Pengamat: Ada kejanggalan isu referendum Papua, tangkap hukum berat aktor kerusuhan
Elshinta
Minggu, 25 Agustus 2019 - 18:56 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Administrator
Pengamat: Ada kejanggalan isu referendum Papua, tangkap hukum berat aktor kerusuhan
Sumber foto: Elshinta/Efendi Murdiono

Elshinta.com - Analis Politik Senior, Rahman Sabon Nama, mempertanyakan pernyataan pakar hukum tatanegara Margarito Kamis, yang dilansir berbagai media online nasional dengan meminta agar presiden Joko Widodo, segera mengklarifikasi isu referendum yang dijanjikannya dengan masyarakat Papua.

Rahman merasa terkejut atas pernyataan itu karena disampaikan ketika sedang terjadi kerusuhan di Papua Barat 19 Agustus lalu. Momentum pernyataannya disampaikan di tengah kedaulatan NKRI di wilayah Provinsi Papua kebobolan lagi persis di hari kemerdekaan RI 17 Agustus. Mengakibatkan terjadinya kerusuhan masal dan rumah wakil rakyat DPRD Papua Barat serta berbagai prasarana strategis publik seperti pelabuhan udara dan pasar ikut diamuk massa.
 
Kegaduhan saat ini, mengulangi peristiwa yang sama Agustus 2018 lalu, ketika sekelompok masyarakat orang asli Papua (OAP) memproklamirkan berdirinya sebuah pemerintahan sementara yang disebut Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) yang dikumandangkan oleh Yoab Stafle Cs.

Oleh karena itu Rahman mempertanyakan atas isu janji  referendum oleh presiden Joko Widodo tersebut. Menurut analis politik ini janggal rasanya, karena pada April 2015, menjelang 52 tahun lahirnya PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat Papua) yang jatuh pada 1 Mei 2015 justru presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Papua hadir di Merauke memperingati 52 tahun Referendum rakyat Papua.

"Saya mengetahui betul karena ketika itu saya beri masukan kepada Presiden Joko Widodo bahwa untuk meredam keinginan merdeka sekelompok orang Papua dan tetap berada dalam pangkuan NKRI, maka momentum peristiwa itu dimanfaatkan untuk pembebasan semua tahanan politik orang Papua yang seringkali dicap sebagai separatis. Selain itu, untuk membangun Papua dengan memahami keinginan dasar secara kejiwaan dan rasa dari suku bangsa Papua, maka diawal pemerintahan Jokowi saya juga mengusulkan untuk dibentuknya Staf Khusus Presiden Urusan Papua yang sekarang dijabat Linus Kogoya. Tujuannya utk percepatan pembangunan Papua dan untuk mencegah tuntutan merdeka Papua, sembari membenahi kesejahteraan OAP (Orang Asli Papua). Konsepnya, Kepala staf tersebut harusnya dijabat mantan perwira tinggi TNI anak asli Papua dan bukannya berkantor/berkedudukan di Istana, tetapi harus di Jayapura, supaya bisa menyerap pelbagai masalah OAP untuk kemudian mencari solusinya. Sayang, konsep yang kita mau dan pahami tidak diterapkan dengan baik oleh presiden Joko Widodo," tutur Rahman melalui WhatsApp.

"Saya kecewa berat dengan melihat kondisi Papua seperti sekarang," ucap Rahman. Minggu (25/8).

Rahman pun pesimis Papua tetap dalam pangkuan NKRI kalau diplomasi internasional kita lemah, dengan kepemimpinan nasional yang lemah pula. Dari informasi yang diketahuinya bahwa persekusi mahasiswa OAP di Surabaya, Malang Jatim dan Yogyakarta sangat fatal, dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Menurut Rahman Saboon aktornya diduga orang yang sama yang selalu membuat gaduh di Papua bertujuan sebagai posisi tawar dalam kekuasaan. Oleh karena itu harus diusut tuntas. Dengan hukuman berat bagi tokoh atau otak dan geng di belakang insiden itu.

"Saya yakin presiden juga tau aktor intelektualnya, tokohnya itu-itu juga sebagaimana terjadi kasus Tolikara menjelang dilakukan reshufle kabinet ketika itu," beber Rahman Sabon Nama

Kerusuhan Papua bermula dari kemarahan rakyat Papua atas pembiaran tindakan persekusi rasial terhadap  mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, Jawa Timur dan Yogyakarta. Seharusnya pemerintah jeli cara untuk meredam konflik berkepanjangan di Papua, pemerintah bisa memanfaatkan mahasiswa Papua bekerjasama melakukan sosialisasi sejarah Papua bergabung kembali dengan NKRI.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
2.414 personel keamanan gabungan jaga Reuni 212
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:34 WIB
Sebanyak 2.414 personel gabungan dari Kepolisian dan TNI menjaga keamanan dan ketertiban saat berlan...
Prabowo pastikan Indonesia miliki alutsista canggih
Kamis, 20 Februari 2020 - 21:22 WIB
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Antar Simanjuntak menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo...
Tim Mabes Polri kaji daerah rawan konflik
Kamis, 20 Februari 2020 - 06:38 WIB
Tim Supervisi dari Mabes Polri berkunjung ke Polres Langkat dalam rangka pengkajian daerah rawan kon...
Panglima TNI: 11 pucuk senjata kecelakaan Mi-17 kemungkinan diamankan masyarakat
Rabu, 19 Februari 2020 - 12:06 WIB
Sejumlah 11 pucuk Senjata milik Prajurit TNI AD yang gugur dalam kecelakaan pesawat Heli Mi-17 beber...
Tingkatkan keterampilan, Satbrimob Polda Kaltim giatkan latihan
Kamis, 13 Februari 2020 - 08:47 WIB
Tugas Polri yang kedepan semakin banyak memotivasi para pasukan elite Polri untuk meningkatkan keter...
Panglima TNI terima kunjungan kehormatan Panglima ATM
Jumat, 07 Februari 2020 - 16:26 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Tentera Mal...
Pemulangan anggota ISIS disebut bisa jadi bom waktu
Jumat, 07 Februari 2020 - 11:47 WIB
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi menilai pemulangan anggota Isla...
Wamenhan akan pacu digitalisasi pertahanan
Kamis, 06 Februari 2020 - 13:38 WIB
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono akan memacu digitalisasi pertahanan seiring terjadiny...
Polri tegaskan rekam jejak WNI eks ISIS yang akan dipulangkan ke Tanah Air
Rabu, 05 Februari 2020 - 08:21 WIB
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk memverifika...
Personel Kodim 0705/Magelang ikuti UTP Umum Teritorial 2020
Selasa, 04 Februari 2020 - 18:57 WIB
Seluruh personel militer Kodim 0705/Magelang, Jawa Tengah yang berpangkat Sersan Dua hingga Pembantu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)