Wapres nilai penerapan kembali GBHN harus dikaji ulang
Elshinta
Selasa, 13 Agustus 2019 - 19:25 WIB |
Wapres nilai penerapan kembali GBHN harus dikaji ulang
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Sumber foto: https://bit.ly/2ZZlxwz

Elshinta.com - Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla menilai harus ada penelitian lebih lanjut terkait dampak bagi hierarki kepemimpinan lembaga eksekutif meski Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang merupakan hal penting sebagai dasar pembangunan negara.

"Memang harus dikaji bagaimana supaya ini tidak menyebabkan masalah-masalah yang menyangkut perubahan struktur kenegaraan, efeknya yang harus dikaji ulang. Apakah itu menyebabkan MPR menjadi lembaga tertinggi lagi? Berarti MPR membawahi DPR lagi," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/8).

JK menjelaskan, pada dasarnya konsep GBHN dan sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini tidak berbeda. Pemerintah saat ini juga memiliki dasar perencanaan untuk pembangunan, yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

"Itu suatu hal yang penting sebenarnya, sehingga negara bisa bikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah lima tahun. GBHN itu waktu amandemen UUD 1945 diganti dengan RPJMN, RPJPN yang diatur oleh undang-undang," jelasnya, dikutip Antara.

JK menjelaskan perbedaan antara GBHN dan RPJPN hanyalah pada penempatan rencana pembangunan tersebut. Kalau GBHN, presiden terpilih akan menyesuaikan program kampanyenya dengan garis besar tersebut. Sementara dalam RPJPN, presiden terpilih menyampaikan program kerjanya untuk kemudian diterjemahkan dalam RPJMN.

"Jadi sekali lagi, kita ada RPJM yang diatur di undang-undang juga, mengikat juga. Cuma itu berasal dari hasil kampanye presiden. Jadi ini dibalik, GBHN itu `ini loh yang harus anda kerjakan, Pak Presiden`, kalau sekarang, `ini yang akan presiden kerjakan`," pungkasnya. (FAN/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ma`ruf Amin pimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Kamis, 12 Desember 2019 - 11:45 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin memimpin rapat Komite Dewan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPBRN)...
Hujan berpotensi guyur sejumlah wilayah di Banten
Kamis, 12 Desember 2019 - 10:47 WIB
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan...
Staf Khusus Presiden: Jokowi dukung KPK perkuat pencegahan berantas korupsi
Kamis, 12 Desember 2019 - 10:36 WIB
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menyampaikan, Presiden Joko Widodo sangat mendukung ...
Menteri Kabinet Indonesia Maju hadiri peresmian tol layang Japek
Kamis, 12 Desember 2019 - 10:06 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Kary...
Billy Mambrasar singgung jalan di Keerom yang perlu perbaikan
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:55 WIB
Staf Khusus milenial Presiden RI, Billy Mambrasar, menyinggung soal sejumlah ruas jalan di Kabupaten...
Mensos minta perkuat riset program pemberdayaan sosial
Kamis, 12 Desember 2019 - 09:42 WIB
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara meminta agar riset terkait program pemberdayaan sosial lebih dip...
Pendaftaran telah ditutup, cek jadwal acuan tahapan seleksi CPNS 2019
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:30 WIB
Pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 untuk semua instansi Pem...
BNPT minta kalangan swasta aktif dalam pencegahan radikalisme
Kamis, 12 Desember 2019 - 08:09 WIB
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta kalangan swasta turut berperan aktif dalam pe...
MRT-KAI bakal buat perusahaan bersama kelola komuter dan bandara
Kamis, 12 Desember 2019 - 07:55 WIB
PT MRT Jakarta mengungkapkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang mengelola kereta komuter dan PT...
BPIP setuju ASN wajib patuhi SKB radikalisme
Kamis, 12 Desember 2019 - 07:45 WIB
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Hariyono menyetujui aparatur s...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)