Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Elshinta
Rabu, 14 Agustus 2019 - 08:38 WIB |
Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Sejumlah politisi maupun birokrat di Ternate seperti Sekkot Ternate, Tauhid Soleman dan Ketua DPRD Merlisa, siapkan diri maju di pilkada Kota Ternate yang berlangsung tahun 2020 mendatang. Sumber foto: https://s.id/6cuCY

Elshinta.com - Partai politik di Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberi peluang kepada mantan narapidana korupsi untuk diusung menjadi calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota di Malut pada 2020.

"Sesuai regulasi mantan napi korupsi memang bisa ambil bagian dalam pilkada, tetapi sebagai komitmen untuk memerangi korupsi di Indonesia parpol seharusnya tidak memberi peluang kepada mereka," kata pegiat antikorupsi di Malut, Suhardi di Ternate, Rabu (14/8).

Dari 10 kabupaten/kota di Malut ada delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada 2020, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Menurut dia, seorang mantan napi korupsi ketika diberi peluang menjadi kepala daerah tidak tertutup kemungkinan akan kembali melakukan hal serupa ketika menjadi kepala daerah, seperti yang dilakukan salah seorang bupati di Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan mantan napi korupsi. "Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk mencegah terpilihnya calon kepala daerah dari mantan korupsi kalau diusung oleh parpol, karena masyarakat dalam menentukan pilihan terkadang tidak melihat figur, tetapi apa yang diberikan figur atau politik uang," katanya.

Dikutip Antara, ia mengatakan langkah KPU RI saat Pemilu Legislatif 2019 yang awalnya tidak mengizinkan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif merupakan langkah jitu untuk mencegah parpol mengusung mantan napi korupsi, tetapi sayang Mahkamah Agung membatalkannya. "Oleh karena itu, perlu ada kebijakan berani dari Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang melarang mantan napi korupsi ikut dalam pilkada, sehingga parpol tidak memiliki landasan hukum untuk mengusung calon mantan napi korupsi di pilkada," katanya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PPDP Semarang mulai melakukan pendataan pemilih untuk Pilkada
Rabu, 15 Juli 2020 - 16:37 WIB
Sebanyak 2.249 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15...
PKS Sumut usung Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi untuk Pilkada Kota Medan
Rabu, 15 Juli 2020 - 14:58 WIB
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara mengusung nama Plt Wali Kot...
Pilkada 2020, Kapolda Maluku: Anggota Polri harus netral
Selasa, 14 Juli 2020 - 16:11 WIB
Dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, harus menjunjung netralitas Polri dalam pelaksanaannya...
Bamsoet: Tindak tegas penggunaan bansos untuk kampanye
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas...
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV