Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Elshinta
Rabu, 14 Agustus 2019 - 08:38 WIB |
Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Sejumlah politisi maupun birokrat di Ternate seperti Sekkot Ternate, Tauhid Soleman dan Ketua DPRD Merlisa, siapkan diri maju di pilkada Kota Ternate yang berlangsung tahun 2020 mendatang. Sumber foto: https://s.id/6cuCY

Elshinta.com - Partai politik di Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberi peluang kepada mantan narapidana korupsi untuk diusung menjadi calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota di Malut pada 2020.

"Sesuai regulasi mantan napi korupsi memang bisa ambil bagian dalam pilkada, tetapi sebagai komitmen untuk memerangi korupsi di Indonesia parpol seharusnya tidak memberi peluang kepada mereka," kata pegiat antikorupsi di Malut, Suhardi di Ternate, Rabu (14/8).

Dari 10 kabupaten/kota di Malut ada delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada 2020, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Menurut dia, seorang mantan napi korupsi ketika diberi peluang menjadi kepala daerah tidak tertutup kemungkinan akan kembali melakukan hal serupa ketika menjadi kepala daerah, seperti yang dilakukan salah seorang bupati di Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan mantan napi korupsi. "Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk mencegah terpilihnya calon kepala daerah dari mantan korupsi kalau diusung oleh parpol, karena masyarakat dalam menentukan pilihan terkadang tidak melihat figur, tetapi apa yang diberikan figur atau politik uang," katanya.

Dikutip Antara, ia mengatakan langkah KPU RI saat Pemilu Legislatif 2019 yang awalnya tidak mengizinkan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif merupakan langkah jitu untuk mencegah parpol mengusung mantan napi korupsi, tetapi sayang Mahkamah Agung membatalkannya. "Oleh karena itu, perlu ada kebijakan berani dari Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang melarang mantan napi korupsi ikut dalam pilkada, sehingga parpol tidak memiliki landasan hukum untuk mengusung calon mantan napi korupsi di pilkada," katanya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU Kota Depok tutup pendaftaran calon Pilkada perseorangan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:57 WIB
Pelaksanaan Pilkada Depok pada 23 September 2020 dipastikan tidak diikuti pasangan calon perseoranga...
Golkar kukuhkan Farabi El Fouz jadi wakil wali kota Depok
Senin, 24 Februari 2020 - 15:27 WIB
DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Depok semakin kukuh mengusung Ketuanya Farabi El Fouz sebaga...
KPU Bantul gandeng Bawaslu telusuri rekam jejak calon PPS
Senin, 24 Februari 2020 - 09:58 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggandeng Badan Pengawas P...
KPU NTT: Sudah tiga paket perseorangan serahkan dukungan
Jumat, 21 Februari 2020 - 12:42 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat, sudah ada tiga paket bakal ...
Bacabup Jember Hendy Siswanto berangkat dasar keprihatinan potensi
Kamis, 20 Februari 2020 - 20:16 WIB
Perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Jawa Timur priode 2020-2024 telah bermunculan Ba...
Pers berkontribusi besar dalam tingkatkan angka partisipasi Pemilu di Majalengka
Rabu, 19 Februari 2020 - 20:48 WIB
Jajaran komisioner KPU Kabupaten Majalengka melakukan kunjungan kerja ke kantor Persatuan Wartawan I...
Wawan Sobari: PDIP rekom Sanusi dan Didik berdasarkan hasil survey
Rabu, 19 Februari 2020 - 19:59 WIB
Munculnya nama Sanusi (Bupati Malang) dan Didik Gatot Subroto (Ketua DPRD Kabupaten Malang) pada sur...
Paslon Gubernur Fakhrizal-Genius serahkan dukungan ke KPU Sumbar
Rabu, 19 Februari 2020 - 15:48 WIB
Pasangan perseorangan Fakhrizal-Genius Umar hari ini menyerahkan berkas dukungan ke KPU Sumbar sebag...
Verifikasi KPU, 6 calon anggota PPK terindikasi berafiliasi dengan parpol
Senin, 17 Februari 2020 - 18:24 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengklarifikasi enam orang calon Paniti...
Kader Gerindra usul Nasrul Abit-Indra Catri di Pilgub Sumbar
Senin, 17 Februari 2020 - 16:29 WIB
Kader Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) mengajukan Nasrul Abit-Indra Catri diusung pada pemili...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)