Pengamat: Ada kejanggalan isu referendum Papua, tangkap hukum berat aktor kerusuhan
Elshinta
Minggu, 25 Agustus 2019 - 18:56 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Administrator
Pengamat: Ada kejanggalan isu referendum Papua, tangkap hukum berat aktor kerusuhan
Sumber foto: Elshinta/Efendi Murdiono

Elshinta.com - Analis Politik Senior, Rahman Sabon Nama, mempertanyakan pernyataan pakar hukum tatanegara Margarito Kamis, yang dilansir berbagai media online nasional dengan meminta agar presiden Joko Widodo, segera mengklarifikasi isu referendum yang dijanjikannya dengan masyarakat Papua.

Rahman merasa terkejut atas pernyataan itu karena disampaikan ketika sedang terjadi kerusuhan di Papua Barat 19 Agustus lalu. Momentum pernyataannya disampaikan di tengah kedaulatan NKRI di wilayah Provinsi Papua kebobolan lagi persis di hari kemerdekaan RI 17 Agustus. Mengakibatkan terjadinya kerusuhan masal dan rumah wakil rakyat DPRD Papua Barat serta berbagai prasarana strategis publik seperti pelabuhan udara dan pasar ikut diamuk massa.
 
Kegaduhan saat ini, mengulangi peristiwa yang sama Agustus 2018 lalu, ketika sekelompok masyarakat orang asli Papua (OAP) memproklamirkan berdirinya sebuah pemerintahan sementara yang disebut Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) yang dikumandangkan oleh Yoab Stafle Cs.

Oleh karena itu Rahman mempertanyakan atas isu janji  referendum oleh presiden Joko Widodo tersebut. Menurut analis politik ini janggal rasanya, karena pada April 2015, menjelang 52 tahun lahirnya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat Papua) yang jatuh pada 1 Mei 2015 justru presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Papua hadir di Merauke memperingati 52 tahun Referendum rakyat Papua.

"Saya mengetahui betul karena ketika itu saya beri masukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa untuk meredam keinginan merdeka sekelompok orang Papua dan tetap berada dalam pangkuan NKRI, maka momentum peristiwa itu dimanfaatkan untuk pembebasan semua tahanan politik orang Papua yang seringkali dicap sebagai separatis. Selain itu, untuk membangun Papua dengan memahami keinginan dasar secara kejiwaan dan rasa dari suku bangsa Papua, maka diawal pemerintahan Jokowi saya juga mengusulkan untuk dibentuknya Staf Khusus Presiden Urusan Papua yang sekarang dijabat Linus Kogoya. Tujuannya utk percepatan pembangunan Papua dan untuk mencegah tuntutan merdeka Papua, sembari membenahi kesejahteraan OAP (Orang Asli Papua). Konsepnya, Kepala staf tersebut harusnya dijabat mantan perwira tinggi TNI anak asli Papua dan bukannya berkantor/berkedudukan di Istana, tetapi harus di Jayapura, supaya bisa menyerap pelbagai masalah OAP untuk kemudian mencari solusinya. Sayang, konsep yang kita mau dan pahami tidak diterapkan dengan baik oleh presiden Joko Widodo," tutur Rahman melalui WhatsApp.

"Saya kecewa berat dengan melihat kondisi Papua seperti sekarang," ucap Rahman. Minggu (25/8).

Rahman pun pesimis Papua tetap dalam pangkuan NKRI kalau diplomasi internasional kita lemah, dengan kepemimpinan nasional yang lemah pula. Dari informasi yang diketahuinya bahwa persekusi mahasiswa OAP di Surabaya, Malang Jatim dan Yogyakarta sangat fatal, dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Menurut Rahman Saboon aktornya diduga orang yang sama yang selalu membuat gaduh di Papua bertujuan sebagai posisi tawar dalam kekuasaan. Oleh karena itu harus diusut tuntas. Dengan hukuman berat bagi tokoh atau otak dan geng di belakang insiden itu.

"Saya yakin presiden juga tau aktor intelektualnya, tokohnya itu-itu juga sebagaimana terjadi kasus Tolikara menjelang dilakukan reshufle kabinet ketika itu," beber Rahman Sabon Nama

Kerusuhan Papua bermula dari kemarahan rakyat Papua atas pembiaran tindakan persekusi rasial terhadap  mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, Jawa Timur dan Yogyakarta. Seharusnya pemerintah jeli cara untuk meredam konflik berkepanjangan di Papua, pemerintah bisa memanfaatkan mahasiswa Papua bekerjasama melakukan sosialisasi sejarah Papua bergabung kembali dengan NKRI.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Latihan Staf Gema Bhakti libatkan TNI dan komando Indo-Pasifik Amerika Serikat
Selasa, 17 September 2019 - 15:24 WIB
Elshinta.com - Perwira Staf Ahli Tk II Bidang Bantuan Kemanusiaan Panglima TNI Brigjen TNI Achmad Ri...
Menko Polhukam sebut ada kelompok punya ideologi beda dengan Pancasila
Jumat, 13 September 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, ada kelompok yang mempunyai ideologi berbeda den...
Panglima: Latgab TNI tingkatkan interoperabilitas lintas matra
Kamis, 12 September 2019 - 21:29 WIB
Elshinta.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, diwakili oleh Komandan Sekolah Staf dan Kom...
Polres jamin keamanan warga Papua di wilayah Majalengka
Kamis, 12 September 2019 - 21:05 WIB
Elshinta.com - Kapolres Majalengka AKBP Mariyono, menegaskan, pihaknya siap menjamin kenyamanan warg...
LPOI minta Pemerintah lebih tegas terhadap bahaya radikalisme, terorisme dan separatisme
Kamis, 12 September 2019 - 16:06 WIB
Elshinta.com - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mengadakan seminar bertajuk "Selamatkan Indon...
Sejumlah tokoh ucapkan sumpah perdamaian untuk Papua
Kamis, 12 September 2019 - 08:37 WIB
Elshinta.com - Kapolda Sumatera Utara menjadi satu dari deretan tokoh yang mengucapkan sumpah perd...
Mabes Polri pastikan penetapan tersangka Veronica Koman sesuai SOP
Rabu, 11 September 2019 - 12:31 WIB
Elshinta.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan...
Akademisi: Gerakan ekstremis dan separatis di Papua langgar hukum internasional
Rabu, 11 September 2019 - 06:39 WIB
Elshinta.com - Kedaulatan wilayah Indonesia secara Hukum Internasional yang dikeluarkan oleh Perseri...
Menko Polhukam pastikan kondisi di Papua-Papua Barat sudah berjalan normal
Selasa, 10 September 2019 - 07:11 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto m...
Divisi Infanteri 1 Kostrad latihan penanggulangan bencana, melihat kesiapsiagaan prajurit
Senin, 09 September 2019 - 11:09 WIB
Elshinta.com - Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang ada di Indonesia, P...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)