Menko Polhukam dan BNPB tegaskan akan tindak pelaku pembakar hutan dan lahan
Elshinta
Kamis, 22 Agustus 2019 - 08:20 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Menko Polhukam dan BNPB tegaskan akan tindak pelaku pembakar hutan dan lahan
Menko Polhukam, Wiranto dan Kepala BNPB, Doni Monardo. Sumber foto: https://bit.ly/2P9Btvf

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan akan menindak tegas para pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan guna kepentingan korporasi. 

Hal itu disampaikan Wiranto usai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8). 

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana karhutla, yang mana berdasarkan pada data temuan BNPB bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia.

Wiranto menilai adanya kasus karhutla yang selalu terjadi juga disebabkan karena faktor kurangnya penegakan hukum, sehingga masalah ini akan terus ada dari tahun ke tahun jika tidak dicari solusi dan langkah penanganannya. 

Dalam hal ini, Wiranto juga menegaskan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pendampingan.

"Ini (disebabkan) penegakan hukum kurang, kita minta pemerintah provinsi dan daerah harus tegas kepada pihak seperti korporasi, dan masyarakat juga kami minta agar sama-sama aktif melapor. Karena sekali lagi ini sebenarnya adalah tugas (pemerintah) daerah. Kalau perlu lahan dijadikan plasma saja," tegas Wiranto, seperti diinformasikan melalui laman resmi BNPB

Selain itu, Wiranto juga akan mencopot seluruh komponen pemerintah daerah apabila tidak berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana hal tersebut sesuai perintah dan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, pada Kamis (8/8) lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menegaskan bahwa BNPB dan Kementerian/Lembaga lainnya sudah mengantongi data akurat sebagai acuan untuk proses hukum. Mantan Danjen Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika masih melanggar, maka izin usaha korporasi akan dicabut.

"Kami sudah ada data kooporasi yang akan digunakan untuk proses hukum. Ada sangsi yang tegas dan salah satunya pencabutan izin permanen," seru Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar semua komponen, baik dari pihak korporasi dan masyarakat agar bergerak bersama sehingga bencana serupa ini tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Sejauh ini data per Juli 2019, sedikitnya 37 koorporasi sudah diberi peringatan agar tidak melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan sebagai upaya perluasan wilayah usaha. Sedangkan 5 di antaranya sudah dikenai sanksi tegas dan sedang diproses di persidangan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polres-Kejari Tanah Laut bentuk Timsus Gakkum karhutla
Rabu, 18 September 2019 - 21:50 WIB
Elshinta.com - Tak hanya Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) Karhutla Kabupaten Tanah Laut ...
Buwas tegaskan akan bongkar kejahatan oknum penyalur beras BPNT
Rabu, 18 September 2019 - 20:37 WIB
Elshinta.com - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso siap membongkar dugaan kejahatan yang dilaku...
Khawatir disalahgunakan, Menkumham minta hapus Pasal 418 RKUHP
Rabu, 18 September 2019 - 20:15 WIB
Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta penghapusan Pasal 418 dalam Rancangan K...
Empat oknum polisi pemeras jalani sidang perdana
Rabu, 18 September 2019 - 18:11 WIB
Elshinta.com - Empat oknum polisi yang bertugas di Polsek Medan Area, yakni Jenli Hendra Damanik, ...
KPK tetapkan Menpora tersangka kasus suap KONI
Rabu, 18 September 2019 - 17:53 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)...
Projo sebut revisi UU KPK membawa optimisme dalam pemberantasan korupsi
Rabu, 18 September 2019 - 16:35 WIB
Elshinta.com - Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pida...
Kapolda tegaskan langsung tangani berbagai kejahatan di NTT
Rabu, 18 September 2019 - 16:14 WIB
Elshinta.com - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Pol Hamidin mengatakan berbagai bentuk kej...
KPK bentuk tim transisi identifikasi dampak pengesahan revisi UU KPK
Rabu, 18 September 2019 - 16:07 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah membentuk tim transisi untuk m...
KPK panggil 2 pejabat Kemendag 
Rabu, 18 September 2019 - 14:36 WIB
Elshinta.com - Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memanggil 2 pejabat Kementerian Perd...
Diduga pegawainya coba bunuh diri, Polisi panggil Transjakarta
Rabu, 18 September 2019 - 14:18 WIB
Elshinta.com - Polres Metro Jakarta Timur melakukan pemanggilan kepada PT Transportasi Jakarta (Tr...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)