Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Elshinta
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:09 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Administrator
Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Sumber foto: Elshinta/Effendi Murdiono

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Menteri Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8) kemarin, terkait kasus suap izin impor bawang putih. Hal ini membuat Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama angkat bicara pokok masalahnya ada di Kementrian Pertanian, karena hingga saat ini Kementan belum mampu meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri. Produksi bawang putih belum ada peningkatan baru hanya untuk kebutuhan bibit tidak ada peningkatan produksi.

Kata Rahman Saboon sehingga peluang ini dimanfaatkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito dengan menjadikan lembaga kementriannya untuk ladang bisnis semata. Menurutnya harus ada pemetaan zona pertanian yang jelas, daerah mana saja yang cocok untuk menanam bawang putih, jangan hanya di Brebes dan Malang saja.

Oleh karena itu demi terciptanya keadilan masyarakat, Rahman meminta agar KPK memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terkait pembatalan izin impor bawang putih untuk Bulog dari Menko Ekuin. "Seenaknya dibatalkan Menteri Perdagangan, ketika Februari lalu harga bawang putih melonjak mencapai Rp100.000/kg. Padahal untuk pemenuhan stok dan pengendalian stabilisasi harga bawang putih seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui peran Bulog bukan oleh swasta. Oleh karena itu menjadi pertanyaan ada apa Menteri Perdagangan membatalkan izin impor Bulog dan memberikannya kepada 15 importir swasta untuk mengimpor 568,000 ton bawang putih dari Tiongkok", kata Rahman Saboon. Kamis (15/8).

Rahman mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman dengan melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan pejabat eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih 5 persen. "Saya kira bukan itu persoalannya tetapi yang kebih penting seharusnya adalah melakukan terobosan fundamental yang berdampak signifikan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor," terang Rahman, dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Di tegaskan Rahman momentum untuk memperbaiki citra pemerintahan Jokowi di mata rakyat di tengah lemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf maka untuk memperkuat dukungan atas suksesnya program Nawacita di periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga pentingnya diperlukan nomenklatur baru Kementerian Pangan dan Bulog untuk menangani permasalahan ketersedian cadangan pangan yang berketahanan, distribusi dan pencegahan dan penanggulangan masalah carut marut penanganan pangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus penusukan Wiranto akan disidangkan di PN Jakbar
Kamis, 27 Februari 2020 - 07:26 WIB
Kasus penusukan terhadap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, ti...
Mahfud jamin tak ada tindakan represif saat buruh demo 
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjamin tidak ada tindakan represif...
Luncurkan aplikasi No Pungli No Money, Kabandiklat: Optimis Kejati Sumbar raih WBBM 
Rabu, 26 Februari 2020 - 17:55 WIB
Aplikasi No Pungli,  No Money diluncurkan oleh Jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (S...
Ketua KPK: Satgas terus bekerja keras cari Nurhadi
Rabu, 26 Februari 2020 - 15:15 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan satuan tugas (satgas) yang telah di...
Bareskrim Polri musnahkan hampir setengah ton narkoba sindikat internasional
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:07 WIB
Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri memusnahkan hampir setengah ton barang bukti narkoba jenis sa...
Berkas perkara kasus penyiraman air keras terhadap Novel dinyatakan lengkap
Rabu, 26 Februari 2020 - 06:53 WIB
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan berkas perkara dua tersangka pelaku penyiraman air ker...
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)