Kiri Kanan
Pengamat: Dukung pemisahan pilpres dan pileg
Elshinta
Senin, 19 Agustus 2019 - 12:31 WIB |
Pengamat: Dukung pemisahan pilpres dan pileg
Johanes Tuba Helan. Sumber foto: https://bit.ly/2HdI0i6

Elshinta.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Johanes Tuba Helan mengatakan, mendukung wacana pemisahan pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg).

"Pemilu serentak harus dihapus karena antara pileg dan pilpres adalah dua pesta demokrasi yang berbeda, yang tidak boleh digabungkan," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Senin (19/8).

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan wacana pemisahan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif yang mulai mengemuka saat ini. Wacana pemisahan pilpres dan pileg itu, muncul kembali dalam Kongres PDI Perjuangan di Bali 8-11 Agustus 2019. Salah satu rekomendasi dalam Kongres PDIP adalah pemisahan pelaksanaan pilpres, pileg, dan pilkada.

PDIP merekomendasikan agar pemilu dibagi menjadi tiga. Pemilihan capres-cawapres digabung dengan pemilihan anggota DPD. Johanes Tuba Helan menambahkan, berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, dimana pilpres dan pileg yang digelar serentak membuat banyak pihak kewalahan.

Menurut dia, seharusnya pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu baru pemilu presiden. "Yang dimaksud dengan pemilu sekali dalam lima tahun dalam UUD 1945 adalah periodesasi, bukan gabungan pileg dan pilpres," katanya, dikutip Antara.

"Jadi memilih presiden dan wakil presiden serta memilih legislatif setiap lima tahun sekali, artinya tidak boleh ada pemilu sebelum lima tahun," katanya. (Ank/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pilkades Serentak 115 desa, seribu personel gabungan di Kudus diterjunkan
Senin, 11 November 2019 - 21:08 WIB
Elshinta.com - Seribu lebih personel gabungan yang terdiri dari Polri dan TNI diterjunkan ...
Bawaslu Jatim catat tiga ribu temuan pelanggaran Pemilu
Senin, 11 November 2019 - 19:04 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur mencatat sedikitnya ada ...
KPU tetap usulkan napi korupsi tak boleh ikut Pilkada
Senin, 11 November 2019 - 15:43 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengusulkan larangan pencalonan terhadap ...
KPU laporkan evaluasi penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden
Senin, 11 November 2019 - 15:09 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyampaikan laporan ke...
Jelang Pilkada, KPU sampaikan usulan cegah panitia meninggal
Senin, 11 November 2019 - 14:38 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat bertemu Presiden Joko Widodo menyampaikan ...
Wapres Ma`ruf Amin menilai sistem pilkada harus dikaji
Jumat, 08 November 2019 - 17:28 WIB
Elshinta.com - Wakil Presiden Ma`ruf Amin menilai polemik terkait perubahan sistem pemilih...
Hak politik Pilkada dihilangkan, mahasiswa Bima datangi KPU Kota Malang
Selasa, 05 November 2019 - 19:27 WIB
Elshinta.com - Sekitar 100 orang mahasiswa asal Kabupaten Bima yang tergabung dalam Alians...
KPU usul mantan napi yang dilarang ikut Pilkada, DPR: Ada yang multitafsir
Selasa, 05 November 2019 - 14:52 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini masih berupaya agar mantan narapidana korupsi...
KPU ngotot ingin napi korupsi dilarang nyalon, DPR belum sepakat
Selasa, 05 November 2019 - 07:16 WIB
Elshinta.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mencapa...
KPU larang terpidana korupsi ikut Pilkada
Senin, 04 November 2019 - 16:26 WIB
Elshinta.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menyebutkan dua alasan kenapa pih...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)
Elshinta
Radio Elshinta Medan