Pengamat: Tak perlu ada pembatasan parpol peserta Pemilu
Elshinta
Selasa, 03 September 2019 - 09:57 WIB |
Pengamat: Tak perlu ada pembatasan parpol peserta Pemilu
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi. Sumber foto: https://s.id/6sIaf

Elshinta.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, idealnya dalam sistem multipartai sebagaimana yang dianut Indonesia saat ini, tidak perlu ada pembatasan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu.

Namun fakta menunjukkan bahwa hak rakyat untuk membentuk partai di Indonesia sudah sangat overdosis, sehingga perlu pembatasan partai politik peserta Pemilu yang diatur melalui regulasi.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan sistem multipartai yang dianut dan wacana menaikkan ambang batas perolehan suara minimal parpol dalam Pemilu (parliamentary threshold/PT) dari empat dalam Pemilu 2019 menjadi lima persen Pemilu 2024 dan berlaku secara nasional.

Menurut dia, PT merupakan sarana untuk menyeleksi partai politik yang mendapatkan dukungan rakyat secara formal melalui Pemilu. Karena itu, hidup matinya partai politik tergantung hasil Pemilu.

Dia mengatakan, dengan usulan menaikkan PT 5 persen di satu sisi akan memperketat kompetisi politik antarpartai pada Pemilu mendatang, namun di sisi lain akan memperkecil pilihan politik masyarakat.

Apalagi jika PT ini akan berlaku secara nasional maka peluang partai papan bawah akan gulung tikar, kata mantan Pembantu Rektor I UMK itu. Bagi partai kelas menengah ke atas, PT 5 persen bukan ancaman akan eksistensi partai, namun partai level bawah justru akan melalukan perlawanan terhadap wacana ini.

Menurut dia, dengan memperketat PT, memberikan perspektif baru bagi publik untuk lebih selektif dalam memilih partai politik sebagai kendaraan. Begitu juga PT ini akan mengendalikan perilaku elit yang suka pindah dari satu partai ke partai yang lain, karena keterbatasan partai peserta Pemilu.

Karena itu, menaikkan PT, menurut dia, seperti dikutip Antara, sangat berasalasan agar kualitas demokrasi dapat terukur dan pola pikir politik publik lebih berbobot. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Siap hadapi Pilkada, Polres Kotabaru simulasi sistem pengamanan kota
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:58 WIB
Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan simulasi Sistem Pe...
Petugas Pilkada di Provinsi Gorontalo wajib uji cepat COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 11:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh penyelenggara di tiga kabupaten y...
Kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat
Selasa, 07 Juli 2020 - 09:59 WIB
Tingkat kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 meningkat seiring dengan per...
Ketua Bawaslu RI ingatkan petahana tak politisasi bantuan COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 - 14:46 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV