Tak diperhatikan, FKDK protes penyelenggaraan Pemilu di Kudus
Elshinta
Selasa, 27 Agustus 2019 - 19:36 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Sigit Kurniawan
Tak diperhatikan, FKDK protes penyelenggaraan Pemilu di Kudus
Sumber foto: Sutini/Radio Elshinta

Elshinta.com - Perwakilan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) mengutarakan protes terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus. Dalam rapat koordinasi dengan mitra kerja yang digelar Bawaslu Kudus, Selasa (27/8). Mereka meminta nasib kelompoknya saat pencoblosan diperhatikan.

Ada tiga poin direkomendasikan ke Bawaslu terkait hal ini, pertama banyaknya lokasi TPS yang terdapat lantai bertangga, sehingga menyulitkan akses ke TPS bagi penyandang disabilitas. Kedua, banyak anggota disabilitas yang tidak ikut mencoblos, sebab tidak adanya fasilitas kepada penyandang disabilitas ganda yang hanya bisa di atas tempat tidur. Ketiga, tidak memadainya surat suara bagi tuna netra. ”TPS-TPS saya nilai masih kurang ramah terhadap penyandang disabilitas,” kata Ketua FKDK Rismawan Yulianto kepada Kontributor Elshinta, Sutini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Kudus, Moh Wahibul Minan mengatakan, pihakanya akan menyampaikan apa yang dikeluhkan anggota FKDK ini kepada Bawaslu Provinsi. Agar bisa menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Pemilu di Kudus. ”Besok ada rakor bersama Bawaslu Provinsi di Solo, nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Rakor dengan mitra kerja ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu 2019 dari prespektif pengawasan. Dengan hal ini, pihaknya juga ingin menyatukan misi, mendorong masyarakat terutama pemilih pemula dan lembaga organisasi kemasyarakatan lainnya agar bisa berperan aktif sebagai pengawas pertisipatif untuk Pemilu mendatang. “Pemilu tahun 2019 telah usai, masyarakat dapat menilai bagaimana proses demokrasi yang ada di Kabupaten Kudus, mulai dari proses dinamika para Caleg, tim sukses, sampai cara menggaet masa untuk meyakinkan calonnya,” imbuh Minan.

Kordiv Hukum, Data dan Informasi, Bahrudin menyatakan, banyak kendala-kendala yang dihadapi disetiap tahapan evaluasi Bawaslu. Disebutkannya, pada tahapan pendaftaran partai politik, piahknya menemukan ketidak sesuaian data dukung keanggotaan parpol, tahapan pemutahiran data pemilih, pihaknya juga menemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum masuk ke DPT. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemendagri: Setiap tahapan pilkada disiapkan protokol kesehatannya
Sabtu, 06 Juni 2020 - 10:27 WIB
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri...
Cegah COVID-19, F-PKB sarankan Pilkada 2020 gunakan sistem elektronik
Kamis, 04 Juni 2020 - 15:12 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin menyarankan agar KPU RI bisa menggunakan sistem ...
Tahapan Pilkada Depok akan kembali dimulai 15 Juni 2020
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:57 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Jawa Barat, Nana Shobarna menyatakan tahapan Pilkada re...
Pengamat: Pilkada saat pandemi harus akomodir hak politik rakyat
Sabtu, 30 Mei 2020 - 17:14 WIB
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang mengatakan pemilihan kepala daerah...
Kemendagri minta pemda dukung dan bantu KPU siapkan Pilkada 2020
Kamis, 28 Mei 2020 - 16:12 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar membantu Komisi Pemilih...
KPU Kota Depok kaji penambahan anggaran pilkada
Kamis, 28 Mei 2020 - 13:22 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat akan melakukan persiapan yang dianggap perlu, di ...
Mendagri: Pilkada 2020 tetap kedepankan protokol kesehatan
Rabu, 27 Mei 2020 - 16:26 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ...
Jutaan data diduga bocor, KPU periksa kondisi server data
Jumat, 22 Mei 2020 - 09:35 WIB
Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan keamanan server data milik pe...
Ketua MPR apresiasi pemerintah tunda pelaksanaan Pilkada 2020
Rabu, 06 Mei 2020 - 16:45 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda jadwal pelaksanaan Pil...
Komnas HAM minta Presiden terbitkan perppu penundaan pilkada
Selasa, 05 Mei 2020 - 18:26 WIB
Komnas HAM meminta agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV