Siap-siap, 1-2 bulan ke depan perizinan investasi akan dipangkas
Elshinta
Kamis, 05 September 2019 - 09:55 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Siap-siap, 1-2 bulan ke depan perizinan investasi akan dipangkas
Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9) sore. Sumber foto: https://bit.ly/2lZqeaG

Elshinta.com - Pemerintah mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya resesi dalam satu tahun ke depan, dengan mendorong Foreign Direct Investment disamping investasi dari dalam negeri sendiri.

“Kenapa itu penting? Karena situasi neraca pembayaran kita terutama neraca perdagangan dan transaksi berjalannya kan situasinya negatif ya dan kalau itu negatif maka yang paling penting agar bisa didorong adalah Foreign Direct Investment supaya kalau Foreign Direct Investment valasnya akan ada,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). 

Selain akan ada peningkatan produksi di dalam negeri, Darmin mengatakan, selanjutnya valas juga akan masuk sehingga situasi neraca transaksi berjalan yang negatif itu bisa diimbangi. Tidak terlalu tergantung kepada modal jangka pendek tetapi lebih ke Foreign Direct Investment yang lebih stabil.

"Persoalannya adalah bagaimana supaya investasi ini bukan hanya foreign bukan hanya penanaman modal asing termasuk penanaman modal negeri sendiri, bagaimana supaya investasi itu bisa meningkat lebih cepat dari apa yang kita punyai sekarang," kata dia, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Menurut Darmin, pemerintah akan benar-benar fokus dalam waktu jangka pendek ini, 1-2 bulan ini, memangkas lagi berbagai perizinan. Izin yang penting dipertahankan yang tidak penting akan dihilangkan.

“Ya tentu yang penting kan pasti ada, misalnya izin usaha pasti perlu, tapi kalau kemudian izin-izin lain yang tidak terlalu penting katakanlah ada usulan bagaimana kalau impor barang modal atau mesin-mesin untuk investasi apa harus pakai rekomendasi lagi atau izin, yang begitu tidak perlu. Jadi itu dia fokus dari diskusi semuanya,” terang Darmin.

Untuk itu, lanjutnya, persoalan-persoalan yang menyangkut perizinan yang didesentralisasikan tadinya dengan undang-undang otonomi daerah itu juga semua akan direview.

Mengenai berapa jumlah perizinan yang akan dipangkas, Darmin mengemukakan, bahwa ini tidak terbatas hanya pada aturan izin berdasarkan peraturan menteri atau Perpres. Yang undang-undang pun akan di review betul.

“Sehingga nanti kalau itu harus omnibus law itu Menseskab juga melakukan identifikasi dan membuat list semuanya yang nanti kita coba lihat bersama-sama dengan menko-menko yang lain apakah itu cuma tingkatannya PP atau Perpres atau bahkan cuma peraturan menteri. Kalau itu lebih gampang, tapi kalau ada yang perlu perubahan undang-undang itu juga kita akan tempuh. Tentu harus melalui omnibus law kalau menyangkut undang-undang,” kata Darmin seraya menambahkan, kalau yang di bawah undang-undang dalam satu bulan ini juga harus selesai.

Soal bentuknya nanti bagaimana, menurut Menko Perekonomian, terserah saja. “Tergantung soal bentuknya nanti gimana. Mau namanya paket atau bukan itu nanti sajalah itu, tidak usah terlalu dipersoalkan. Substansinya yang penting. Itu kan paket atau bukan itu kan cuma bajunya saja,” jelasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemnaker catat 1,7 juta pekerja terdampak pandemi sampai akhir Mei
Selasa, 02 Juni 2020 - 21:36 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 1.792.108 pekerja Indonesia dirumahkan atau terkena ...
Bank Dunia proyeksikan penduduk miskin RI bertambah 9,6 juta orang
Selasa, 02 Juni 2020 - 20:46 WIB
Senior Economist The World Bank Ralph Van Doorn memproyeksikan penduduk miskin Indonesia akan mening...
Rupiah menguat, ditutup Rp14.415 per dolar AS sore ini 
Selasa, 02 Juni 2020 - 17:46 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa menggeliat seiring pe...
IHSG melonjak 1,98% ke 4.847 pada akhir perdagangan hari ini
Selasa, 02 Juni 2020 - 17:11 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melesat pada perdagangan awal Juni. IHSG menguat 93,89 poin atau ...
Pertashop permudah akses BBM bagi warga pelosok
Selasa, 02 Juni 2020 - 14:58 WIB
Aksesibilitas energi menjadi tantangan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kondisi geografis da...
BPS catat inflasi Mei sebesar 0,07%
Selasa, 02 Juni 2020 - 14:36 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Mei 2020 sebesar 0,07%. Dengan begitu, inflasi tahun ka...
Ketua MPR: Sektor pariwisata akan pulih dengan terapkan protokol kesehatan
Selasa, 02 Juni 2020 - 14:16 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini sektor pariwisata yang beberapa bulan ini terdampak pandemi C...
Inflasi Mei hanya 0,07%, IHSG melonjak 2,47% ke 4.871 pada akhir perdagangan sesi I hari ini 
Selasa, 02 Juni 2020 - 14:06 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 117,61 poin atau 2,47% ke 4.871,22 pada akhir perdagangan...
Pariwisata belum akan dibuka, protokol kesehatan yang utama
Selasa, 02 Juni 2020 - 13:10 WIB
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Edarwan menegaskan belum ada keputusan untuk membuka pariwi...
IHSG menguat ikuti tren positif bursa global dan Asia
Selasa, 02 Juni 2020 - 10:09 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi bergerak menguat meng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV