Pengelola Marunda, KCN bantah rampas aset negara
Elshinta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 19:47 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Pengelola Marunda, KCN bantah rampas aset negara
Pelabuhan Tanjung Marunda. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) sebagai pengelola Pelabuhan Marunda dengan tegas membantah tuduhan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) yang menuding KCN telah melakukan perampasan aset negara. 

“Suatu pemutarbalikan fakta yang sangat tidak masuk logika, jika Konsesi dituding akan menjadi sebuah perampasan asset negara,“ kata Kuasa Hukum PT KCN, Juniver Girsang di Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut dia, konsesi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini lahir dari Kementerian Perhubungan. Sehingga, yang berhak atas perairan tentu Kementerian Perhubungan bukan KBN.

“KBN berhak atas apa? Atas bibir pantai 1.700 meter yang sudah dikerjasamakan melalui lelang tahun 2004, siapa yang menggagas lelalng tersebur? KBN sendiri tahun 2004, kan aneh,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.

Ia menjelaskan nanti Pelabuhan Marunda berada di lahan revitalisasi dengan status kepemilikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Perhubungan yang memiliki masa konsesi selama 70 tahun, maka tidak ada yang dikuasai swasta.

“PT Karya Tehnik Utama (PT KTU) sebagai induk perusahaan PT KCN adalah pihak yang berwenang membangun Pelabuhan Marunda sebagai mitra bisnis KBN karena telah menjadi pemenang lelang pada tahun 2004,” jelas dia.

Menurut dia, skema konsesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 4 bahwa semua kegiatan perairan dan seluruh usaha kepelabuhanan harus tunduk pada UU ini.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan bahwa seluruh badan usaha yang telah mendapat izin sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan dimana jika tidak konsesi maka izin dicabut. Jadi, swasta harus bagaimana.

“Ditambah setelah masa konsesi berakhir, maka Pelabuhan Marunda serta seluruh fasilitasnya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator. Jadi sekali lagi tidak ada unsur perampasan aset negara, justru mengembalikan kepada Negara,” katanya.

Menurut dia, mengenai jangka waktu konsesi selama 70 tahun itu merupakan hasil penilaian lembaga independen yang digunakan juga oleh 19 pelabuhan yang mendapat konsesi dengan Kementerian Perhubungan.

“Lamanya jangka waktu konsesi itu antara lain dihitung dari besarnya nilai investasi yang telah dihabiskan oleh pihak badan usaha pelabuhan. Tidak ada korupsi, ini proyek Nawacita RI, non APBN dan non APBD,” katanya.

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan adanya tudingan dari Kuasa Hukum PT KBN Hamdan Zoelva bahwa KCN merampas aset negara. Menurut dia, harusnya beliau membantu meluruskan masalah kni bukan justru memutarbalikkan fakta.

“Jadi seolah-olah kami bukan bagian negara, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejar pemulihan, Presiden minta ungkit kegiatan ekonomi kuartal III
Kamis, 16 Juli 2020 - 07:45 WIB
Presiden Joko Widodo mengingatkan para gubernur untuk mengungkit kegiatan perekonomian di kuartal II...
Dirut BPJS jelaskan solusi peserta JKN tak lagi terdaftar PBI
Kamis, 16 Juli 2020 - 07:11 WIB
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indo...
Erick Thohir minta DPR berikan kesempatan pada Krakatau Steel
Kamis, 16 Juli 2020 - 06:58 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada para anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan kesempatan k...
 BAZNAS laporkan pengelolaan zakat nasional di DPR
Rabu, 15 Juli 2020 - 20:11 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memaparkan laporan pengelolaan zakat nasional dalam Rapat Dengar ...
Peningkatan kapasitas giling tebu diharapkan dapat mendorong kesejahteraan petani
Rabu, 15 Juli 2020 - 18:36 WIB
PTPN XI yang melakukan revitalisasi Pabrik Gula (PG) Djatiroto Lumajang Provinsi Jawa Timur di harap...
Rabu sore, rupiah ditutup melemah 0,95% ke Rp14.588 per dolar AS
Rabu, 15 Juli 2020 - 18:11 WIB
Rupiah di pasar spot benar-benar tak bertenaga. Rabu (15/7), rupiah spot ditutup di level Rp 14.588 ...
Akhir perdagangan Rabu sore, IHSG melemah 0,07% ke 5.075 
Rabu, 15 Juli 2020 - 17:46 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 3,32 poin atau 0,07% ke 5.075,79 pada akhir perda...
Ekonom sebut perbankan lebih kuat dan matang hadapi pandemi Covid-19
Rabu, 15 Juli 2020 - 16:11 WIB
Dibandingkan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998, 2008, perbankan Indonesia saat ini lebih kuat da...
KKP dorong penyerapan anggaran bantu pemulihan ekonomi nasional
Rabu, 15 Juli 2020 - 10:21 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong percepatan penyerapan anggaran dalam rangka memba...
IHSG berpotensi naik ikuti pergerakan bursa global
Rabu, 15 Juli 2020 - 09:59 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu berpotensi naik mengikuti pe...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV