Presiden Jokowi: Tahun 2025 sertipikat tanah di seluruh Indonesia akan diselesaikan
Elshinta
Rabu, 31 Juli 2019 - 06:48 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Presiden Jokowi: Tahun 2025 sertipikat tanah di seluruh Indonesia akan diselesaikan
Presiden Jokowi saat berdialog dengan warga pada penyerahan sertipikat tanah untuk rakyat, di Kabupaten Samosir, Sumut, Selasa (30/7) siang. Sumber foto:

Elshinta.com - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyerahkan 1.000 sertipikat tanah untuk rakyat di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Selasa (30/7).

Penyerahan sertipikat tanah dilakukan di Lapangan Ambarita, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Selasa siang. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengutip janji salah seorang Dirjen dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), bahwa pada 2025 di seluruh Indonesia sertipikat akan diselesaikan semuanya, termasuk di kawasan Samosir dan kawasan Danau Toba, baik Simalungun, Karo, Tapanuli Utara, Tobasa, Dairi, dan juga Humbang Hasundutan. 

“Jadi yang janji Dirjen, ya kita ingat ingat ya. Nah, sama menterinya, Dirjen ini juga sama diperintahkan sama menteri, karena memang kita harus memberikan yang namanya sertipikat ini kepada rakyat agar ada kepastian hukum yang jelas,” kata Presiden Jokowi, seperti diinformasikan melalui laman resmi Setkab

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengemukakan, di tahun 2015 ada 126 juta sertipikat yang harusnya dipegang masyarakat tapi yang selesai baru 46 juta, sehingga banyak sengketa-sengketa tanah, banyak konflik tanah, konflik lahan.

Karena itu, pada 2015, Presiden Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada menteri, jika biasanya setahun di seluruh Indonesia ini hanya 500.000 sertipikat yang keluar, ia minta pada 2017 bisa diselesaikan 5 juta.

“Saya nggak tahu gimana caranya 5 juta harus keluar, ternyata bisa 5,3 juta keluar. Tahun depan saya minta 7 juta, tahun 2018 bisa keluar lagi. Nyatanya juga bisa kita. Tahun depan saya minta tambah lagi 9 juta, tahun ini 9 juta. Saya yakin juga akan tembus 9 juta,” kata Presiden seraya menambahkan, "Kita itu kalau diberi target kerja diberi target bisa".

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.  

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
MUI apresiasi Mendag revisi Permen halal daging impor
Selasa, 17 September 2019 - 09:26 WIB
Elshinta.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan (...
DPR-Pemerintah sepakat Dewan Pengawas KPK dipilih Presiden
Selasa, 17 September 2019 - 09:05 WIB
Elshinta.com - Badan Legislasi DPR RI bersama Pemerintah menyepakati bahwa Dewan Pengawas Komisi P...
Menkumham jelaskan soal Dewan Pengawas KPK, siapa mereka?
Selasa, 17 September 2019 - 08:53 WIB
Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut konsep Dewan Pengawas (Dew...
Penanganan karhutla, siap-siap terima reward and punishment dari Kapolri
Selasa, 17 September 2019 - 08:10 WIB
Elshinta.com - Saat melakukan pemantauan dari udara dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional ...
Presiden ungkap kunci penanganan karhutla, apa itu?
Selasa, 17 September 2019 - 07:46 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kunci penanganan kebakaran hutan dan l...
Presiden ingatkan jangan sampai karhutla ganggu penerbangan
Selasa, 17 September 2019 - 07:34 WIB
Elshinta.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Prov...
Aktifkan perangkat negara, Presiden: Pencegahan karhutla mutlak harus dilakukan
Selasa, 17 September 2019 - 07:10 WIB
Elshinta.com - Presiden Indonesia Joko Widodo mengingatkan seluruh perangkat negara, baik di pusat...
Siaga Darurat Karhutla, Pemprov Riau sebar Posko Rumah Singgah
Selasa, 17 September 2019 - 06:49 WIB
Elshinta.com - Pemerintah Provinsi Riau mendirikan `Posko Rumah Singgah Warga Terdampak Asap`, dal...
DPR tetapkan batas usia nikah 19 tahun, ini tanggapan Kepala BKKBN
Selasa, 17 September 2019 - 06:28 WIB
Elshinta.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo men...
Hari Perhubungan Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 1971
Selasa, 17 September 2019 - 06:16 WIB
Elshinta.com - Hari Perhubungan Nasional, atau biasa disingkat Harhubnas adalah hari yang dipering...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)