Pengamat: Dukung pemisahan pilpres dan pileg
Elshinta
Senin, 19 Agustus 2019 - 12:31 WIB |
Pengamat: Dukung pemisahan pilpres dan pileg
Johanes Tuba Helan. Sumber foto: https://bit.ly/2HdI0i6

Elshinta.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan mengatakan, mendukung wacana pemisahan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg).

"Pemilu serentak harus dihapus karena antara pileg dan pilpres adalah dua pesta demokrasi yang berbeda, yang tidak boleh digabungkan," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Senin (19/8).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan wacana pemisahan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang mulai mengemuka saat ini. Wacana pemisahan pilpres dan pileg itu, muncul kembali dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali 8-11 Agustus 2019. Salah satu rekomendasi dalam Kongres PDIP adalah pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.

PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan capres-cawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD. Johanes Tuba Helan menambahkan, berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, dimana pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan.

Menurut dia, seharusnya pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu baru pemilu presiden. "Yang dimaksud dengan pemilu sekali dalam lima tahun dalam UUD 1945 adalah periodesasi, bukan gabungan pileg dan pilpres," katanya, dikutip Antara.

"Jadi memilih presiden dan wakil presiden serta memilih legislatif setiap lima tahun sekali, artinya tidak boleh ada pemilu sebelum lima tahun," katanya. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Siap hadapi Pilkada, Polres Kotabaru simulasi sistem pengamanan kota
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:58 WIB
Masih dalam suasana Hari Bhayangkara ke-74, Polres Kotabaru melaksanakan kegiatan simulasi Sistem Pe...
Petugas Pilkada di Provinsi Gorontalo wajib uji cepat COVID-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 11:44 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, memastikan seluruh penyelenggara di tiga kabupaten y...
Kerawanan Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang meningkat
Selasa, 07 Juli 2020 - 09:59 WIB
Tingkat kerawanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang tahun 2020 meningkat seiring dengan per...
Ketua Bawaslu RI ingatkan petahana tak politisasi bantuan COVID-19
Senin, 06 Juli 2020 - 14:46 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengingatkan kepala daerah yang kembali mencalonkan d...
Anggota DPR berharap pandemi tak kurangi minat masyarakat ikut pilkada
Minggu, 05 Juli 2020 - 21:28 WIB
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Guspardi Gaus berharap situasi pandemi COVID-19 t...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV