KPK minta Pansel pertimbangkan rekam jejak laporan kekayaan dan kepatuhan pajak
Elshinta
Jumat, 23 Agustus 2019 - 13:05 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Dewi Rusiana
KPK minta Pansel pertimbangkan rekam jejak laporan kekayaan dan kepatuhan pajak
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK meminta Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Jilid V untuk mempertimbangkan rekam jejak integritas kandidat seperti kepatuhan melaporkan harta kekayaan, gratifikasi atau yang terkait dengan pelanggaran etik dan kepatuhan pajak para kandidat.

"Kami juga sebenarnya berharap dalam beberapa diskusi aspek integritas calon untuk menjadi perhatian yang paling utama bagi panitia seleksi selain indikator yang saya sebutkan tadi, misalnya kepatuhan pajak itu juga penting sekali diperhatikan," papar Febri, di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

KPK belum mengetahui apakah Pansel Capim KPK telah meminta informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terkait data kepatuhan pajak para kandidat, karena  merupakan kewenangan Pansel. 

"Kalau data ini kepatuhan pajak didapatkan tentu akan sangat bagus," kata dia. 

Ia yakin Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mendukung dan memberikan data mengenai kepatuhan pajak calon Komisioner KPK jika diminta oleh Pansel. Aspek kepatuhan pajak seharusnya menjadi salah satu pertimbangan karena KPK mensyaratkan pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Jangan sampai ada calon pimpinan KPK yang kemudian ternyata memiliki masalah terkait dengan kewajiban membayar pajak itu," tandasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Buwas tegaskan akan bongkar kejahatan oknum penyalur beras BPNT
Rabu, 18 September 2019 - 20:37 WIB
Elshinta.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso siap membongkar dugaan kejahatan yang dilaku...
Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Rabu, 18 September 2019 - 20:15 WIB
Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan K...
Empat oknum polisi pemeras jalani sidang perdana
Rabu, 18 September 2019 - 18:11 WIB
Elshinta.com - Empat oknum polisi yang bertugas di Polsek Medan Area, yakni Jenli Hendra Damanik, ...
KPK tetapkan Menpora tersangka kasus suap KONI
Rabu, 18 September 2019 - 17:53 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)...
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB
Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida...
Kapolda tegaskan langsung tangani berbagai kejahatan di NTT
Rabu, 18 September 2019 - 16:14 WIB
Elshinta.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Hamidin mengatakan berbagai bentuk kej...
KPK bentuk tim transisi identifikasi dampak pengesahan revisi UU KPK
Rabu, 18 September 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah membentuk tim transisi untuk m...
KPK panggil 2 pejabat Kemendag 
Rabu, 18 September 2019 - 14:36 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil 2 pejabat Kementerian Perd...
Diduga pegawainya coba bunuh diri, Polisi panggil Transjakarta
Rabu, 18 September 2019 - 14:18 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemanggilan kepada PT Transportasi Jakarta (Tr...
Akademisi: Apa urgensinya Dewan Pengawas KPK?
Rabu, 18 September 2019 - 13:49 WIB
Elshinta.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah disahkan oleh Dewan Perwaki...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)