KPPU putuskan bersalah 3 pengusaha bangun jalan nasional wilayah I Sumut
Elshinta
Selasa, 20 Agustus 2019 - 21:44 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
KPPU putuskan bersalah 3 pengusaha bangun jalan nasional wilayah I Sumut
Sumber foto: Diurnawan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bersalah terhadap tiga pengusaha dan Pokja Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017 dan satu pengusaha dikenakan denda Rp1,8 miliar. Hadir disana Ketua KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak.

Keputusan itu ditetapkan pada sidang di Kantor KPPU WIlayah I Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (20/8) yang dihadiri Majelis Komisi terdiri dari Dr M Afif Hasbullah, SH, MHum sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, SE, ME dan Kodrat Wibowo, SE, PhD. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Mereka telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 13/KPPU-L/2018tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

Perkara ini berawal dari laporan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undangu-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai terlapor I; PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai terlapor II; PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III; dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai terlapor IV.

Paket pekerjaannya pembangunan jalan Balige By Pass pada Satelit pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp30 miliar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017, dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut dinyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PHE prioritaskan penanganan insiden sumur YYA
Rabu, 18 September 2019 - 20:07 WIB
Elshinta.com - Pertamina Hulu Energi memprioritaskan penanganan insiden Sumur YYA yang berlokasi di ...
KAI-Dishub sosialisasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang
Rabu, 18 September 2019 - 19:47 WIB
Elshinta.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre I Sumatera Utara bersama Dinas Perhubungan Kota...
Presiden: Tanpa penerimaan kemajemukan masyarakat tidak berkembang
Rabu, 18 September 2019 - 19:36 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, isu kemajukan bukan semata-mata isu sosial ...
Bea Cukai dan KLHK kembalikan impor limbah beracun ke negara asal
Rabu, 18 September 2019 - 19:06 WIB
Elshinta.com - Menindaklanjuti maraknya impor limbah plastik yang tercampur sampah dan limbah bahan ...
Cek peralatan dan data kewilayahan, Dandim 0614/Kota Cirebon kunjungi Koramil 0404
Rabu, 18 September 2019 - 18:06 WIB
Elshinta.com - Komandan Kodim (Dandim) 0614/Kota Cirebon Letkol Inf Herry Indriyanto melakukan kunju...
Tingkat hunian hotel di Singkawang menurun karena kabut asap
Rabu, 18 September 2019 - 17:38 WIB
Elshinta.com - Kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Singkawang, Kalimantan Barat bukan hanya membe...
PPID ujung tombak suksesnya program pemerintah di Lumajang
Rabu, 18 September 2019 - 17:06 WIB
Elshinta.com - Pejabat Pengelola Informasi dan Dukumentasi (PPID) dari setiap OPD dinilai menjadi ...
DPRD Jatim minta Pemerintah segera sahkan RUU P-KS
Rabu, 18 September 2019 - 15:03 WIB
Elshinta.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta kepada Pemerintah segera menges...
Menko Polhukam: Ada tiga masalah aktual perlu dicermati
Rabu, 18 September 2019 - 14:54 WIB
Elshinta.com - Menko Polhukam Wiranto menyampaikan adanya dinamika nasional dengan berbagai permas...
Apa alasan disahkannya UU Perkawinan?
Rabu, 18 September 2019 - 14:27 WIB
Elshinta.com - Undang-Undang (UU) Perkawinan yang mengubah usia minimal menikah telah disahkan. Untu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)