KPPU putuskan bersalah 3 pengusaha bangun jalan nasional wilayah I Sumut
Elshinta
Selasa, 20 Agustus 2019 - 21:44 WIB | Penulis : Angga Kusuma | Editor : Administrator
KPPU putuskan bersalah 3 pengusaha bangun jalan nasional wilayah I Sumut
Sumber foto: Diurnawan/Radio Elshinta

Elshinta.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bersalah terhadap tiga pengusaha dan Pokja Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017 dan satu pengusaha dikenakan denda Rp1,8 miliar. Hadir disana Ketua KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak.

Keputusan itu ditetapkan pada sidang di Kantor KPPU WIlayah I Jalan Gatot Subroto Medan, Selasa (20/8) yang dihadiri Majelis Komisi terdiri dari Dr M Afif Hasbullah, SH, MHum sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, SE, ME dan Kodrat Wibowo, SE, PhD. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Mereka telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap perkara nomor 13/KPPU-L/2018tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999).

Perkara ini berawal dari laporan dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan mengenai dugaan pelanggaran Pasal 22 Undangu-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Karya Agung Pratama Cipta sebagai terlapor I; PT Swakarsa Tunggal Mandiri sebagai terlapor II; PT Anugrah Bahari Sejahtera Mandiri sebagai Terlapor III; dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai terlapor IV.

Paket pekerjaannya pembangunan jalan Balige By Pass pada Satelit pelaksanaan jalan nasional wilayah I Provinsi Sumatera Utara dengan nilai HPS Rp30 miliar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar oleh para terlapor adalah dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Paket Pembangunan Jalan Balige By Pass Pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017, dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut dinyatakan pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Akademisi sebut pelibatan TNI tangani terorisme perlu didukung
Senin, 10 Agustus 2020 - 09:45 WIB
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) Dr Ahmad Atang MSi mengatakan, pelibatan Tentar...
Bamsoet dorong semua komunitas pemukiman patuhi protokol kesehatan  
Senin, 10 Agustus 2020 - 08:59 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua komunitas pemukiman bersinergi dengan aparatur negara u...
Fenomena embun beku muncul lagi di Dieng
Senin, 10 Agustus 2020 - 07:27 WIB
Fenomena embun upas atau embun beku kembali muncul di Kawasan Wisata Dataran Tinggi (KWDT) Dieng, pa...
Wali Kota Banjarbaru Kalsel meninggal dunia karena COVID-19
Senin, 10 Agustus 2020 - 06:42 WIB
Kabar duka menyelimuti Kota Banjarbaru, setelah Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Nadjmi Adh...
Minggu, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 tembus 80.952 kasus
Senin, 10 Agustus 2020 - 06:29 WIB
Kementerian Kesehatan mencatat kesembuhan harian pasien COVID-19 bertambah  1.646 kasus, Minggu (9/...
KKP siap kolaborasi dengan pemda hingga ormas asing
Minggu, 09 Agustus 2020 - 17:12 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan siap membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai ke...
Alasan Sarbumusi Jember tolak RUU omnibus law
Minggu, 09 Agustus 2020 - 16:29 WIB
Ketua DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jember, Jawa Timur, Umar Faruq meny...
Kesepakatan Airlangga Hartarto dan AGI tidak jalan, petani tebu ancam gelar aksi
Minggu, 09 Agustus 2020 - 16:16 WIB
Sesuai arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahwa Asosiasi Gula I...
Pertamina minta pelaku usaha beralih ke elpiji non subsidi
Minggu, 09 Agustus 2020 - 15:41 WIB
PT Pertamina (Persero) Kalimantan Barat meminta pelaku usaha beralih menggunakan elpiji non subsidi ...
Wakil Ketua MPR ajak masyarakat taat protokol kesehatan
Minggu, 09 Agustus 2020 - 15:14 WIB
Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengajak masyarakat Indonesia untuk terus taat mengikuti protok...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV