Gunung Kidul akan cairkan bantuan keuangan Parpol Hanura
Elshinta
Minggu, 25 Agustus 2019 - 09:45 WIB |
Gunung Kidul akan cairkan bantuan keuangan Parpol Hanura
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Sumber foto: https://s.id/6l3q1

Elshinta.com - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019 akan mencairkan bantuan keuangan partai politik terhadap Hanura meski pada Pemilu 2019 tidak memperoleh kursi di DPRD.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Gunung Kidul Arkham Mashudi di Gunung Kidul, Minggu (25/8) mengatakan, pembagian bantuan keuangan partai di tahun ini berbeda dengan pelaksanaan di tahun-tahun sebelumnya. "Bantuan diberikan dalam dua termin. Pencairan pertama diberikan kepada partai politik yang memperoleh kursi hasil Pemilu 2014. Sedang termin kedua diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi hasil Pemilu 2019. Sehingga Hanura tetap mendapat bantuan keuangan parpol untuk termin pertama," kata Arkham, dikutip Antara.

Ia mengatakan bantuan keuangan parpol yang tidak lolos pada Pemilu 2019 ke DPRD, jumlah yang diterima tidak penuh dalam setahun karena bantuan hanya diberikan selama tujuh bulan. Sehingga, Hanura tetap memperoleh hak atas bantuan, meski dari hasil Pemilu 2019, partai ini tidak mendapatkan kursi di DPRD Gunung Kidul. “Kami sudah ada Surat Keputusan dari bupati terkait dengan penyaluran bantuan keuangan di tahun ini,” kata Akrham.

Terkait pencairan rencana pencairan bantuan keuangan parpol, Arkham mengakui hingga sekarang belum semua partai mencairkan, salah satunya Hanura. Menurut dia, di tahap pertama pencairan, ada sembilan parpol yang berhak menerima bantuan. Selain Hanura, tiga partai lain masih dalam proses pencairan.

Ia mengatakan tujuh bulan awal bantuan diberikan kepada sembilan partai, sedangkan sisanya yang lima bulan diserahkan ke delapan partai yang yang mendapatkan kursi di Pemilu 2019. Untuk besarannya disesuaikan dengan jumlah raihan suara dikalikan Rp2.506. "Yang belum mengajukan hanya Hanura. Tiga partai dalam proses dan empat lainnya sudah mencairkan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Hanura Gunung Kidul Agus Suryanto Hadi mengatakan dirinya sudah tidak aktif lagi di kepengurusan. Meski demikian, ia akan berkomunikasi dengan ketua DPC untuk mengurus bantuan keuangan ini. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 PDI Perjuangan belum putuskan calon kepala daerah untuk Pilkada Pematang Siantar
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:45 WIB
DPP PDI Perjuangan hingga saat ini belum ada mengeluarkan rekomendasi terhadap calon kepala daerah y...
Rakor Pilkada, Bawaslu paparkan IKP Sukoharjo paling tinggi se-Jateng
Kamis, 09 Juli 2020 - 19:36 WIB
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah bersama dengan pihak terkait menggelar Rapat Koordinasi ...
Pilpres 9 Juli 2014, Jokowi-Jusuf Kalla melenggang ke Istana 
Kamis, 09 Juli 2020 - 09:14 WIB
9 Juli 2014 adalah tanggal yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Meng...
Reses, DPRD Kabupaten Bandung terima banyak masukan soal pendidikan
Rabu, 08 Juli 2020 - 21:45 WIB
Hari pertama reses Ketua DPRD Kabupaten Bandung H. Sugianto berbagai masukan dari konstituen dapat d...
 Penyelenggara pemilu wajib `rapid test`
Rabu, 08 Juli 2020 - 18:26 WIB
Sebanyak 1.775 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada 2020 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa T...
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia gelar Pemilihan Presiden-Wakil Presiden langsung  
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:29 WIB
8 Juli 2009, Bangsa Indonesia kembali menggelar perhelatan akbar, pemilihan presiden dan wakil presi...
Bupati Langkat lantik pejabat esellon dijajaran Pemkab Langkat
Senin, 06 Juli 2020 - 21:12 WIB
Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana PA melantik pejabat esellon di lingkungan Pemerintah ...
Ini saran KIPP agar Pilkada 2020 berjalan baik
Senin, 06 Juli 2020 - 19:55 WIB
Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta menyampaikan bahwa Pilkada serentak 20...
Mensesneg: `reshuffle` tidak relevan lagi bila kabinet bekerja bagus
Senin, 06 Juli 2020 - 16:12 WIB
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan perombakan kabinet (reshuffle) Indonesia M...
SAKSI: Politik biaya tinggi salah satu penyebab korupsi kepala daerah
Minggu, 05 Juli 2020 - 15:36 WIB
Sejumlah hal menjadi kesimpulan Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarm...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV