Kiri Kanan
Pengamat: Tak perlu ada pembatasan parpol peserta Pemilu
Elshinta
Selasa, 03 September 2019 - 09:57 WIB |
Pengamat: Tak perlu ada pembatasan parpol peserta Pemilu
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi. Sumber foto: https://s.id/6sIaf

Elshinta.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, idealnya dalam sistem multipartai sebagaimana yang dianut Indonesia saat ini, tidak perlu ada pembatasan partai politik (parpol) sebagai peserta Pemilu.

Namun fakta menunjukkan bahwa hak rakyat untuk membentuk partai di Indonesia sudah sangat overdosis, sehingga perlu pembatasan partai politik peserta Pemilu yang diatur melalui regulasi.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan sistem multipartai yang dianut dan wacana menaikkan ambang batas perolehan suara minimal parpol dalam Pemilu (parliamentary threshold/PT) dari empat dalam Pemilu 2019 menjadi lima persen Pemilu 2024 dan berlaku secara nasional.

Menurut dia, PT merupakan sarana untuk menyeleksi partai politik yang mendapatkan dukungan rakyat secara formal melalui Pemilu. Karena itu, hidup matinya partai politik tergantung hasil Pemilu.

Dia mengatakan, dengan usulan menaikkan PT 5 persen di satu sisi akan memperketat kompetisi politik antarpartai pada Pemilu mendatang, namun di sisi lain akan memperkecil pilihan politik masyarakat.

Apalagi jika PT ini akan berlaku secara nasional maka peluang partai papan bawah akan gulung tikar, kata mantan Pembantu Rektor I UMK itu. Bagi partai kelas menengah ke atas, PT 5 persen bukan ancaman akan eksistensi partai, namun partai level bawah justru akan melalukan perlawanan terhadap wacana ini.

Menurut dia, dengan memperketat PT, memberikan perspektif baru bagi publik untuk lebih selektif dalam memilih partai politik sebagai kendaraan. Begitu juga PT ini akan mengendalikan perilaku elit yang suka pindah dari satu partai ke partai yang lain, karena keterbatasan partai peserta Pemilu.

Karena itu, menaikkan PT, menurut dia, seperti dikutip Antara, sangat berasalasan agar kualitas demokrasi dapat terukur dan pola pikir politik publik lebih berbobot. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU klaim tiga daerah di Papua rawan konflik Pilkada 2020
Senin, 09 Desember 2019 - 21:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua mengklaim dari 11 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkad...
Bawaslu Kalsel lakukan refleksi penanganan pelanggaran Pemilu
Senin, 09 Desember 2019 - 20:23 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan pada pelaksanaan Rapat Koordinasi, den...
Anggota KPU diminta tak lakukan kesalahan di Pilkada 2020
Senin, 09 Desember 2019 - 17:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan pelatihan leadership training kepada ratusan...
Timbulkan persoalan, DPR nilai pelaksanaan Pemilu harus dievaluasi
Senin, 09 Desember 2019 - 08:30 WIB
Ketua Komisi II DPR, Ahmad Tandjung menilai pelaksanaan Pemilu serentak harus dievaluasi karena dala...
Alumni SKPP Bawaslu Jabar dorong KPU dan Bawaslu lebih perhatikan disabilitas
Minggu, 08 Desember 2019 - 14:28 WIB
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung, Komarudin mengatakan Bawaslu ak...
PKB resmi calonkan Djoko Susanto jadi calon Bupati Jember
Sabtu, 07 Desember 2019 - 17:39 WIB
Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2020 Partai Gerindra Jawa Timur akan memberangakat...
Ribuan pelamar berebut jadi Panwascam Pilkada
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:29 WIB
Sebanyak 2.171 pelamar berebut menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) untuk Pemili...
Pendaftar Panwascam Pilkada 2020 membludak
Rabu, 04 Desember 2019 - 19:39 WIB
Animo pelamar mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk pemilih...
Syarat surat dokter bagi disabilitas pemilih dihapus, KPU ungkap alasannya
Rabu, 04 Desember 2019 - 07:26 WIB
Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menghapus syarat disabilitas mental psikososial ter...
KPU Sukoharjo buka `desk help` jalur independen Pilkada 2020 
Selasa, 03 Desember 2019 - 20:16 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo membuka desk help untuk pencalonan perseorangan dala...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)