Kiri Kanan
Presiden PPMI: Kasus UAS salah alamat
Elshinta
Kamis, 22 Agustus 2019 - 21:58 WIB |
Presiden PPMI: Kasus UAS salah alamat
Jumpa pers Majelis Ulama Indonesia bersama Ustadz Abdul Somad (UAS) di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (21/8). Sumber foto: https://s.id/6jrOp

Elshinta.com - Presiden Perkumpulan Persaudaraan Muslim Internasional (PPMI), DR KH Hasan Basri Rahman mengungkapkan bahwa kasus yang menimpa Ustad Abdul Somad (UAS) salah alamat.

Sebab, menurut pandangan Islam, tidak ada yang berhak mengkritisi dakwahnya. Hal tersebut juga berlaku bagi ajaran lainnya yang tidak membenarkan Islam dan Alquran. "Kalau mau memproses secara hukum, pendeta yang menghina air zam-zam juga harus diadili. Olehnya, yang melaporkan UAS ini harus dilaporkan kembali dan semestinya ditahan," kata Ustad Hasan, sapaannya di Makasar, Kamis (22/8) seperti dikutip dari Antara.

Sebab jika UAS dipenjarakan, maka itu dikategorikan ketidakadilan dan mendiskriminasikan ulama dengan selalu mencari-cari kesalahan ulama. Ustad Hasan menyampaikan, bahwa jika kasus ini terus berlanjut maka pihak berwajib secara terang-terangan telah berpihak. Meski begitu, ia menegaskan seluruh organisasi masyarakat (Ormas) Islam akan bereaksi, khususnya di Sulawesi Selatan. "Kami akan mendukung penuh UAS. Secara pribadi saya akan turut meramaikan situasi tersebut. Ini berkaitan dengan harkat dan martabat Islam. Jika tidak ditegakkan maka kita sudah tidak ada nilainya," katanya.

Baginya, UAS merupakan sosok ulama yang dikagumi, sehingga umat Islam yang ikut membully sangat dekat dari kemunafikan.

Sementara Ketua FUIB Sulsel, Ustad Muchtar Dg Lau mengatakan, selain UAS masih banyak kalangan yang menyampaikan ajaran lebih keras. Olehnya, perlu keseimbangan dalam menanggapi setiap kasus. Khususnya bagi para penegak hukum, harus adil dalam polemik hukum yang menimpa UAS.

Terkait ceramah yang menyudutkan UAS, Ustad Muchtar beranggapan bahwa pertanyaan yang dijawab UAS bersifat umum dan telah terjadi beberapa tahun yang lalu. "Sehingga, jangan sampai kasus yang terjadi saat ini menjadi bagian dari kriminalisasi terhadap ulama," katanya.

Terhadap kasus ini, Ustad Mukhtar menyampaikan bahwa FUIB akan melakukan diskusi bersama seluruh ormas terkait langkah selanjutnya, sebab FUIB tidak bisa sembarang mengambil keputusan dan harus melalui diskusi dulu. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menlu sebut 2020 tahun sibuk bagi diplomasi Indonesia
Selasa, 12 November 2019 - 14:05 WIB
Elshinta.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, ...
Pendaftar diimbau jangan percaya oknum janjikan lolos CPNS
Selasa, 12 November 2019 - 13:59 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Yerry Yanuar men...
Ini cerita Kapolsek yang bersimpuh minta masyarakat tidak lakukan tindakan anarkis
Selasa, 12 November 2019 - 13:35 WIB
Elshinta.com - Video aksi Kapolsek Cempa, Pinrang, Sulawesi Selatan, Iptu Akbar Andi Malaroang bersi...
Said Abdullah: Kemunculan desa fiktif jangan dianggap remeh
Selasa, 12 November 2019 - 12:35 WIB
Elshinta.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa muncul...
Terawan Agus Putranto tetap ingin peserta mandiri kelas III disubsidi
Selasa, 12 November 2019 - 12:23 WIB
Elshinta.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap menginginkan peserta mandiri ...
KPU usul eks koruptor tidak boleh ikut Pilkada, ini kata KPK
Selasa, 12 November 2019 - 11:57 WIB
Elshinta.com - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (K...
Wamenag: Kedepankan dialog atasi polemik salam lintas agama
Selasa, 12 November 2019 - 11:08 WIB
Elshinta.com - Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi mengajak umat mengedepankan dialog ...
Kemendagri dukung KPU larang eks koruptor maju Pilkada
Selasa, 12 November 2019 - 10:44 WIB
Elshinta.com - Setelah adanya larangan bagi eks narapidana narkoba menjadi calon kepala daerah, Komi...
Pemprov Papua kumpulkan data terkait desa fiktif
Selasa, 12 November 2019 - 10:08 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengklaim tengah menyeriusi permasalaha...
Investasi Kampoeng Kurma tawarkan keuntungan besar, OJK: Itu sangat tidak masuk akal!
Selasa, 12 November 2019 - 09:48 WIB
Elshinta.com - Masyarakat dihebohkan dengan investasi Kampoeng Kurma yang belakangan ketahui menjala...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Radio Elshinta Medan