KPK sita dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut dari Dishub Kepri
Elshinta
Selasa, 23 Juli 2019 - 13:57 WIB |
KPK sita dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut dari Dishub Kepri
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) nonaktif Nurdin Basirun di gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/7). Sumber foto: https://bit.ly/2Y50zQd

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di Kepulauan Riau (Kepri), menyusul  penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri, Selasa (23/7).

Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan di Kepri dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun. "Tim KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait perizinan pemanfaatan ruang laut di Kepri," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Selain kantor Dishub Kepri, KPK pada Selasa ini juga menggeledah beberapa lokasi lainnya di sana. "Untuk lokasi lain, akan kami sampaikan lagi perkembangannya nanti," ucap Febri, dikutip Antara.

Sebelumnya, KPK juga telah menemukan uang miliaran rupiah hasil penggeledahan di rumah dinas Nurdin dengan rincian Rp3,5 miliar, 33.200 dolar AS, dan 134.711 dolar Singapura. Uang miliaran itu ditemukan dari tas ransel, kardus, plastik, dan "paper bag" yang berada di kamar Nurdin.

KPK menduga uang tersebut merupakan gratifikasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan posisi dan kewenangan Nurdin sebagai penyelenggara negara, salah satunya terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kasus OTT Walikota Medan non aktif TDE disidangkan 5 Maret
Selasa, 25 Februari 2020 - 21:34 WIB
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara telah menjadwalkan persidangan Wali...
Mantan Direktur Jiwasraya Hary Prasetyo terancam dijerat pidana TPPU
Selasa, 25 Februari 2020 - 15:07 WIB
Mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (AJS) Hary Prasetyo Dkk terancam dijerat TPPU (Tindak...
Rano Karno bantah terima uang Rp1,5 miliar dari Wawan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:26 WIB
Mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang Rp1,5 miliar dari pemilik PT Bali Pa...
Hakim ancam pidana Rano Karno jika tak jujur beri keterangan
Senin, 24 Februari 2020 - 17:07 WIB
Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta mengingatkan eks Wagub Banten Rano Karno soal...
Polres selidiki kasus tersebarnya foto syur kades di Rote Ndao
Senin, 24 Februari 2020 - 16:36 WIB
Kepolisian Resor Rote Ndao menyelidiki kasus tersebarnya dugaan foto syur seorang kepala desa (kades...
F-MAKI akan laporkan dugaan korupsi proyek perpanjangan runway Bandara Cakrabhuwana
Senin, 24 Februari 2020 - 15:45 WIB
Front Masyarakat Anti Korupsi (F-MAKI) akan melaporkan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)...
Optimis ubah budaya kerja, Kajati Sumut: Aksi bukan sekadar imbauan
Senin, 24 Februari 2020 - 15:06 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Amir Yanto targetkan bisa melakukan perubahan yang nyata sela...
Korupsi, mantan kepala desa di Buton divonis 1 tahun 6 bulan penjara
Minggu, 23 Februari 2020 - 15:16 WIB
Terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, mantan Kepala Desa Mega Bahari, Kecamatan Lasal...
Harun Masiku raib, jangan-jangan dia belajar dari Nakamura
Sabtu, 22 Februari 2020 - 16:17 WIB
Pengamat Hukum Tata Negata, Margarito menilai buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masik...
36 kasus dihentikan KPK, Fahri Hamzah: Kenapa di biarin
Sabtu, 22 Februari 2020 - 15:50 WIB
Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) mengumumkan telah menghentikan 36 perkara dugaan korupsi yang masi...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)