Menko Polhukam dan BNPB tegaskan akan tindak pelaku pembakar hutan dan lahan
Elshinta
Kamis, 22 Agustus 2019 - 08:20 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Administrator
Menko Polhukam dan BNPB tegaskan akan tindak pelaku pembakar hutan dan lahan
Menko Polhukam, Wiranto dan Kepala BNPB, Doni Monardo. Sumber foto: https://bit.ly/2P9Btvf

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menegaskan akan menindak tegas para pihak yang sengaja membakar hutan dan lahan guna kepentingan korporasi. 

Hal itu disampaikan Wiranto usai Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8). 

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana karhutla, yang mana berdasarkan pada data temuan BNPB bahwa 99% karhutla disebabkan oleh ulah manusia.

Wiranto menilai adanya kasus karhutla yang selalu terjadi juga disebabkan karena faktor kurangnya penegakan hukum, sehingga masalah ini akan terus ada dari tahun ke tahun jika tidak dicari solusi dan langkah penanganannya. 

Dalam hal ini, Wiranto juga menegaskan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pendampingan.

"Ini (disebabkan) penegakan hukum kurang, kita minta pemerintah provinsi dan daerah harus tegas kepada pihak seperti korporasi, dan masyarakat juga kami minta agar sama-sama aktif melapor. Karena sekali lagi ini sebenarnya adalah tugas (pemerintah) daerah. Kalau perlu lahan dijadikan plasma saja," tegas Wiranto, seperti diinformasikan melalui laman resmi BNPB

Selain itu, Wiranto juga akan mencopot seluruh komponen pemerintah daerah apabila tidak berhasil menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana hal tersebut sesuai perintah dan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutla tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, pada Kamis (8/8) lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga menegaskan bahwa BNPB dan Kementerian/Lembaga lainnya sudah mengantongi data akurat sebagai acuan untuk proses hukum. Mantan Danjen Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika masih melanggar, maka izin usaha korporasi akan dicabut.

"Kami sudah ada data kooporasi yang akan digunakan untuk proses hukum. Ada sangsi yang tegas dan salah satunya pencabutan izin permanen," seru Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar semua komponen, baik dari pihak korporasi dan masyarakat agar bergerak bersama sehingga bencana serupa ini tidak kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Sejauh ini data per Juli 2019, sedikitnya 37 koorporasi sudah diberi peringatan agar tidak melakukan praktik pembakaran hutan dan lahan sebagai upaya perluasan wilayah usaha. Sedangkan 5 di antaranya sudah dikenai sanksi tegas dan sedang diproses di persidangan. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri: Buronan Honggo Wendratno masih berada di luar negeri
Selasa, 18 Februari 2020 - 17:33 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga m...
Haris Azhar: Mantan Sekretaris MA Nurhadi dapat proteksi `mewah`
Selasa, 18 Februari 2020 - 15:59 WIB
Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar menyebut mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nu...
BNK Tangerang gelar sosialisasi bahaya narkoba di Rutan Jambe
Selasa, 18 Februari 2020 - 13:59 WIB
Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tangerang melakukan sosialisasi kepada warga binaan dalam mencegah p...
Sekda Papua jadi tersangka kasus penganiayaan pegawai KPK
Selasa, 18 Februari 2020 - 06:30 WIB
Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintahan Prov...
Lucinta Luna positif konsumsi amfetamin
Senin, 17 Februari 2020 - 20:16 WIB
Selebrita Lucinta Luna positif mengonsumsi amfetamin dari pemeriksaan rambut yang dilakukan di labor...
Polrestabes Surabaya kabulkan penangguhan penahanan penghina Risma
Senin, 17 Februari 2020 - 19:45 WIB
Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya mengabulkan penangguhan penahanan tersangka berin...
150 ton bawang putih ditemukan di Karawang, Satgas Pangan lakukan penyelidikan
Senin, 17 Februari 2020 - 15:16 WIB
Satgas Pangan Polda Jawa Barat menemukan tumpukan bawang putih impor sebanyak 150 ton di salah satu ...
Tersangka pengaturan skor sepakbola, Jokdri
Sabtu, 15 Februari 2020 - 06:02 WIB
 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI, Joko Driyono resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penga...
Ahli: PK vonis bebas Sjafrudin Tumenggung tidak berdasar
Jumat, 14 Februari 2020 - 22:12 WIB
Sidang peninjauan kembali atas vonis bebas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) S...
Soetikno: `Saya bukan perantara, tak bisa berikan pengaruh`
Jumat, 14 Februari 2020 - 17:02 WIB
Soetikno Soedarjo menyatakan dirinya adalah `commercial advisor` yang merupakan bagian dari pabrikan...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)