Pengelola Marunda, KCN bantah rampas aset negara
Elshinta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 19:47 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Pengelola Marunda, KCN bantah rampas aset negara
Pelabuhan Tanjung Marunda. Foto: Istimewa/Elshinta.

Elshinta.com - PT Karya Citra Nusantara (PT KCN) sebagai pengelola Pelabuhan Marunda dengan tegas membantah tuduhan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) yang menuding KCN telah melakukan perampasan aset negara. 

“Suatu pemutarbalikan fakta yang sangat tidak masuk logika, jika Konsesi dituding akan menjadi sebuah perampasan asset negara,“ kata Kuasa Hukum PT KCN, Juniver Girsang di Jakarta, Jumat (23/8).

Menurut dia, konsesi proyek pembangunan Pelabuhan Marunda ini lahir dari Kementerian Perhubungan. Sehingga, yang berhak atas perairan tentu Kementerian Perhubungan bukan KBN.

“KBN berhak atas apa? Atas bibir pantai 1.700 meter yang sudah dikerjasamakan melalui lelang tahun 2004, siapa yang menggagas lelalng tersebur? KBN sendiri tahun 2004, kan aneh,” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.

Ia menjelaskan nanti Pelabuhan Marunda berada di lahan revitalisasi dengan status kepemilikan Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Kementerian Perhubungan yang memiliki masa konsesi selama 70 tahun, maka tidak ada yang dikuasai swasta.

“PT Karya Tehnik Utama (PT KTU) sebagai induk perusahaan PT KCN adalah pihak yang berwenang membangun Pelabuhan Marunda sebagai mitra bisnis KBN karena telah menjadi pemenang lelang pada tahun 2004,” jelas dia.

Menurut dia, skema konsesi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Pasal 4 bahwa semua kegiatan perairan dan seluruh usaha kepelabuhanan harus tunduk pada UU ini.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan bahwa seluruh badan usaha yang telah mendapat izin sebagai Badan Usaha Kepelabuhanan dimana jika tidak konsesi maka izin dicabut. Jadi, swasta harus bagaimana.

“Ditambah setelah masa konsesi berakhir, maka Pelabuhan Marunda serta seluruh fasilitasnya harus diserahkan kepada negara dalam hal ini Kemenhub sebagai regulator. Jadi sekali lagi tidak ada unsur perampasan aset negara, justru mengembalikan kepada Negara,” katanya.

Menurut dia, mengenai jangka waktu konsesi selama 70 tahun itu merupakan hasil penilaian lembaga independen yang digunakan juga oleh 19 pelabuhan yang mendapat konsesi dengan Kementerian Perhubungan.

“Lamanya jangka waktu konsesi itu antara lain dihitung dari besarnya nilai investasi yang telah dihabiskan oleh pihak badan usaha pelabuhan. Tidak ada korupsi, ini proyek Nawacita RI, non APBN dan non APBD,” katanya.

Sementara Direktur Utama PT KCN, Widodo Setiadi menyesalkan adanya tudingan dari Kuasa Hukum PT KBN Hamdan Zoelva bahwa KCN merampas aset negara. Menurut dia, harusnya beliau membantu meluruskan masalah kni bukan justru memutarbalikkan fakta.

“Jadi seolah-olah kami bukan bagian negara, kami seolah-olah orang asing. Kita memang tidak mau menguasai aset negara. Kami bangun di perairan dan non APBN/APBD,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemerintah akan jadikan investasi penunjang pertumbuhan ekonomi
Kamis, 19 September 2019 - 22:37 WIB
Elshinta.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasio...
DPR setujui alokasi anggaran PUPR 2020 sebesar Rp120,2 triliun
Kamis, 19 September 2019 - 19:15 WIB
Elshinta.com - Komisi V DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha...
IHSG turun 0,51% ke 6.244 di akhir perdagangan sore ini
Kamis, 19 September 2019 - 17:47 WIB
Elshinta.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 32,16 poin atau 0,51% ke level 6....
Kamis sore Rupiah ditutup menguat Rp14.060
Kamis, 19 September 2019 - 17:26 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta, Kamis (19/9) so...
Rini Soemarno dorong BUMN jadi mitra strategis pembangunan di Afrika
Kamis, 19 September 2019 - 10:37 WIB
Elshinta.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno terus berupaya untuk mendor...
Kemenkeu targetkan pencapaian pokok lelang Rp27 triliun pada 2019
Kamis, 19 September 2019 - 07:37 WIB
Elshinta.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menargetkan pencapaian pok...
Aturan baru perdagangan emas di bursa berjangka oleh Kemendag
Rabu, 18 September 2019 - 18:36 WIB
Elshinta.com - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeb...
Ekonomi Indonesia dinilai rentan terpengaruh perang dagang AS-Tiongkok
Selasa, 17 September 2019 - 13:05 WIB
Elshinta.com - Perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi berisiko tinggi saat menghadapi efek d...
Menko Luhut: Kerja sama RI-UEA kini fokus bidang ekonomi
Selasa, 17 September 2019 - 12:24 WIB
Elshinta.com - Menko Maritim, Luhut Pandjaitan menyampaikan hubungan baik Indonesia dengan United Em...
Rupiah diprediksi lanjutkan pelemahan dipicu sentimen negatif global
Selasa, 17 September 2019 - 11:46 WIB
Elshinta.com - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa (17...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 207
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once