KPK panggil tiga saksi terkait suap izin impor bawang putih
Elshinta
Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:44 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
KPK panggil tiga saksi terkait suap izin impor bawang putih
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil tiga saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019, yang melibatkan anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka INY," kata Febri, di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/8).

Mereka para pegawai PT Indocev Money Changer yang bertugas sebagai kasir hingga bagian marketing, yaitu Daniar Ramadhan Putri, Indri Nurisyamsi, dan Siti Zulfah, akan digali keterangannya untuk penyidikan I Nyoman Dhamantra (INY).

Diketahui, PT Indocev Money Chager adalah perusahaan milik I Nyoman Dhamantra. Nyoman Dhamantra diduga menggunakan perusahaannya sebagai fasilitas untuk memuluskan suap impor bawang putih.

KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih tahun 2019. Keenamnya yakni, ‎anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, I Nyoman Dhamantra; orang kepercayaan I Nyoman, Mirawati Basri; serta empat pihak swasta, Chandry Suanda alias Afung, Doddy Wahyudi, Zulfikar, dan Elviyanto.

‎I Nyoman diduga telah menerima suap Rp2 miliar dari total komitmen fee sebesar Rp39,6 miliar untuk pengurusan izin impor 20.000 ton bawang putih yang akan masuk ke Indonesia dari pengusaha Chandry Suanda. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)