Menteri LHK: Penegakan hukum kasus karhutla harus lebih ketat
Elshinta
Rabu, 14 Agustus 2019 - 10:19 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Menteri LHK: Penegakan hukum kasus karhutla harus lebih ketat
Foto: Ist - KLHK

Elshinta.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Letjen Doni Munardo menyatakan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. 

"Jadi saya kira di tahun 2019 ini memang kira-kira 70 persen hotspot/titik panas meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tetapi khusus Riau naiknya sudah 93 persen, jadi memang agak tinggi. Saya kira harus mengambil pelajaran segera nggak bisa ditunggu-tunggu lagi kita harus mengambil langkah yang lebih ketat lagi," ucap Menteri Siti saat mengunjungi lokasi terjadinya karhutla di Jalan Koridor PT RAPP Kilometer 23 yang tak jauh dari areal Technopark, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelelawan, lokasi landing helikopter seusai meninjau karhutla Riau dari udara, Selasa (13/8). 

Dirinya telah meminta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK)/Gakkum dan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Gakkum di Pulau Sumatera, untuk turun. Dirinya pun sudah memompa semangat jajaran Gakkum dengan kabar baik bahwa dukungan penegakan hukum kasus karhutla dari Kapolri sangat kuat dan demikian juga dari Panglima TNI.

"Saya kira kita tahu apa yang terjadi sebetulnya dan mari dengan dukungan semua pihak kita selesaikan masalah ini. Hari ini Panglima TNI, Kapolri, BNPB, saya dan banyak rekan kita telah melihat secara langsung dan apa-apa yang harus lebih dikuatkan lagi," tegas Menteri Siti, dalam keterangan pers yang diterima Redaksi Elshinta, Rabu (14/8) pagi. 

Khusus kejadian karhutla di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), hasil pantauan udara yang dilakukan oleh Menteri Siti memperlihatkan bahwa kondisi karhutla sudah parah, wilayah buffer/penyangga TNTN sudah mulai terbakar dan bukan tidak mungkin karhutla akan mencapai wilayah zona inti TNTN. Untuk itu dirinya bersama Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri, akan segera menerapkan penegakan hukum disana.

"Memang aspek paling utama itu adalah law enforcement atau penegakan hukum dan kita juga sudah punya petanya siapa yang punya 3 Ha, siapa yang punya 3.000 Ha," tandas Menteri Siti.

Menteri Siti menambahkan, terlepas kasus karhutla, langkah penegakan hukum di TNTN akibat perambahan kawasan taman nasional hanya kurang di aspek dukungan administratif yang harus disusun bersama dengan pemerintah daerah setempat.

"Kemarin agak terhambat karena ada proses terkait dengan peraturan daerah sekarang sedang diselesaikan persoalan-persoalan terkait peraturan daerah ini," imbuh Menteri Siti. 

Penglima TNI pun siap mendukung penegakkan hukum dengan penambahan pasukan. Penambahan armada helikopter untuk angkut personel pun sudah disiagakan oleh Panglima TNI.

"Pengerahan penambahan pasukan kita bekerjasama dengan aparat teritorial, seperti disini (Riau) apabila ada kekurangan personel aparat kita akan tambah, termasuk juga heli untuk angkut personel, tujuannya adalah apabila ada kebakaran di tengah hutan dan tidak terjangkau dari darat, maka kita akan terbangkan personel dengan heli," papar Panglima TNI. 

Senada dengan hal tersebut, Kapolri Tito Karnavian juga mendukung penegakkan hukum karhutla. Pendekatan soft aproach dengan meminta Kapolda dan jajaran di bawahnya bekerjasama dengan TNI untuk rajin turun ke lapangan mengumpulkan tokoh tokoh masyarakat lakukan pendekatan untuk mengidentifikasi siapa oknum yang sering bermain dalam urusan pembakaran hutan dan lahan.

"Lakukan pendekatan kepada mereka sekaligus kasih peringatan bahwa kelakuan mereka seandainya melakukan pembakaran akan berhadapan dengan hukum. Saya rasa pendekatan soft aproach ini akan efektif," pungkas Kapolri.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
LBH dorong Polda Lampung tangkap tersangka pelecehan seksual anak
Kamis, 09 Juli 2020 - 13:38 WIB
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Lampung segera menangk...
Menko Polhukam akan aktifkan lagi tim pemburu koruptor
Kamis, 09 Juli 2020 - 08:47 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan akan ...
JPU limpahkan berkas perkara terdakwa suap perizinan Lapas Sukamiskin
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:54 WIB
Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Direk...
UU KPK belum ditandatangani Presiden, Peradin: Legislasi setengah hati
Selasa, 07 Juli 2020 - 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum menandatangani Undang-Undang KPK yang telah disahkan DPR....
Kasus John Kei, Polda Metro Jaya ungkap tiga aktor intelektual
Selasa, 07 Juli 2020 - 07:39 WIB
Polda Metro Jaya mengungkap tiga aktor intelektual yang berperan besar dalam rangkaian kasus yang di...
Tak ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK tetap sah
Senin, 06 Juli 2020 - 22:46 WIB
Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi teta...
Terungkap dalam dakwaan korupsi Bank Sumut Rp202 miliar, Nama Komut PT Bank Sumut disebut
Senin, 06 Juli 2020 - 20:56 WIB
 Dalam dakwaan kedua terdakwa Korupsi Bank Sumut yakni Mantan Mantan Pemimpin Divisi Tresuri Bank S...
PN Jaksel gelar sidang Ruslan Buton jilid II dan Djoko Tjandra
Senin, 06 Juli 2020 - 09:59 WIB
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang gugatan Praperadilan Ruslan Buton untuk yang kedu...
Akademisi: Undang Undang tetap berlaku meski tanpa tanda tangan Presiden
Minggu, 05 Juli 2020 - 09:24 WIB
Penanganan kasus kasus korupsi tak boleh berhenti meskipun saat ini pemerintah masih fokus menangani...
Pandemi COVID-19 hambat pengusutan korupsi DLH Mimika
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:28 WIB
Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Papua sejak pertengahan Maret hingga sekarang ikut menghambat ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV