Projo: Wacana Pilpres oleh MPR bentuk perampasan kedaulatan rakyat
Elshinta
Kamis, 15 Agustus 2019 - 12:35 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Projo: Wacana Pilpres oleh MPR bentuk perampasan kedaulatan rakyat
Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo. Foto: Istimewa/elshinta.com.

Elshinta.com - Wacana mengenai kemungkinan Pilpres akan kembali dilakukan oleh MPR mendapat penolakan keras dari ormas Projo.  "Wacana itu puritan, terbelakang dan tidak produktif bagi perkembangan dan kemajuan demokrasi. Jika Pilpres di lakukan MPR itu sama saja dengan merampas dan merampok Hak Rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kami pasti  tegas menolaknya, " ujar Budi Arie Setiadi, Ketua Umum Projo kepada media, Kamis (15/8 ).

Budi Arie menilai, wawasan itu sangat  merendahkan kecerdasan rakyat. Sebab, proses demokrasi justru membentuk rakyat menjadi semakin cerdas dan pintar. Menurutnya, Pilpres 2014 dan 2019 telah menghasilkan pemimpin rakyat. Pemimpin yang bertekad mengabadikan dirinya untuk rakyat. Dan banyak tokoh dan pemimpin daerah yang baik pun berasal dari proses pemilihan  langsung oleh rakyat. 

"Jangan ciderai, sakiti dan merendahkan hati dan pikiran rakyat," jelas Budi yang juga Dewan Penasehat Iluni UI. 

Meski demikian, Budi Arie memang mengakui bahwa proses Pilpres ke depan harus ada perbaikan di sana- sini. Namun, wacana Presiden dipilih oleh MPR adalah sangat menyesatkan. "Jangan mengebiri dan memasung serta merampas hak- hak dan kedaulatan politik rakyat," tegas aktivis mahasiswa UI 98 ini.

Budi Arie juga mengatakan, sirkulasi dan suksesi kepemimpinan nasional harus tetap melibatkan rakyat tanpa terkecuali. "Kami akan bergerak  melawan gagasan-gagasan yang menghancurkan demokrasi dan mengebiri hak- hak rakyat, " pungkasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR minta pemerintah sosialisasikan penangguhan penerbitan visa umrah oleh Arab Saudi
Kamis, 27 Februari 2020 - 20:11 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menanggapi perihal keputusan pemerintahan Arab Saudi ...
Kabupaten Bekasi naikkan honor ketua RT/RW tahun depan 
Kamis, 27 Februari 2020 - 14:35 WIB
Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berencana menaikkan honor ketua rukun tetangga dan rukun wa...
Kongres bakal pilih Prabowo Subiyanto pimpin Partai Gerindra
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:34 WIB
Partai Gerindra merencanakan Kongres sesuai anggaran dasar rumah tangga partai politik pada Maret at...
Refleksi 9 tahun kepemimpinan, warga apresiasi kinerja Wali Kota Magelang
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:24 WIB
Berbagai prestasi yang telah ditorehkan Kota Magelang selama kepemimpinan Wali Kota Magelang Sigit W...
Sudah tak nyaman, politikus sarankan Gedung DPR RI direnovasi
Senin, 24 Februari 2020 - 17:47 WIB
Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan gedung DPR RI harus direnovasi mengingat keamanan yang suda...
Mahfud MD sebut politik uang masih terjadi dalam pilkada
Senin, 24 Februari 2020 - 14:27 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyebutkan, prak...
Pilkada 2020, PDI-P bentuk Satgas Anti Hoaks
Minggu, 23 Februari 2020 - 14:13 WIB
PDI-P Sumatera Barat (Sumbar) akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti hoaks pada pelaksanaa...
KPU sebut 160 pasangan calon berpotensi maju lewat jalur perseorangan
Jumat, 21 Februari 2020 - 20:11 WIB
Komisi Pemilihan Umum menyebutkan 160 bakal pasangan calon bupati dan wali kota berpotensi maju pada...