Pengelola Marunda, KCN bantah rampas aset negara
Elshinta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 19:47 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Pengelola Marunda, KCN bantah rampas aset negara
Pelabuhan Tanjung Marunda. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) sebagai pengelola Pelabuhan Marunda dengan tegas membantah tuduhan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) yang menuding KCN telah melakukan perampasan aset negara. 

“Suatu pemutarbalikan fakta yang sangat tidak masuk logika, jika Konsesi dituding akan menjadi sebuah perampasan asset negara,“ kata Kuasa Hukum PT KCN, Juniver Girsang di Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut dia, konsesi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini lahir dari Kementerian Perhubungan. Sehingga, yang berhak atas perairan tentu Kementerian Perhubungan bukan KBN.

“KBN berhak atas apa? Atas bibir pantai 1.700 meter yang sudah dikerjasamakan melalui lelang tahun 2004, siapa yang menggagas lelalng tersebur? KBN sendiri tahun 2004, kan aneh,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.

Ia menjelaskan nanti Pelabuhan Marunda berada di lahan revitalisasi dengan status kepemilikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Perhubungan yang memiliki masa konsesi selama 70 tahun, maka tidak ada yang dikuasai swasta.

“PT Karya Tehnik Utama (PT KTU) sebagai induk perusahaan PT KCN adalah pihak yang berwenang membangun Pelabuhan Marunda sebagai mitra bisnis KBN karena telah menjadi pemenang lelang pada tahun 2004,” jelas dia.

Menurut dia, skema konsesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 4 bahwa semua kegiatan perairan dan seluruh usaha kepelabuhanan harus tunduk pada UU ini.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan bahwa seluruh badan usaha yang telah mendapat izin sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan dimana jika tidak konsesi maka izin dicabut. Jadi, swasta harus bagaimana.

“Ditambah setelah masa konsesi berakhir, maka Pelabuhan Marunda serta seluruh fasilitasnya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator. Jadi sekali lagi tidak ada unsur perampasan aset negara, justru mengembalikan kepada Negara,” katanya.

Menurut dia, mengenai jangka waktu konsesi selama 70 tahun itu merupakan hasil penilaian lembaga independen yang digunakan juga oleh 19 pelabuhan yang mendapat konsesi dengan Kementerian Perhubungan.

“Lamanya jangka waktu konsesi itu antara lain dihitung dari besarnya nilai investasi yang telah dihabiskan oleh pihak badan usaha pelabuhan. Tidak ada korupsi, ini proyek Nawacita RI, non APBN dan non APBD,” katanya.

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan adanya tudingan dari Kuasa Hukum PT KBN Hamdan Zoelva bahwa KCN merampas aset negara. Menurut dia, harusnya beliau membantu meluruskan masalah kni bukan justru memutarbalikkan fakta.

“Jadi seolah-olah kami bukan bagian negara, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Rupiah melemah tembus Rp14.000 dipicu sentimen Covid-19
Kamis, 27 Februari 2020 - 18:25 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis sore melemah menembus ...
TII menilai persoalan transparansi di Kementerian BUMN meningkat pesat
Kamis, 27 Februari 2020 - 18:15 WIB
Transparancy International Indonesia menilai ada persoalan transparansi di Kementrian BUMN meningkat...
IHSG anjlok 2,69% ke 5.535 pada akhir perdagangan hari ini 
Kamis, 27 Februari 2020 - 18:07 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali merosot di hari kelima berturut-turut pada hari ini. Kami...
Harga emas melonjak, return locogold semakin menarik
Kamis, 27 Februari 2020 - 17:26 WIB
Harga emas diprediksi masih akan terus positif sampai akhir tahun 2020.
Produk lokal ditolak ekspor, Kemendag rapat Codex
Kamis, 27 Februari 2020 - 14:16 WIB
Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga menggelar...
Rupiah semakin melemah, BI perkuat intervensi
Kamis, 27 Februari 2020 - 13:37 WIB
Nilai tukar rupiah makin tertekan di tengah sentimen virus corona (Covid-19) yang makin mengkhawatir...
IHSG jatuh 2,63% menutup perdagangan sesi I hari ini
Kamis, 27 Februari 2020 - 13:28 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tenggelam pada sesi pertama perdagangan, Kamis (27/2). Mengutip R...
Ekonomi global melambat, OJK nilai stabilitas jasa keuangan terjaga
Kamis, 27 Februari 2020 - 11:00 WIB
Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, berdasarkan data Januari 2020, st...
Rupiah melemah dekati Rp14.000
Kamis, 27 Februari 2020 - 10:48 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar-bank di Jakarta, Kamis (27/2) pagi, melemah mend...
IHSG diperkirakan masih lanjut melemah
Kamis, 27 Februari 2020 - 10:04 WIB
Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/2), diperkirakan masih berl...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)