KPU pertimbangkan ajukan kembali judicial review ke MA terkait koruptor
Elshinta
Rabu, 31 Juli 2019 - 16:11 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Sigit Kurniawan
KPU pertimbangkan ajukan kembali judicial review ke MA terkait koruptor
Komisioner KPU Ilham Saputra. Foto: Dody Handoko/Elshinta.com

Elshinta.com - Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, KPU berhati-hati menerapkan aturan melarang eks koruptor maju sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2020.

"Pengalaman kami yang dulu, membuat KPU agak hati-hati menerapkan aturan KPU untuk calon koruptor," katanya di kantor KPU, Jalan Imam Bojol, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Diketahui, larangan terhadap eks koruptor maju sebagai kepala daerah pernah diberlakukan KPU sebagai syarat Pemilu 2019, tapi dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Sehingga dengan putusan tersebut banyak eks napi koruptor yang kembali mencalonkan diri.

Menurutnya, alasan itulah yang membuat KPU mempertimbangkan bila kembali mengajukan judicial review (JR) di MA.  "Kalau pengalaman kemarin, kita judicial review di MA, dan gagal. KPU akan pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan untuk ajukan JR," ucapnya.

KPU juga sedang mengkaji terkait dasar hukum yang akan digunakan agar dapat memperkuat aturan yang diterapkan. "Kemudian juga harus dicek aspek legal apa yang bisa dilakukan, dasarnya apa untuk membuat PKPU tersebut, jadi kita masih mengkaji soal itu. Agar kejadian kemarin tidak terjadi lagi," tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
PPDP Semarang mulai melakukan pendataan pemilih untuk Pilkada
Rabu, 15 Juli 2020 - 16:37 WIB
Sebanyak 2.249 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15...
PKS Sumut usung Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi untuk Pilkada Kota Medan
Rabu, 15 Juli 2020 - 14:58 WIB
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara mengusung nama Plt Wali Kot...
Pilkada 2020, Kapolda Maluku: Anggota Polri harus netral
Selasa, 14 Juli 2020 - 16:11 WIB
Dalam menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020, harus menjunjung netralitas Polri dalam pelaksanaannya...
Bamsoet: Tindak tegas penggunaan bansos untuk kampanye
Selasa, 14 Juli 2020 - 15:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu bersikap tegas...
DPP Golkar tetapkan Teh Nia dan Usman Sayogi di Pilkada Kabupaten Bandung
Minggu, 12 Juli 2020 - 17:53 WIB
Berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar No. SKEP - 89/DPP/GOLKAR/2020 tentang...
KPU siapkan skema tahapan jika penyelenggara positif COVID-19
Sabtu, 11 Juli 2020 - 07:57 WIB
Komisi Pemilihan Umum RI menyiapkan skema bagaimana meneruskan tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 ...
Mendagri nyatakan bupati berstatus tersangka masih bisa ikut pilkada
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:27 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bupati atau kepala daerah yang berstatus t...
Mendagri Tito Karnavian cek kesiapan Pilkada di Papua
Jumat, 10 Juli 2020 - 18:55 WIB
Khatib Shalat Jumat, Ustadz Saiful Islam Alpayage mendoakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad...
KPU Kota Binjai launching e-Coklit untuk Pilkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 17:47 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai, Sumatera Utara, launching e-Coklit untuk Pilkada serentak m...
KPU Sambas lakukan tes cepat untuk semua petugas Pillkada
Kamis, 09 Juli 2020 - 12:54 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat melakukan tes cepat semua petugas Pil...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV