Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Elshinta
Kamis, 15 Agustus 2019 - 21:09 WIB | Penulis : Dhany Lukito | Editor : Administrator
Suap impor bawang putih, APT2PHI desak KPK periksa Mendag
Sumber foto: Elshinta/Effendi Murdiono

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Menteri Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura pada, Selasa (12/8) kemarin, terkait kasus suap izin impor bawang putih. Hal ini membuat Ketua Umum APT2PHI, Rahman Sabon Nama angkat bicara pokok masalahnya ada di Kementrian Pertanian, karena hingga saat ini Kementan belum mampu meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri. Produksi bawang putih belum ada peningkatan baru hanya untuk kebutuhan bibit tidak ada peningkatan produksi.

Kata Rahman Saboon sehingga peluang ini dimanfaatkan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukito dengan menjadikan lembaga kementriannya untuk ladang bisnis semata. Menurutnya harus ada pemetaan zona pertanian yang jelas, daerah mana saja yang cocok untuk menanam bawang putih, jangan hanya di Brebes dan Malang saja.

Oleh karena itu demi terciptanya keadilan masyarakat, Rahman meminta agar KPK memeriksa Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito terkait pembatalan izin impor bawang putih untuk Bulog dari Menko Ekuin. "Seenaknya dibatalkan Menteri Perdagangan, ketika Februari lalu harga bawang putih melonjak mencapai Rp100.000/kg. Padahal untuk pemenuhan stok dan pengendalian stabilisasi harga bawang putih seharusnya dilakukan oleh pemerintah melalui peran Bulog bukan oleh swasta. Oleh karena itu menjadi pertanyaan ada apa Menteri Perdagangan membatalkan izin impor Bulog dan memberikannya kepada 15 importir swasta untuk mengimpor 568,000 ton bawang putih dari Tiongkok", kata Rahman Saboon. Kamis (15/8).

Rahman mengapresiasi sikap tegas Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman dengan melakukan tindakan tegas dengan menonaktifkan pejabat eselon II, III dan IV terkait dengan verifikasi wajib tanam bawang putih 5 persen. "Saya kira bukan itu persoalannya tetapi yang kebih penting seharusnya adalah melakukan terobosan fundamental yang berdampak signifikan untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan impor," terang Rahman, dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Di tegaskan Rahman momentum untuk memperbaiki citra pemerintahan Jokowi di mata rakyat di tengah lemahnya legitimasi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf maka untuk memperkuat dukungan atas suksesnya program Nawacita di periode kedua masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga pentingnya diperlukan nomenklatur baru Kementerian Pangan dan Bulog untuk menangani permasalahan ketersedian cadangan pangan yang berketahanan, distribusi dan pencegahan dan penanggulangan masalah carut marut penanganan pangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV