KMP desak Kejagung usut tuntas dugaan SPPD dan Bimtek Fiktif di DPRD Purwakarta
Elshinta
Jumat, 16 Agustus 2019 - 11:02 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
KMP desak Kejagung usut tuntas dugaan SPPD dan Bimtek Fiktif di DPRD Purwakarta
Kejaksaan Agung RI. Foto: www.law-justice.co/elshinta.com.

Elshinta.com - Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP) mendatangi kantor Kejasaan Agung (Kejagung), Rabu (14/8). Mereka meminta Jaksa Agung Muda Pengawasan di Kejagung, mengusut tuntas dugaan Korupsi SPPD dan Bimtek fiktif yang terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016. 

Saat di Kejagung, KMP diterima oleh Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Roedianto yang mengatakan akan segera menindaklanjuti laporan KMP.
 
Ketua KMP Zainal Abidin mengatakan, yang menjadi terpidana dalam perkara tipikor tersebut hanya HUS selaku Kepala Sub Bagian Anggaran pada sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2016. Serta MR selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016.
 
“Saat ini hanya mereka yang jadi terpidana. Kami meminta Kejaksaan untuk mengusut tuntas. Termasuk dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam kasus tersebut,” ujar Ketua KMP Zainal Abidin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (16/8) seperti dilaporkan Reporter Bayu Koosyadi.
 
Pasalnya, lanjut dia, terdakwa HUS di dalam persidangan mengungkapkan anggota DPRD menerima bagian uang dari setiap SPPD fiktif tersebut dalam jumlah yang bervariasi.
 
Karena itu kata dia, kejaksaan harus menuntaskan kasus tersebut. Termasuk mengusut dugaan keterlibatan anggota DPRD Purwakarta.
 
“Kami berharap kasus korupsi ini dapat dituntaskan sampai ke akar-akarnya, dan tegaknya hukum tanpa pandang bulu,” tegas Zainal.
 
Lebih lanjut dia mengatakan, KMP mendatangi kantor Kejagung untuk meminta agar supremasi hukum dapat dijalankan oleh semua pihak.
 
Usai ke Kejaksaan Agung, KMP kemudian menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan hal yang sama.
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus penusukan Wiranto akan disidangkan di PN Jakbar
Kamis, 27 Februari 2020 - 07:26 WIB
Kasus penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ti...
Mahfud jamin tak ada tindakan represif saat buruh demo 
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin tidak ada tindakan represif...
Luncurkan aplikasi No Pungli No Money, Kabandiklat: Optimis Kejati Sumbar raih WBBM 
Rabu, 26 Februari 2020 - 17:55 WIB
Aplikasi No Pungli,  No Money diluncurkan oleh Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (S...
Ketua KPK: Satgas terus bekerja keras cari Nurhadi
Rabu, 26 Februari 2020 - 15:15 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan satuan tugas (satgas) yang telah di...
Bareskrim Polri musnahkan hampir setengah ton narkoba sindikat internasional
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:07 WIB
Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan hampir setengah ton barang bukti narkoba jenis sa...
Berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Novel dinyatakan lengkap
Rabu, 26 Februari 2020 - 06:53 WIB
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dua tersangka pelaku penyiraman air ker...
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)