Kiri Kanan
Tokoh: Menarik personel TNI bukan solusi penyelesaian konflik Nduga
Elshinta
Minggu, 21 Juli 2019 - 08:39 WIB |
Tokoh: Menarik personel TNI bukan solusi penyelesaian konflik Nduga
Ketua DPW Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Alberth Ali Kabiay. Sumber foto: https://bit.ly/2O951c3

Elshinta.com - Tokoh pemuda Papua, Alberth Ali Kabiay menilai permintaan penarikan personel TNI dari Kabupaten Nduga sebagaimana permintaan dari Bupati Yairus Gwijangge bukanlah solusi dari penyelesaian konflik sosial dan kriminal yang terjadi di daerah itu.

"Saya kira permintaan yang disampaikan Yairus Gwijangge untuk menarik personel TNI bukanlah solusi," kata Alberth Ali Kabiay yang juga Ketua DPW Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua di Kota Jayapura, Sabtu (20/7).

Menurut dia, permintaan yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi itu sangat tidak beralasan dan mendasar karena persoalan yang terjadi di Nduga yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, bukan karena kehadiran personel TNI tetapi karena adanya konflik sosial dan kriminal yang terjadi sejak empat hingga enam tahun terakhir. "Kita semua tahu bahwa di Nduga itu pernah terjadi salah paham pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari jumlah persoalan penduduk yang disampaikan oleh pemerintah setempat dan polemik di DPRD hingga jatuhnya korban dan terjadinya pengungsian ke Wamena Kabupaten Jayawijaya," jelasnya.

Lalu, adanya kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang ingin menunjukkan eksisnya dengan mengganggu kedaulatan bangsa dan negara yang terlihat dalam aksi pembantaian para pekerja jalan Trans Papua dari PT Istaka Karya, yang berdampak pada mengungsinya warga Nduga ke kabupaten tetangga seperti ke Lanny Jaya dan Jayawijaya. "Ini berarti ada persoalan mendasar, bukan karena adanya personel TNI. Dengan adanya masalah seperti itu, menunjukkan bahwa Bupati Nduga tidak paham persoalan dan tidak mampu menyelesaikan, apakah karena jarang di tempat tugas atau ingin melindungi kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dan meminta menarik personel TNI," terangnya.

Padahal, kata dia personel TNI yang ada di sejumlah tempat di Nduga hanya untuk melindungi kedaulatan bangsa dan negara dari para KKSB dan membantu menyelesaikan pembangunan jalan transPapua yang akan menghubungkan daerah pedalaman hingga ke perkotaan. "Saya juga khawatir jangan sampai Bupati Nduga telah diintimidasi oleh pihak KKSB atau dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ingin menjual isu Papua ke luar negeri, apalagi Beny Wenda baru saja mendapatkan award dari Pemerintah Kota Oxford, Inggris. Hal ini tidak boleh didiamkan oleh pemerintah pusat, harus diperhatikan," lanjutnya, dikutip Antara.

Alberth menyarankan sebaiknya Bupati Nduga Yairus Gwijangge menggelar tatap muka dengan Dandim 1702/Jayawijaya dan Kapolres Jayawijaya serta dengan para tokoh agama dan adat, bukan dengan aktivis yang berkedok untuk melindungi orang asli Papua untuk mencari solusi tetapi malah menjual isu Papua ke luar negeri dan mendapatkan keuntungan pribadi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Hari Anti Korupsi, Wakajatisu ajak masyarakat cegah korupsi
Senin, 09 Desember 2019 - 13:48 WIB
Wakajati Sumatera Utara, Sumardi bersama Asisten, Kordinator, Kabag TU dan Kasi serta pegawai Kejati...
Agus Rahardjo nyatakan perizinan masih perlu penguatan koordinasi-supervisi
Senin, 09 Desember 2019 - 13:26 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bahwa masalah perizinan di Indones...
Miliki BRT, Palembang jadi proyek percontohan pembenahan angkutan massal
Senin, 09 Desember 2019 - 12:50 WIB
Kota Palembang, Sumatera Selatan, terpilih menjadi lokasi proyek percontohan pembenahan angkutan mas...
KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tunjukkan tren positif
Senin, 09 Desember 2019 - 12:39 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengungkapkan nilai Indeks Persepsi Korupsi ...
BPBD imbau warga Banjarnegara waspadai angin kencang
Senin, 09 Desember 2019 - 10:45 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara mengimbau warga untuk mewaspadai kejadian an...
Buaya muara muncul, petugas imbau warga tak dekati Sungai Lematang
Senin, 09 Desember 2019 - 08:41 WIB
Petugas mengimbau warga di sekitar Sungai Lematang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tidak ber...
Tol Layang Japek II beroperasi 20 Desember 2019, begini aturannya
Senin, 09 Desember 2019 - 08:19 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated ata...
Saut Situmorang harap pimpinan baru KPK jaga integritas
Senin, 09 Desember 2019 - 07:59 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengharapkan pimpinan KPK periode 201...
Waspada potensi hujan dapat disertai petir dan angin kencang di Jabar
Senin, 09 Desember 2019 - 07:49 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hu...
Polemik rokok elektrik, Indef nilai kenaikan tarif tembakau tak efektif
Senin, 09 Desember 2019 - 07:38 WIB
Peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti menilai r...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)