Pansel diminta benar-benar cermati rekam jejak Capim KPK
Elshinta
Rabu, 17 Juli 2019 - 16:16 WIB | Penulis : Dewi Rusiana | Editor : Dewi Rusiana
Pansel diminta benar-benar cermati rekam jejak Capim KPK
Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi. Foto: Ist

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi meminta Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) sungguh-sungguh meneliti rekam jejak para Capim KPK yang telah lolos seleksi administrasi, terutama dari unsur Polri. Alasannya, menurut dia, banyaknya perwira tinggi (Pati) Polri yang mendaftarkan diri jadi Capim KPK menjadi sorotan publik.

Ada 13 Pati Polri yang masih aktif dan purnawirawan telah lulus seleksi administrasi. Dari jumlah itu, menurut Fahmi, ada beberapa nama yang menarik dicermati terkait rekam jejaknya di masa lalu, baik yang bermasalah dengan KPK maupun terkait urusan pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya.

“Pansel KPK harus benar-benar memperhatikan catatan-catatan yang bersumber dari institusi sendiri maupun yang berasal dari informasi masyarakat. Sehingga, kita berharap dapat melihat kandidat-kandidat terbaik yang nanti akan disodorkan ke DPR,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya kepada Elshinta, Rabu (17/7).

Fahmi mencontohkan nama Irjen Pol Antam Novambar. Pada tahun 2015, kata Fahmi, nama Antam Novambar pernah disebut-sebut terlibat dalam upaya pelemahan KPK. “Artinya, diduga ada keterlibatannya dalam konflik antara KPK dengan Polri pada masa itu,” katanya.

Begitu juga dengan Capim KPK bernama Yotje Mende (purnawirawan) yang pernah menjabat Kapolres Bantul pada tahun 1996. “Saat itu ada kasus pembunuhan Udin (wartawan Bernas) yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi di Kabupaten Bantul,” ujar Fahmi.

Selain itu, Fahmi menyebut nama Irjen Pol. Firli Bahuri yang ditarik kembali ke Polri dan sempat diduga melakukan pelanggaran etik di KPK. 

Sementara Brigjen Pol. Akhmad Wiyagus yang pernah menjadi penyidik KPK, menurut Fahmi, lebih bagus diberdayakan di institusi Polri untuk meningkatkan kinerja Kepolisian di bidang pemberantasan korupsi. “Bukan malah disodor-sodorkan ke lembaga lain dengan klaim kinerjanya bagus. Kalau memang bagus, kenapa enggak dipakai oleh Polri sendiri. Ini kan jadi pertanyaan tersendiri,” kata Fahmi.  

Sementara nama Irjen Pol. Ike Edwin, menurut Fahmi, perlu mandapat perhatian khusus terkait catatan prestasinya dalam pengungkapan kasus pajak Gayus Tambunan. “Ini catatan yang layak diberi garis tebal. Atau ada nama-nama lain yang mungkin tidak populer, tetapi menyimpan potensi,” katanya. 

Terkait polemik perlu tidaknya pimpinan KPK dipilih dari unsur Polri dan Kejaksaan, menurut Fahmi, secara normatif anggota Polri dan Kejaksaan berhak mengikuti seleksi dan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. 

Namun, kata dia, Pansel harus betul-betul cermat dalam menilai Capim KPK. “Jangan hanya menilai soal kelayakan si peserta, tetapi juga kemanfaatannya,” ucapnya. 

Fahmi menjelaskan, KPK merupakan lembaga ad hoc, sehingga penguatan lembaga definitifnya tetap penting dilakukan. “Pansel tak boleh egois dan hanya berfikir bahwa yang betul-betul terbaiklah yang harus berada di KPK. Ingat, ini seleksi pimpinan, bukan unsur pelaksananya,” tegas Fahmi.

Fahmi juga mengungkapkan adanya keraguan publik terhadap objektivitas tiga lembaga pemerintah yang digandeng Pansel untuk memeriksa rekam jejak peserta seleksi. “Kita tahu bahwa BIN, BNPT, dan PPATK adalah lembaga yang sangat kuat irisannya dengan Polri. Dalam hal ini berpotensi menjadi kepanjangan tangan pihak-pihak tertentu untuk menghambat atau mendorong nama-nama,” ungkapnya.

Fahmi menegaskan, seleksi pimpinan KPK sarat kepentingan. Pro-kontra terhadap nama-nama yang berkompetisi bakal tak terhindarkan. “Jika tetap ingin mengakomodir adanya representasi Polri dan Kejaksaan pada unsur pimpinan KPK, maka Pansel harus mampu menyiapkan figur-figur alternatif yang paling minim potensi konfliknya,” katanya.

Fahmi mengingatkan, hasil kerja Pansel akan dilanjutkan dengan proses politik di lingkungan Kepresidenan dan di DPR. “Jangan sampai tahapan akhir itu justru jadi ajang mencoret figur capim dan memenuhi ekspektasi publik hanya karena mereka tak punya akses komunikasi politik maupun aksi saling jegal antar kelompok yang berkepentingan,” pungkasnya. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KPK tahan Jaksa Kejari Surakarta
Kamis, 22 Agustus 2019 - 10:24 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK mena...
Polisi proses hukum 34 pelaku kerusuhan di Timika
Kamis, 22 Agustus 2019 - 08:43 WIB
Elshinta.com - Pihak kepolisian memproses hukum lebih lanjut 34 orang pelaku kerusuhan dan tindaka...
Menko Polhukam dan BNPB tegaskan akan tindak pelaku pembakar hutan dan lahan
Kamis, 22 Agustus 2019 - 08:20 WIB
Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto me...
Terima sejumlah laporan terhadap UAS, Polda Metro Jaya akan pelajari semuanya
Kamis, 22 Agustus 2019 - 07:38 WIB
Elshinta.com - Polda Metro Jaya masih akan mempelajari semua laporan terhadap Ustaz Abdul Somad yan...
KPK geledah rumah pengusaha bauksit di Tanjungpinang
Rabu, 21 Agustus 2019 - 18:12 WIB
Elshinta.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Hendy HDS, salah seorang p...
KPK akan kirim tim ke pabrikan pesawat terkait suap PT Garuda Indonesia
Rabu, 21 Agustus 2019 - 15:34 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan KPK akan...
KPK kecewa pada Jaksa Kejari Yogyakarta
Rabu, 21 Agustus 2019 - 12:46 WIB
Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengatakan, KPK k...
KPK periksa tiga anggota DPR terkait kasus korupsi KTP-el
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:40 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, KPK meme...
KPK periksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo
Rabu, 21 Agustus 2019 - 11:22 WIB
Elshinta.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, tim peny...
Oknum kepala desa di Cirebon korupsi dana desa hingga ratusan juta
Selasa, 20 Agustus 2019 - 20:45 WIB
Elshinta.com - Satreskrim Polres Cirebon mengamankan Kepala Desa Sarajaya, AL karena diduga melaku...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)