Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Elshinta
Rabu, 14 Agustus 2019 - 08:38 WIB |
Parpol diminta coret bekas napi korupsi dalam Pilkada
Sejumlah politisi maupun birokrat di Ternate seperti Sekkot Ternate, Tauhid Soleman dan Ketua DPRD Merlisa, siapkan diri maju di pilkada Kota Ternate yang berlangsung tahun 2020 mendatang. Sumber foto: https://s.id/6cuCY

Elshinta.com - Partai politik di Maluku Utara (Malut) diminta tidak memberi peluang kepada mantan narapidana korupsi untuk diusung menjadi calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten/kota di Malut pada 2020.

"Sesuai regulasi mantan napi korupsi memang bisa ambil bagian dalam pilkada, tetapi sebagai komitmen untuk memerangi korupsi di Indonesia parpol seharusnya tidak memberi peluang kepada mereka," kata pegiat antikorupsi di Malut, Suhardi di Ternate, Rabu (14/8).

Dari 10 kabupaten/kota di Malut ada delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada 2020, yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Menurut dia, seorang mantan napi korupsi ketika diberi peluang menjadi kepala daerah tidak tertutup kemungkinan akan kembali melakukan hal serupa ketika menjadi kepala daerah, seperti yang dilakukan salah seorang bupati di Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan mantan napi korupsi. "Masyarakat tidak bisa diharapkan untuk mencegah terpilihnya calon kepala daerah dari mantan korupsi kalau diusung oleh parpol, karena masyarakat dalam menentukan pilihan terkadang tidak melihat figur, tetapi apa yang diberikan figur atau politik uang," katanya.

Dikutip Antara, ia mengatakan langkah KPU RI saat Pemilu Legislatif 2019 yang awalnya tidak mengizinkan mantan napi korupsi menjadi calon anggota legislatif merupakan langkah jitu untuk mencegah parpol mengusung mantan napi korupsi, tetapi sayang Mahkamah Agung membatalkannya. "Oleh karena itu, perlu ada kebijakan berani dari Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah yang melarang mantan napi korupsi ikut dalam pilkada, sehingga parpol tidak memiliki landasan hukum untuk mengusung calon mantan napi korupsi di pilkada," katanya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPU nilai penyusunan data pemilih masih jadi masalah
Rabu, 18 September 2019 - 15:47 WIB
Elshinta.com - Komisioner Divisi Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ab...
Bawaslu merasa dilemahkan perannya dengan UU Pilkada
Minggu, 15 September 2019 - 14:28 WIB
Elshinta.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merasa Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 20...
KPU akan lakukan rapat dengar pendapat dengan DPR
Senin, 09 September 2019 - 11:54 WIB
Elshinta.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, KPU akan...
Pengamat: Tak perlu ada pembatasan parpol peserta Pemilu
Selasa, 03 September 2019 - 09:57 WIB
Elshinta.com - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengata...
Ketua KPU Subang: SDM dalam Pemilu harus ditingkatkan
Sabtu, 31 Agustus 2019 - 21:26 WIB
Elshinta.com - Masalah teknis sekaligus berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kegiatan Pe...
Pascapemilu, DPRD Sukoharjo belajar toleransi dari masyarakat NTT
Rabu, 28 Agustus 2019 - 16:47 WIB
Elshinta.com - Komisi III DPRD Sukoharjo, Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten ...
Tak diperhatikan, FKDK protes penyelenggaraan Pemilu di Kudus
Selasa, 27 Agustus 2019 - 19:36 WIB
Elshinta.com - Perwakilan Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK) mengutarakan protes terhadap p...
Masa kampanye Pilkada serentak 2020 lebih singkat
Senin, 26 Agustus 2019 - 14:23 WIB
Elshinta.com - Masa kampanye pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 lebih singkat dari...
Antisipasi kerawanan Pilkades, Polsek Bojonggede pertebal pengamanan
Rabu, 21 Agustus 2019 - 16:24 WIB
Elshinta.com - Kapolsek Bojonggede, Kabupaten Bogor, Polresta Depok, Jawa Barat melakukan penebalan...
Pemungutan suara ulang di Sulteng berjalan lancar
Selasa, 20 Agustus 2019 - 12:11 WIB
Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan proses pemungutan suara ulang (PSU), di Tem...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: widget/infodarianda.php

Line Number: 24

Backtrace:

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/widget/infodarianda.php
Line: 24
Function: _error_handler

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/views/elshinta/view_berita_detail.php
Line: 207
Function: include

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/libraries/Template.php
Line: 16
Function: view

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/application/controllers/Berita.php
Line: 144
Function: load

File: /home/cfi/web/www/html/elshinta.com/index.php
Line: 294
Function: require_once