 pada akhir perdagangan hari ini
Selasa, 22 Oktober 2019 - 17:27 WIB
Elshinta.com - Sempat melorot menjelang siang hari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya...
Rupiah masih menguat jelang pengumuman kabinet baru 
Selasa, 22 Oktober 2019 - 17:15 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa s...
Investor: Menteri BUMN yang baru harus merangkul swasta untuk tingkatkan investasi
Selasa, 22 Oktober 2019 - 15:18 WIB
Elshinta.com - Pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma`ruf Amin telah sukses dilak...
 Jokowi perlu ekonom yang sanggup berikan pertumbuhan ekonomi 7,5-8%
Selasa, 22 Oktober 2019 - 14:05 WIB
Elshinta.com - Setelah bersumpah dan dilantik MPR-RI menjadi Presiden RI Periode 2019-2024, Pre...
Kemendag kerja sama dengan Atase Pedagangan KBRI Canberra sosialisasi IA-CEPA
Selasa, 22 Oktober 2019 - 12:27 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Atase Perdagangan Kedutaan Besa...
Jelang penetapan kabinet baru, rupiah diprediksi lanjutkan penguatan
Selasa, 22 Oktober 2019 - 10:38 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta, Selasa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Mochamad Solichin